Mahfud MD: Presiden Perlu Panggil Pimpinan KPK untuk Diskusi

Kompas.com - 15/09/2019, 17:15 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019). KOMPAS.com/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memandang dalam polemik revisi UU KPK, Presiden Jokowi perlu memanggil dan bertemu dengan pimpinan KPK.

Pertemuan ini untuk berdialog dan berdiskusi mencari jalan terbaik terkait masalah ini.

"Secara arif, mungkin, mungkin, Presiden perlu memanggil mereka (pimpinan KPK)," ujar Mahfud MD, di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Mahfud menuturkan, pimpinan KPK mengatakan tidak pernah diajak berbicara mengenai revisi UU KPK.

Baca juga: Ini Alasan Mahfud MD Sebut KPK Tidak Bisa Serahkan Mandat ke Presiden

Karenanya, menurut dia, tidak ada salahnya Presiden mengajak pimpinan KPK untuk tukar pendapat, berdiskusi dan berdialog mencari jalan terbaik terkait revisi UU KPK

"Saya kira Presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka. Tukar pendapat, berdiskusi, apa salahnya dipanggil," ujar dia.

Di dalam dialog dengan pimpinan KPK tersebut, lanjut dia, Presiden menyampaikan pandanganya. Demikian juga dengan pimpinan KPK, juga mengungkapkan pendapatnya.

"Ya bicara, karena mereka merasa hanya menunggu apa sikap Presiden. Ya dipanggil saja, diberitahu ini sikap saya," urai dia.

Semua pihak, lanjut dia, ingin agar KPK semakin kuat.

"Nah, itu kan tinggal diskusinya, diskusi yang dimaksud menguatkan itu yang ini, atau yang itu, yang menguatkan itu versi konsep Presiden atau versi konsep masyarakat sipil. Ini namanya negara demokrasi, ya dipertemukan saja melalui pembahasan yang terbuka," ucap dia.

Baca juga: Anita Wahid Memahami Langkah KPK Serahkan Mandat ke Presiden, tapi...

Mahfud menyampaikan, sejak awal dirinya mengatakan, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap rancangan undang-undang harus dibahas dengan asas keterbukaan.

Asas keterbukaan, itu mendengar pendapat masyarakat melalui public hearing, kunjungan studi keberbagai universitas.

"Jadi ada rapat-rapat tertentu, bukan tiba-tiba jadi begitu. Kalau menurut undang-undang karena ini negara demokrasi didengarkan semua, bahwa pengambil keputusan politik DPR dan pemerintah menghendaki yang ini itu harus dihargai dan jangan bersikap fatalis," pungkas dia.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Dibunuh dan Ayah Dipenjara, Siswa SMP di Kupang Tewas Gantung Diri

Ibu Dibunuh dan Ayah Dipenjara, Siswa SMP di Kupang Tewas Gantung Diri

Regional
Korban Gempa Maluku yang Masih Dirawat di RS Capai Ribuan Orang

Korban Gempa Maluku yang Masih Dirawat di RS Capai Ribuan Orang

Regional
Kronologi Suami Tembak Pria yang Diduga Selingkuhan Istri dengan Senapan Angin

Kronologi Suami Tembak Pria yang Diduga Selingkuhan Istri dengan Senapan Angin

Regional
Risma Akan Manfaatkan Semburan Minyak di Surabaya untuk Alat Pompa Air

Risma Akan Manfaatkan Semburan Minyak di Surabaya untuk Alat Pompa Air

Regional
Ribuan Buruh di Jatim Siap Jaga Kondisi Aman Jelang Pelantikan Presiden

Ribuan Buruh di Jatim Siap Jaga Kondisi Aman Jelang Pelantikan Presiden

Regional
Setelah Cuitan Bermasalah Istri Eks Dandim Kendari, Anggota Persit Diberi Pelatihan

Setelah Cuitan Bermasalah Istri Eks Dandim Kendari, Anggota Persit Diberi Pelatihan

Regional
Pernah Berjaya Tahun 1980-an, Perahu Tambangan Mulai Ditinggalkan Warga Samarinda

Pernah Berjaya Tahun 1980-an, Perahu Tambangan Mulai Ditinggalkan Warga Samarinda

Regional
Keluhan Warga Palembang soal Kabut Asap: Dada Sesak, Abu Sampai Masuk Rumah

Keluhan Warga Palembang soal Kabut Asap: Dada Sesak, Abu Sampai Masuk Rumah

Regional
Tim Densus 88 Antiteror Sita Amunisi dan Bahan Peledak dari Satu Terduga Teroris

Tim Densus 88 Antiteror Sita Amunisi dan Bahan Peledak dari Satu Terduga Teroris

Regional
Wali Kota Hendi Ganti Rugi Alat Musik Pengamen yang Rusak Saat Penertiban

Wali Kota Hendi Ganti Rugi Alat Musik Pengamen yang Rusak Saat Penertiban

Regional
Bupati Sedih Pandeglang Sering Ditimpa Musibah, Mulai Tsunami hingga Penusukan Wiranto

Bupati Sedih Pandeglang Sering Ditimpa Musibah, Mulai Tsunami hingga Penusukan Wiranto

Regional
6 Fakta Terkini Gunung Merapi Semburkan Awan Panas, Akumulasi Gas hingga Hujan Abu Tipis

6 Fakta Terkini Gunung Merapi Semburkan Awan Panas, Akumulasi Gas hingga Hujan Abu Tipis

Regional
Belasan Penyu Dilindungi Ditangkap dan Dibunuh, Diambil Daging dan Cangkangnya

Belasan Penyu Dilindungi Ditangkap dan Dibunuh, Diambil Daging dan Cangkangnya

Regional
Sel Tahanan Polsek Peusangan Bireuen Dibobol, 7 Narapidana Kabur

Sel Tahanan Polsek Peusangan Bireuen Dibobol, 7 Narapidana Kabur

Regional
Sopir Tak Bisa Kuasai Kemudi, Gran Max Kecelakaan di Tol Boyolali-Salatiga, 1 Tewas

Sopir Tak Bisa Kuasai Kemudi, Gran Max Kecelakaan di Tol Boyolali-Salatiga, 1 Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X