Mahfud MD: Presiden Perlu Panggil Pimpinan KPK untuk Diskusi

Kompas.com - 15/09/2019, 17:15 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019). KOMPAS.com/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memandang dalam polemik revisi UU KPK, Presiden Jokowi perlu memanggil dan bertemu dengan pimpinan KPK.

Pertemuan ini untuk berdialog dan berdiskusi mencari jalan terbaik terkait masalah ini.

"Secara arif, mungkin, mungkin, Presiden perlu memanggil mereka (pimpinan KPK)," ujar Mahfud MD, di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Mahfud menuturkan, pimpinan KPK mengatakan tidak pernah diajak berbicara mengenai revisi UU KPK.

Baca juga: Ini Alasan Mahfud MD Sebut KPK Tidak Bisa Serahkan Mandat ke Presiden

Karenanya, menurut dia, tidak ada salahnya Presiden mengajak pimpinan KPK untuk tukar pendapat, berdiskusi dan berdialog mencari jalan terbaik terkait revisi UU KPK

"Saya kira Presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka. Tukar pendapat, berdiskusi, apa salahnya dipanggil," ujar dia.

Di dalam dialog dengan pimpinan KPK tersebut, lanjut dia, Presiden menyampaikan pandanganya. Demikian juga dengan pimpinan KPK, juga mengungkapkan pendapatnya.

"Ya bicara, karena mereka merasa hanya menunggu apa sikap Presiden. Ya dipanggil saja, diberitahu ini sikap saya," urai dia.

Semua pihak, lanjut dia, ingin agar KPK semakin kuat.

"Nah, itu kan tinggal diskusinya, diskusi yang dimaksud menguatkan itu yang ini, atau yang itu, yang menguatkan itu versi konsep Presiden atau versi konsep masyarakat sipil. Ini namanya negara demokrasi, ya dipertemukan saja melalui pembahasan yang terbuka," ucap dia.

Baca juga: Anita Wahid Memahami Langkah KPK Serahkan Mandat ke Presiden, tapi...

Mahfud menyampaikan, sejak awal dirinya mengatakan, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap rancangan undang-undang harus dibahas dengan asas keterbukaan.

Asas keterbukaan, itu mendengar pendapat masyarakat melalui public hearing, kunjungan studi keberbagai universitas.

"Jadi ada rapat-rapat tertentu, bukan tiba-tiba jadi begitu. Kalau menurut undang-undang karena ini negara demokrasi didengarkan semua, bahwa pengambil keputusan politik DPR dan pemerintah menghendaki yang ini itu harus dihargai dan jangan bersikap fatalis," pungkas dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Muncikari Prostitusi Online, Mahasiswa di Yogyakarta Ditangkap Polisi

Jadi Muncikari Prostitusi Online, Mahasiswa di Yogyakarta Ditangkap Polisi

Regional
Saat RRI Surabaya Tak Mengudara karena Corona

Saat RRI Surabaya Tak Mengudara karena Corona

Regional
Seorang Ayah Setubuhi Anak Kandung hingga Hamil 2 Bulan, Terbongkar Setelah Diantar Tante Berobat ke Puskesmas

Seorang Ayah Setubuhi Anak Kandung hingga Hamil 2 Bulan, Terbongkar Setelah Diantar Tante Berobat ke Puskesmas

Regional
BMKG: Luwu Utara Masih Potensi Diguyur Hujan hingga 4 Hari Mendatang

BMKG: Luwu Utara Masih Potensi Diguyur Hujan hingga 4 Hari Mendatang

Regional
Pengemudi Speedboat yang Tabrakan di Muara Kubu Ditemukan Meninggal

Pengemudi Speedboat yang Tabrakan di Muara Kubu Ditemukan Meninggal

Regional
19 Tenaga Medisnya Positif Corona, RSUD IA Moeis Samarinda Ditutup Sementara

19 Tenaga Medisnya Positif Corona, RSUD IA Moeis Samarinda Ditutup Sementara

Regional
Wagub NTB: Jangan Pakai Masker di Dagu dan Bawah Hidung

Wagub NTB: Jangan Pakai Masker di Dagu dan Bawah Hidung

Regional
3 Bulan Dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Gubernur Lukas Enembe Kembali ke Jayapura

3 Bulan Dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Gubernur Lukas Enembe Kembali ke Jayapura

Regional
Lima Orang Tewas akibat Banjir Bandang Masamba

Lima Orang Tewas akibat Banjir Bandang Masamba

Regional
Angka Kesembuhan Covid-19 di Jatim Tertinggi 5 Hari Berturut-turut, Ini Tanggapan Khofifah

Angka Kesembuhan Covid-19 di Jatim Tertinggi 5 Hari Berturut-turut, Ini Tanggapan Khofifah

Regional
Setelah Diterjang Banjir Bandang, Akses Komunikasi Luwu Utara Terputus

Setelah Diterjang Banjir Bandang, Akses Komunikasi Luwu Utara Terputus

Regional
Cegah Klaster Baru, Kawasan Industri di Jateng Diminta Bentuk Gugus Tugas Covid-19

Cegah Klaster Baru, Kawasan Industri di Jateng Diminta Bentuk Gugus Tugas Covid-19

Regional
Kronologi Terbongkarnya Orangtua Angkat Nikahkan Gadis 12 Tahun dengan Pria 45 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Orangtua Angkat Nikahkan Gadis 12 Tahun dengan Pria 45 Tahun

Regional
Nekat Terapkan Sekolah Tatap Muka, Wali Kota Jambi: Ini Keputusan Kami, Satgas Lebih Paham

Nekat Terapkan Sekolah Tatap Muka, Wali Kota Jambi: Ini Keputusan Kami, Satgas Lebih Paham

Regional
19 Tenaga Medis RSUD IA Moeis Samarinda Positif Corona

19 Tenaga Medis RSUD IA Moeis Samarinda Positif Corona

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X