Mahfud MD: Presiden Perlu Panggil Pimpinan KPK untuk Diskusi

Kompas.com - 15/09/2019, 17:15 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019). KOMPAS.com/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memandang dalam polemik revisi UU KPK, Presiden Jokowi perlu memanggil dan bertemu dengan pimpinan KPK.

Pertemuan ini untuk berdialog dan berdiskusi mencari jalan terbaik terkait masalah ini.

"Secara arif, mungkin, mungkin, Presiden perlu memanggil mereka (pimpinan KPK)," ujar Mahfud MD, di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).


Mahfud menuturkan, pimpinan KPK mengatakan tidak pernah diajak berbicara mengenai revisi UU KPK.

Baca juga: Ini Alasan Mahfud MD Sebut KPK Tidak Bisa Serahkan Mandat ke Presiden

Karenanya, menurut dia, tidak ada salahnya Presiden mengajak pimpinan KPK untuk tukar pendapat, berdiskusi dan berdialog mencari jalan terbaik terkait revisi UU KPK

"Saya kira Presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka. Tukar pendapat, berdiskusi, apa salahnya dipanggil," ujar dia.

Di dalam dialog dengan pimpinan KPK tersebut, lanjut dia, Presiden menyampaikan pandanganya. Demikian juga dengan pimpinan KPK, juga mengungkapkan pendapatnya.

"Ya bicara, karena mereka merasa hanya menunggu apa sikap Presiden. Ya dipanggil saja, diberitahu ini sikap saya," urai dia.

Semua pihak, lanjut dia, ingin agar KPK semakin kuat.

"Nah, itu kan tinggal diskusinya, diskusi yang dimaksud menguatkan itu yang ini, atau yang itu, yang menguatkan itu versi konsep Presiden atau versi konsep masyarakat sipil. Ini namanya negara demokrasi, ya dipertemukan saja melalui pembahasan yang terbuka," ucap dia.

Baca juga: Anita Wahid Memahami Langkah KPK Serahkan Mandat ke Presiden, tapi...

Mahfud menyampaikan, sejak awal dirinya mengatakan, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap rancangan undang-undang harus dibahas dengan asas keterbukaan.

Asas keterbukaan, itu mendengar pendapat masyarakat melalui public hearing, kunjungan studi keberbagai universitas.

"Jadi ada rapat-rapat tertentu, bukan tiba-tiba jadi begitu. Kalau menurut undang-undang karena ini negara demokrasi didengarkan semua, bahwa pengambil keputusan politik DPR dan pemerintah menghendaki yang ini itu harus dihargai dan jangan bersikap fatalis," pungkas dia.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harus Bayar Rp 800.000 Untuk Lauk 2 Ekor Ayam, Pembeli: Ayam Apa Ini?

Harus Bayar Rp 800.000 Untuk Lauk 2 Ekor Ayam, Pembeli: Ayam Apa Ini?

Regional
Warga Dikejutkan Penampakan Surili, Hewan Maskot PON Jabar 2016, Berkeliaran di Permukiman

Warga Dikejutkan Penampakan Surili, Hewan Maskot PON Jabar 2016, Berkeliaran di Permukiman

Regional
Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Jayapura Papua, Akibat Aktivitas Sesar Lokal

Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Jayapura Papua, Akibat Aktivitas Sesar Lokal

Regional
Ini Alasan 4 Keluarga Jokowi Berniat Maju Pilkada 2020

Ini Alasan 4 Keluarga Jokowi Berniat Maju Pilkada 2020

Regional
4 'Kerajaan' yang Pernah Gegerkan Warga, Keraton Agung Sejagat hingga Kerajaan Ubur-Ubur

4 'Kerajaan' yang Pernah Gegerkan Warga, Keraton Agung Sejagat hingga Kerajaan Ubur-Ubur

Regional
[POPULER NUSANTARA] Munculnya Kesultanan Selaco | Viral Tagihan 2 Ekor Ayam Rp 800.000

[POPULER NUSANTARA] Munculnya Kesultanan Selaco | Viral Tagihan 2 Ekor Ayam Rp 800.000

Regional
Ini Identitas 8 Korban Tewas Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang

Ini Identitas 8 Korban Tewas Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang

Regional
Wakil Gubernur Jabar: Sunda Empire dan Kesultanan Selaco Sah-sah Saja

Wakil Gubernur Jabar: Sunda Empire dan Kesultanan Selaco Sah-sah Saja

Regional
Kronologi Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang yang Tewaskan 8 Orang

Kronologi Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang yang Tewaskan 8 Orang

Regional
Ladang Ganja Ditemukan di Gunung Guntur Garut

Ladang Ganja Ditemukan di Gunung Guntur Garut

Regional
Bus yang Terguling dan Tewaskan 8 Orang Angkut Wisatawan dari Tangkuban Parahu

Bus yang Terguling dan Tewaskan 8 Orang Angkut Wisatawan dari Tangkuban Parahu

Regional
Satu Kantor Desa di Tasikmalaya Diduga Dibakar Orang Tak Dikenal

Satu Kantor Desa di Tasikmalaya Diduga Dibakar Orang Tak Dikenal

Regional
Korban Tewas Kecelakaan Bus di Subang Bertambah Jadi 8 Orang

Korban Tewas Kecelakaan Bus di Subang Bertambah Jadi 8 Orang

Regional
Sultan Putra Kusumah VIII: Kesultanan Selaco Cagar Budaya dan Diakui UNESCO

Sultan Putra Kusumah VIII: Kesultanan Selaco Cagar Budaya dan Diakui UNESCO

Regional
Dibekap, Jasad Dibuang ke Jurang, Anak Hakim Medan Ingin Pelaku Dihukum Seumur Hidup

Dibekap, Jasad Dibuang ke Jurang, Anak Hakim Medan Ingin Pelaku Dihukum Seumur Hidup

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X