Mahfud MD: Secara Hukum, KPK Tak Bisa Serahkan Mandat ke Presiden

Kompas.com - 15/09/2019, 14:22 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menjadi pembicara utama di acara Dialog Kebangsaan Meningkatkan Nilai Kebersamaan: Menuju Indonesia Emas 2045 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu siang (11/8/2019). KBRI SingapuraAnggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menjadi pembicara utama di acara Dialog Kebangsaan Meningkatkan Nilai Kebersamaan: Menuju Indonesia Emas 2045 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu siang (11/8/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak bisa mengembalikan mandat kepada presiden karena mereka bukan mandataris presiden.

"Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden karena presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK," kata Mahfud saat memberikan pernyataan terkait KPK di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019). 

Baca juga: Anggota Komisi III: Penyerahan Mandat KPK ke Presiden Tak Jelas Secara Hukum

Mahfud mengatakan, dalam ilmu hukum, mandataris berarti orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat.

 

Adapun yang diberi tugas disebut mandataris.

"Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan," kata dia.

Mahfud juga menyampaikan, dalam Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, orang mengembalikan mandat karena pensiun, meninggal dunia, atau karena mengundurkan diri.

Adapun KPK, bukan mandataris siapa pun. Lembaga itu independen kendati berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, tetapi bukan di bawah presiden.

Baca juga: Ngabalin Nilai Pimpinan KPK Kekanak-kanakan karena Serahkan Mandat

Dengan demikian, kata Mahfud, secara yuridis pengembalian mandat yang dilakukan pimpinan KPK tidak berarti KPK kosong karena lembaga antirasuah itu bukan mandataris presiden.

Meski demikian, menurut Mahfud, secara arif Presiden Joko Widodo perlu memanggil para pimpinan KPK untuk bertukar pendapat, konsultasi, serta berdiskusi mengenai nasib KPK.

"Apa salahnya dipanggil kan mereka mengatakan saya kok tak pernah diajak bicara tentang nasib KPK. Nah sekarang waktunya mereka diajak bicara dalam situasi seperti ini. Saya kira presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka," kata Mahfud.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jenazah Balita Tanpa Kepala di Samarinda, 2 Pengasuh PAUD Jadi Tersangka

Kasus Jenazah Balita Tanpa Kepala di Samarinda, 2 Pengasuh PAUD Jadi Tersangka

Regional
Hasil Tes DNA, Dipastikan Jenazah Balita Tanpa Kepala di Samarinda adalah Yusuf yang Hilang di PAUD

Hasil Tes DNA, Dipastikan Jenazah Balita Tanpa Kepala di Samarinda adalah Yusuf yang Hilang di PAUD

Regional
Kapolda Maluku Jenguk Anggota Brimob Korban Penembakan KKB di Nduga

Kapolda Maluku Jenguk Anggota Brimob Korban Penembakan KKB di Nduga

Regional
Gara-gara Kentut, Pasutri di Sumbar Dibacok Tetangganya

Gara-gara Kentut, Pasutri di Sumbar Dibacok Tetangganya

Regional
Hilang 10 Hari di Hutan Buton, Kakek 87 Tahun Selamat Berkat Minum Air Rotan

Hilang 10 Hari di Hutan Buton, Kakek 87 Tahun Selamat Berkat Minum Air Rotan

Regional
3 Fraksi DPRD Usulkan Interpelasi Gubernur Sumbar soal Kunjungan ke Luar Negeri dan BUMD

3 Fraksi DPRD Usulkan Interpelasi Gubernur Sumbar soal Kunjungan ke Luar Negeri dan BUMD

Regional
Gerebek Kedai, Polres Humbahas Temukan Mesin Judi Milik Oknum Polisi

Gerebek Kedai, Polres Humbahas Temukan Mesin Judi Milik Oknum Polisi

Regional
Jual Ponsel Pakai Nama Jokowi dan Kaesang, Pria Ini Diringkus Polisi

Jual Ponsel Pakai Nama Jokowi dan Kaesang, Pria Ini Diringkus Polisi

Regional
Selain 8 Drum Avtur, Kursi dan Penutup Dek Kapal Panji Saputra Ditemukan

Selain 8 Drum Avtur, Kursi dan Penutup Dek Kapal Panji Saputra Ditemukan

Regional
Ikut Penjaringan Bakal Calon Bupati, 2 ASN Pemkab Mojokerto Dipanggil Bawaslu

Ikut Penjaringan Bakal Calon Bupati, 2 ASN Pemkab Mojokerto Dipanggil Bawaslu

Regional
Bangun 'Sister Village', Investor China Berinvestasi di Desa Sukajaya, Sukabumi

Bangun "Sister Village", Investor China Berinvestasi di Desa Sukajaya, Sukabumi

Regional
60.000 PJU Tenaga Surya Sasar Pedesaan di 24 Kabupaten/Kota di Jateng

60.000 PJU Tenaga Surya Sasar Pedesaan di 24 Kabupaten/Kota di Jateng

Regional
Gerakan #SaveBabi, Warga Tuntut Ganti Rugi atas Babi yang Mati di Sumut

Gerakan #SaveBabi, Warga Tuntut Ganti Rugi atas Babi yang Mati di Sumut

Regional
Risma Keluarkan Surat Edaran Antisipasi Wabah Pneumonia Wuhan dari China

Risma Keluarkan Surat Edaran Antisipasi Wabah Pneumonia Wuhan dari China

Regional
Warga Temukan 8 Drum Avtur, Diduga Milik Kapal Panji Saputra yang Hilang

Warga Temukan 8 Drum Avtur, Diduga Milik Kapal Panji Saputra yang Hilang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X