Uang Pemprov Sumut Hilang Rp 1,6 Miliar, PDI Perjuangan Anggap Ada yang Janggal

MEDAN, KOMPAS.com - Hilangnya uang honor sebanyak Rp 1,6 miliar milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di dalam mobil parkir yang parkir di halaman kantor gubernur pada Senin (9/9/2019) sore, sampai hari ini masih menjadi misteri.

Banyak tudingan liar, mulai uang sudah hilang sebelum mobil diparkir, sampai uang digunakan untuk membayar para anggota dewan yang mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2019. 

Pasalnya, sidang paripurna pengambilan keputusan bersama DPRD dengan Gubernur Sumut terhadap Rancangan APBD-P 2019 tersebut, sudah dua kali gagal.

Sampai-sampai, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman disomasi tiga organisasi masyarakat.

Baca juga: Raibnya Uang Rp 1,6 Miliar Masih Misteri, Polrestabes Medan Bentuk Tim Khusus

Lepas Magrib pada Senin (9/9/2019), setelah melewati perdebatan yang alot, akhirnya DPRD Sumut mengesahkan APBD 2019 menjadi peraturan daerah.

Sekaligus menyetujui Ranperda tentang R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Provinsi Sumut Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Selasa (10/9/2019) pagi, kabar soal hilangnya uang sudah merebak ke mana-mana.

Selasa petang, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Raja Indra Saleh bersama Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Keprotokolan Sekdaprov Sumut Muhammad Ikhsan menggelar dalam konferensi pers mendadak.

Keduanya membacakan kronologis kehilangan uang dan pelit bicara saat ditanyai secara detail. 

Baca juga: Kekecewaan Wagub Sumut soal Uang Rp 1,6 Miliar yang Hilang di Parkiran

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan kepada Kompas.com mengatakan, banyak kejanggalan dalam kronologi yang disampaikan.

Dia juga mempertanyakan mengapa uang diambil berbarengan dengan rapat paripurna. Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang menolak mengesahkan APBD 2019, dan saat sidang terakhir memilih walk out. 

Kejanggalan pertama, uang sebanyak itu diambil tunai sementara sekarang ini hampir seluruh transaksi dan pembayaran dilakukan elektronik.

Kedua, klarifikasi yang dilakukan pihak Pemprov Sumut begitu lambat padahal punya biro humas.

“Kenapa baru menggelar konferensi pers besoknya? Biro humas, ke mana? Butuh satu malam untuk mengarang kronologis?” kata Sutrisno, Jumat (13/9/2019). 

Jawaban-jawaban yang dilontarkan kabag humas malah memunculkan kecurigaan Sutrisno. Misalnya, uang diambil dari Bank Sumut. Kenapa begitu sampai kantor gubernur uangnya ditinggalkan. Alasan masuk ke kantor gubernur untuk absensi dan shalat juga semakin membuat bingung. 

"Kan, bisa bergantian shalatnya, biar uang tetap aman apalagi tidak pakai petugas keamanan. Ah, kita hanya bisa menduga-duga, biar polisilah yang bekerja,” ujarnya. 

Sebelum mengakhiri percakapan, ketua Komisi D DPRD Sumut sekaligus anggota badan anggaran ini melontarkan pertanyaan.

Apakah di 2018, honor TAPD juga dibayar dengan tunai? Dan apakah pembagian honor dilakukan berdekatan dengan rapat paripurna atau pembayaran honor untuk kebutuhan TAPD dalam membahas APBD?

Kecewa

Pulang dari mendampingi Ustaz Abdul Somad tabligh Akbar di Kabupaten Mandailing Natal, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah langsung memimpin rapat bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat ini terkait hilangnya uang tunai sebanyak Rp 1,6 miliar untuk pembayaran honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). 

Musa sangat menyayangkan mengapa uang sebanyak itu diambil secara tunai.

Selain menunggu hasil penyelidikan polisi, dia meminta inspektorat segera melakukan pemeriksaan internal terhadap pihak-pihak yang terkait supaya diketahui letak kesalahannya dan menjadi pelajaran ke depan.

"Kejadian ini sangat mengecewakan kita semua. Saya minta inspektorat segera bertindak sehingga semuanya jadi terang dan menjadi pelajaran,” kata pada Rabu (11/9/2019) kemarin.

Dirinya meminta kepada semua pihak untuk tidak berspekulasi lebih jauh tentang kehilangan uang tersebut. Diharapkan sabar menunggu hasil proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian.

Baca juga: Uang Rp 1,6 Miliar Milik Pemprov Sumut Hilang Saat Ditinggal di Mobil

Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun menyampaikan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak- pihak yang terkait.

Pemeriksaan akan dilakukan secara profesional, obyektif, komprehensif dan legal terkait aspek formal dan materil sebab akibat dari kejadian.

Hasil pemeriksaannya akan dilaporkan kepada pimpinan. 

"Akan ada konsekuensi bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Lasro.

Sebelumnya diberitakan, uang tunai sebanyak Rp 1,6 miliar milik Pemprov Sumut untuk pembayaran honor TPAD hilang dari dalam mobil parkir di halaman kantor gubernur pada Senin, (9/9/2019) sore.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Provinsi Sumut Raja Indra Saleh mengatakan, uang diambil tunai karena akan didistribusikan ke masing-masing OPD yang terkait dalam kegiatan TAPD.

Baca juga: Uang Rp 1,6 Miliar Milik Pemprov Sumut Hilang di Parkiran, Ini Kronologinya 

Sementara Kabag Humas Biro Humas dan Keprotokolan Sekdaprov Sumut Muhammad Ikhsan dalam kronologis yang dibacakannya bilang, uang tunai yang hilang sebesar Rp 1.672.985.500.

Staf pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Muhammad Aldi Budianto bersama honorer BPKAD Indrawan Ginting yang mengambilnya di Bank Sumut cabang utama di Jalan Imam Bonjol Medan. 

"Mereka sudah diperiksa dan di BAP. Setelah menghubungi atasannya, jam 12 malam bersama polisi mereka ke lokasi kejadian," kata Ikhsan.

Ditanya kenapa meninggalkan uang begitu saja dan tidak ada pengawalan petugas keamanan, Ikhsan tak menjawab.

Sikap menutup-nutupi juga dilakukannya ketika ditanya dugaan pelaku dan apakah mobil mengalami kerusakan. 

“Biar polisi yang jawab. Pemprov Sumut berharap polisi segera menuntaskan kasus ini," ucapnya berkelit.