Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Aktivis Anti Korupsi Jalan Mundur dengan Mata Tertutup dan Kaki Diikat

Keputusan telah mengirim surpres tersebut dinilai merupakan ingkar janji Jokowi kepada masyarat.

Sebab Jokowi pernah berjanji memperkuat KPK seperti yang termuat dalam Nawacita.

"Jokowi mengirim Surpres revisi UU KPK ini pertanda langkah mundur dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Disampaikanya, korupsi di Indonesia semakin merajalela dengan berbagai modus. Sehingga KPK harus kuat untuk terus melakukan pemberantasan korupsi.

Namun, jika kewenangan KPK terus dipreteli, maka agenda pemberantasan korupsi akan mundur.

Baca juga: DPR Terima Surpres Revisi UU MD3, Jokowi Disebut Setuju Kursi MPR Jadi 10

Revisi UU KPK bukan menguatkan, tapi justru revisi yang diusulkan oleh DPR melemahkan KPK.

Banyak pasal-pasal yang mengkerdilkan dan mengamputasi kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satu contohnya tentang adanya dewan pengawas.

"Jadi ketika melakukan penyadapan KPK harus izin ke dewan pengawas, ini kan suatu bentuk amputasi terhadap kewenangan KPK," ujarnya.