Kompas.com - 13/09/2019, 08:19 WIB

MEDAN, KOMPAS.com - The Nomadic Kaldera Toba Escape yang menjadi proyek Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) untuk mengembangkan potensi wisata Danau Toba malah dituding merampas tanah rakyat.

Tudingan semakin mendekati kenyataan saat alat berat masuk ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasamosir (Tobasa) untuk membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batusilali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter dihadang masyarakat.

Sekitar 100 warga yang didampingi Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menghadang dan memprotes alat berat yang menggilas tanah dan hutan mereka pada Kamis (12/9/2019). 

Bentrokan tak terhindarkan. Seorang staf KSPPM dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata.

Massa yang menghadang alat berat didominasi kaum ibu. Mereka histeris atas perlakuan aparat hingga membuka bajunya agar aksi mereka diterima dan dipahami.

Baca juga: Mahasiswa Peduli Danau Toba Protes Pernyataan Gubernur Sumut soal Wisata Halal

Jokowi tidak perintahkan kekerasan seperti cara Orba...

Direktur KSPPM Delima Silalahi yang dikonfirmasi Kompas.com lewat sambungan telepon membenarkan apa yang terjadi.

Katanya, bentrok massa itu tidak bisa diterima. Pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wasasan Danau Toba.

Sepanjang yang diketahuinya, presiden tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan pemukulan. 

"Apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara unik lembaga ini memahami dan menginterpretasikan maksud presiden membangun pariwisata?" ucapnya, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan badan yang sudah tiga kali berubah istilah ini malah membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan pemerintah saat akan membangun.

BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim orde baru yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan. 

"BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa kelam orde baru ketika pembangunan berujung pemukulan aparat terhadap warga, penangkapan terhadap para pemrotes dan intimidasi secara sistematis," katanya dengan emosi. 

Baca juga: DPR: Bentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba Agar Pembangunan Merata

Mempertanyakan BPODT

Legitimasi dan justifikasi BPODT perlu dipertanyakan kembali. Lembaga ini, kata Delima, sama sekali belum menampakkan tanda-tanda memajukan pariwisata setelah lebih dari dua tahun beroperasi.

Malah menimbulkan ketegangan di masyarakat, memantik banyak konflik, dan yang terakhir mempraktekan kekerasan secara terbuka.

Sementara operasionalnya menggunakan uang negara yang salah satu sumbernya dari pajak rakyat.

"Termasuk pajak masyarakat di Sigapiton yang diserobot tanahnya dan diperlakukan dengan kekerasan," sebutnya.

Baca juga: Edy Rahmayadi Tegur Kelompok Mahasiswa yang Berunjuk Rasa Anarkis soal Danau Toba

Pemukulan aktivis dibawa ke ranah hukum

Soal pemukulan aktivis KSPPM, dirinya mengatakan akan membawa ke proses hukum. Juga soal aparat yang melakukan pengawalan saat masuknya alat berat perlu dipertanyakan.

Perempuan berambut panjang itu mengaku heran, sebab katanya, pembangunan untuk kebaikan masyarakat, tapi untuk apa membawa-bawa aparat?

Kecurigaan muncul bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan sepihak dan memaksa.

"Masyarakat Sigapiton dan KSPPM sangat menyayangkan perisitiwa hari ini...!" pungkasnya.

Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu pun mengecam tindakan represif yang dilakukan polisi dan Satpol PP kepada masyarakat adat Sigapiton.

Lembaga ini menilai BPODT telah melanggar prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Internasional (UNDRIP) yang diadopsi PBB pada 13 September 2007. 

Pasal 10-nya tegas menyatakan bahwa: masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayahnya.

Baca juga: DPR: Bentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba Agar Pembangunan Merata

 

Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan ganti kerugian yang adil dan memuaskan, serta jika memungkinkan dengan pilihan untuk kembali lagi.

"Bakumsu mengutuk tindakan BPODT yang merampas ruang hidup masyarakat adat Sigapiton. Mengecam pengerahan kekuatan dan tindakan yang berlebihan dari polisi," kata Manambus.

Pihaknya Meminta penegak hukum bertindak profesional dan proporsional serta imparsial melakukan pengamanan dalam aksi-aksi perjuangan hak yang dilakukan masyarakat adat. 

"Kami juga meminta pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Sigapiton atas tanah adatnya," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Tata 28 Destinasi Wisata di Kawasan Danau Toba agar Lebih Berkelas

Pelaku aksi bukan warga setempat

Direktur Utama BOPDT Arie Prasetyo yang coba dikonfirmasi tidak menjawab panggilan masuk dan pesan singkat Kompas.com.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Tobasa Audhi Murphy Sitorus lewat sambungan telepon mengatakan, warga yang melakukan aksi bukanlah warga setempat.

"Mereka mengklaim itu adalah lahannya walaupun mereka bukan penduduk setempat. Masyarakat setempat pun tidak senang dengan tindakan mereka. Mereka dari Desa Pardamean Sibisa tapi mengaku tanahnya di situ," kata Murphy.

Ditanya bagaimana bisa mengetahui kalau yang melakukan aksi bukan warga Desa Sigapiton, sambil tertawa dia bilang, "Saya-kan pemerintah."

Kepala desa juga tahu yang mana masyarakatnya. Katanya, aksi protes hanya berjalan sekitar 10 menit, massa langsung membubarkan diri dan alat berat kembali bekerja sampai sore. 

"Tidak ada masalah lagi, tadi sudah dikerjakan..." sambungnya.

Delima yang ditanyai apakah benar yang melakukan aksi bukan warga Sigapiton, meski antara Desa Sigapiton dengan Desa Pardamean Sibisa berada di kecamatan yang sama, membantah.

"Semua asli masyarakat Sigapiton," tegasnya.

Baca juga: Ke Samosir, Jokowi Kunjungi Kampung Hukum Siallagan di Kawasan Danau Toba

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov Jabar Tawarkan 20 Proyek Investasi Senilai Rp 25,66 Triliun di WJIS 2022

Pemprov Jabar Tawarkan 20 Proyek Investasi Senilai Rp 25,66 Triliun di WJIS 2022

Regional
Ridwan Kamil Ajak Pelaku Seni dan UMKM Jabar Tingkatkan Inovasi

Ridwan Kamil Ajak Pelaku Seni dan UMKM Jabar Tingkatkan Inovasi

Regional
Diskominfo Riau Dorong Setiap Desa Memiliki Komunitas Informasi Masyarakat Berbasis Digital

Diskominfo Riau Dorong Setiap Desa Memiliki Komunitas Informasi Masyarakat Berbasis Digital

Regional
Manfaatkan Teknologi Digital, PDAM Taman Sari Madiun Raih Juara 3 Digitalisasi Layanan Pelanggan

Manfaatkan Teknologi Digital, PDAM Taman Sari Madiun Raih Juara 3 Digitalisasi Layanan Pelanggan

Regional
36 Desa Wisata Disiapkan untuk Dukung Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas

36 Desa Wisata Disiapkan untuk Dukung Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas

Regional
Walkot Bobby Salurkan Bantuan Senilai Rp 600.000 kepada Penarik Ojol dan Bentor

Walkot Bobby Salurkan Bantuan Senilai Rp 600.000 kepada Penarik Ojol dan Bentor

Regional
Atalia Praratya: Selain Ibu, Tumbuh Anak Harus Didukung oleh Ayah

Atalia Praratya: Selain Ibu, Tumbuh Anak Harus Didukung oleh Ayah

Regional
Kompetisi JRRC Diharapkan Dorong Perkembangan Wisata Baru di Garut

Kompetisi JRRC Diharapkan Dorong Perkembangan Wisata Baru di Garut

Regional
Kenalkan Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, Walkot Bobby Ajak Puluhan Siswa Berkeliling Balai Kota

Kenalkan Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, Walkot Bobby Ajak Puluhan Siswa Berkeliling Balai Kota

Regional
Ridwan Kamil Sebut Dirinya Punya Gaya Kepemimpinan yang Berbeda dengan Anies Baswedan

Ridwan Kamil Sebut Dirinya Punya Gaya Kepemimpinan yang Berbeda dengan Anies Baswedan

Regional
Jabar Quick Response Sukses Gelar Kompetisi Mitigasi Bencana JRRC 2022

Jabar Quick Response Sukses Gelar Kompetisi Mitigasi Bencana JRRC 2022

Regional
Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Regional
Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Regional
Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Regional
Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.