Ibu-ibu Aksi Buka Baju, Demo soal Pengembangan Wisata Danau Toba

Kompas.com - 13/09/2019, 08:19 WIB
Massa yang didominasi kaum ibu aksi buka baju menuding BOPDT merampas tanah adat mereka, Kamis (12/9/2019) HandoutMassa yang didominasi kaum ibu aksi buka baju menuding BOPDT merampas tanah adat mereka, Kamis (12/9/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - The Nomadic Kaldera Toba Escape yang menjadi proyek Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) untuk mengembangkan potensi wisata Danau Toba malah dituding merampas tanah rakyat.

Tudingan semakin mendekati kenyataan saat alat berat masuk ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasamosir (Tobasa) untuk membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batusilali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter dihadang masyarakat.

Sekitar 100 warga yang didampingi Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menghadang dan memprotes alat berat yang menggilas tanah dan hutan mereka pada Kamis (12/9/2019). 

Bentrokan tak terhindarkan. Seorang staf KSPPM dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata.

Massa yang menghadang alat berat didominasi kaum ibu. Mereka histeris atas perlakuan aparat hingga membuka bajunya agar aksi mereka diterima dan dipahami.

Baca juga: Mahasiswa Peduli Danau Toba Protes Pernyataan Gubernur Sumut soal Wisata Halal

Jokowi tidak perintahkan kekerasan seperti cara Orba...

Direktur KSPPM Delima Silalahi yang dikonfirmasi Kompas.com lewat sambungan telepon membenarkan apa yang terjadi.

Katanya, bentrok massa itu tidak bisa diterima. Pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wasasan Danau Toba.

Sepanjang yang diketahuinya, presiden tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan pemukulan. 

"Apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara unik lembaga ini memahami dan menginterpretasikan maksud presiden membangun pariwisata?" ucapnya, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan badan yang sudah tiga kali berubah istilah ini malah membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan pemerintah saat akan membangun.

BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim orde baru yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan. 

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X