Irjen Firli Jadi Ketua KPK, Anggota Komisi III DPR Minta Korupsi Sektor Migas Diberantas

PADANG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi III Mulyadi minta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga fokus dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor migas dan pertambangan.

Menurut Mulyadi, selama ini KPK kurang punya taring dalam hal pemberantasan korupsi di sektor migas dan pertambangan ini.

KPK, kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini, lebih banyak menghabiskan energi untuk korupsi yang berskala kecil.

"Padahal dalam rapat-rapat dengan KPK, kita sudah mendorong agar lembaga ini fokus menangani korupsi kakap bukan yang kecil-kecil," ujar Mulyadi yang dihubungi Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Tanpa Debat, Komisi III Pilih Irjen Firli Bahuri Jadi Ketua KPK 2019-2023

Mulyadi sangat berharap kepada KPK ke depan untuk lebih banyak berkonsentrasi menangani korupsi-korupsi besar dengan penyelamatan uang negara bernilai triliunan rupiah.

"Padahal di sektor migas dan pertambangan ini sangat berpotensi dapat menyelamatkan uang negara dengan jumlah triulan rupiah," tegasnya.

Soal leadership

Kemudian Mulyadi menekankan bahwa jadi pimpinan KPK itu tidak mudah, bukan hanya persoalan pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga soal leadership.

"Pimpinan KPK itu menjadi perhatian publik yang dapat menyebabkan terjadinya tekanan psikologis," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Selain Irjen Firli juga ditetapkan empat pimpinan KPK lainnya yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufron, Lili Pintouli Siregar dan Nawawi Pomolango. 

Baca juga: Ini Alasan Pansel Loloskan Irjen Firli, Capim yang Ditolak 500 Pegawai KPK

Ditolak 500 pegawai KPK

Sosok Irjen Firli jadi kontroversial ketika sebanyak 500 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut menolak calon pimpinan KPK dari kepolisian, Irjen Firli Bahuri, untuk menjadi pimpinan KPK periode mendatang.

Ihwal penolakan itu berasal dari penyidik dan pegawai lain yang merasa gelisah karena Firli pernah melanggar kode etik saat ia menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK dan tidak mengakuinya.

Irjen Firli Bahuri sendiri adalah salah satu capim KPK dari unsur kepolisian yang lolos hingga tahap 20 besar.

Saat ini, Firli menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Irjen Firli Bahuri tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.226.424.386.

Hal itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli dengan tanggal pelaporan 29 Maret 2019 yang diunduh dari situs https://elhkpn.kpk.go.id.

Baca juga: Saat DPR Tetapkan Irjen Firli sebagai Ketua KPK 2019-2023, Tanpa Debat dan Dilakukan Dini Hari