Jabar Buka Kemungkinan Sekda Non-ASN, Ridwan Kamil Beralasan Butuh Administratur Terbaik

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah mengkaji kemungkinan keterlibatan non aparatur sipil negara dalam proses lelang jabatan terbuka untuk posisi Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar).

Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan, ide itu muncul lantaran ia membutuhkan figur administratur yang mahir.

Karena itu, ia pun membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat baik ASN maupun kalangan swasta yang punya kompetensi untuk ikut berpartisipasi dalam lelang jabatan terbuka.

"Intinya Jabar membutuhkan sosok administratur terbaik yang membantu gubernur. Supaya saya jangan terlalu ke teknis juga, nanti waktu saya habis. Sementara mengoneksi masalah, solusi, nanti waktu saya tersita oleh urusan administrasi," ucap Emil di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Lantik Daud Ahmad Jadi Penjabat Sekda Jabar

Ia menambahkan, saat ini ia tengah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri apakah gagasan itu bisa direalisasikan atau tidak.

"Saya hanya mengacu pada peraturan dan sedang kami pertimbangkan menunggu petunjuk Kemendagri. Saya lupa referensinya, Perpres tentang ASN. (Dalam aturan) Iya, dimuat non-ASN boleh. Cuma bahwa apakah Jabar menginisiasi non ASN itu sedang menunggu arahan petunjuk dari Kemendagri," ujar Emil.

Sekda Jabar boleh dari Non-ASN

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Studi Reformasi Birokasi dan Local Governance dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Yogi Suparyogi menuturkan, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 memperbolehkan jabatan pemerintahan ditempati non-ASN, salah satunya jabatan pimpinan tinggi madya selevel Sekda atau eselon I.

Namun, kata Yogi ada sejumlah persyaratan ketat ketika kalangan profesional akan mengikuti proses lelang jabatan strategis di pemerintahan. Seperti sertifikasi profesi serta kesetaraan jabatan.

Baca juga: Kasus Meikarta, KPK Panggil Ajudan dan Sekretaris Sekda Jabar

"Di pemerintah pusat kalau gak salah Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud dari swasta dari NGO kalau gak salah, dia sempat memimpin NGO sebagai direkturnya. Jadi dilihat di situ kesamaan jabatannya. Kemudian juga ada beberapa pejabat deputi di kantor staf Presiden itu kan rata-rata dari swasta bukan ASN," ucap Yogi saat dihubungi lewat telepon seluler.

Yogi pun mengingatkan agar Ridwan Kamil lebih teliti dalam menerapkan wacana tersebut. Jangan sampai, kata Yogi, muncul opini publik adanya keberpihakan terhadap peserta lelang dari kalangan swasta.

"Pak Gubernur harus hati-hati ketika menerapkan ini. Karena ini baru pertama di Indonesia ada wacana Sekda dari luar. Jadi tesnya jangan ada keberpihakan sehingga dia bisa mendapatkan Sekda itu dari orang terbaik. Wacana ini bagus tapi jangan mengarahkan ke swasta karena belum tentu yang swasta lebih bagus," jelasnya. 

Baca juga: Soal Sekda Jabar, Ridwan Kamil Akan Konsultasi dengan Kemendagri