Pemerintah Buka Blokir Jaringan Internet di Manokwari dan Sorong

Kompas.com - 11/09/2019, 17:17 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, saat ditemui seusai diskusi polemik bertajuk Enzo, Pemuda, dan Kemerdekaan di Jakarta Pusat, Sabtu (10/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, saat ditemui seusai diskusi polemik bertajuk Enzo, Pemuda, dan Kemerdekaan di Jakarta Pusat, Sabtu (10/8/2019).

MANOKWARI, KOMPAS.com - Pemerintah Pusat akhirnya membuka pemblokiran jaringan data internet di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, Rabu (11/9/2019) sore.

Hal ini melengkapi pembukaan pemblokiran jaringan data di 11 kabupaten yang lebih dulu dilakukan sejak tanggal 4 September 2019 secara bertahap, hingga Selasa (10/9/2019) kemarin.

Di antaranya, Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong.


"Pembukaan pemblokiran internet di 13 kabupaten/kota di Papua Barat tersebut, sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di seluruh wilayah sudah kondusif," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu.

Baca juga: Blokir Akses Internet di Papua Dicabut, Warga Pertanyakan Kompensasi

Sementara itu, hingga hari ini, untuk wilayah Provinsi Papua, pembatasan layanan data internet masih dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

Pemerintah akan terus memantau situasi dan kondisi keamanan di kedua wilayah tersebut dalam satu atau dua hari ke depan.

Dari 29 kabupaten/kota di wilayah Papua, sebanyak 27 kabupaten yang sudah dibuka kembali layanan data internet secara bertahap.

Di antaranya, Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya.

Kemudian, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya dan Mimika.

Selain itu, Ferdinandus menyebut, sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait isu Papua, terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019.

Baca juga: Kominfo Cabut Blokir Internet di Nabire dan Dogiyai

"Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500," terang Ferdinandus.

Ferdinandus menuturkan, distribusi hoaks terus menurun, 42.000 url di tanggal 31 Agustus 2019, 19.000 url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019.

Pemerintah kembali mengimbau untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali secara total seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X