Anggota DPRD Jabar Sebut Uu Ban Serep Ridwan Kamil, Ini Kata Pengamat

Kompas.com - 11/09/2019, 14:39 WIB
Pasangan calon Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dalam debat publik Pilgub Jabar terakhir, Jumat (22/6/2018). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIPasangan calon Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dalam debat publik Pilgub Jabar terakhir, Jumat (22/6/2018).

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengomentari pernyataan anggota DPRD Jabar yang menilai posisi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum tak ubah seperti ban serep Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Firman menuturkan, dalam aturan undang-undang, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan gubernur, wali kota dan bupati.

Dalam regulasi, kata Firman, tak diatur secara spesifik kewenangan seorang wakil.

"Dalam undang-undang disebut pimpinan pemerintahan daerah itu gubernur, bupati, wali kota. Pertama bukan pembagian tugas secara spesifik, karena prinsipnya gubernur itu pimpinan daerah. Kalau ada juga pendelegasian kewenangan. Di level nasional juga sama, tidak ada pembagian tugas," ucap Firman, saat dihubungi, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Jabar Sebut Uu Ruzhanul Hanya Ban Serep Ridwan Kamil

Dalam kasus tertentu, Firman menyebut, jika pembagian tugas kepala daerah biasanya sesuai kesepakatan ketika keduanya menetapkan untuk berpasangan dalam proses Pilkada.

Namun, di Jawa Barat, Firman berpendapat, pandangan seperti itu muncul karena gaya kepemimpinan. Ia melihat, Ridwan Kamil punya karakter high profile sementara Uu cenderung low profile.

"Mungkin itu terlihat seakan Wagub tak memiliki peran. Memang kalau konstruksi undang-undang tak ada pembagian kewenangan karena tanggung jawab pemerintahan ada di gububernur," ungkap dia.

Firman menilai, situasi itu wajar mengingat Uu masih diberi porsi kewenangan khususnya dalam urusan keumatan, desa dan Badan Usaha Milik Daerah.

"Justru ada potensi masalah kalau keduanya muncul di depan publik. Bisa lahir matahari kembar. Tapi, jangan juga sampai wakil tidak memiliki peran. Saya lihat enggak terlalu ekstrem sih," kata dia.

Sementara itu, pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf berpendapat, persoalan ini bukan hanya muncul di tatanan pimpinan daerah.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X