Zaenal Tewas Berkelahi dengan Polisi, Kasusnya Diminta Ditangani Transparan

Kompas.com - 11/09/2019, 12:10 WIB
Suasana tahlilan di rumah keluarga almarhum Zaenal Minggu (8/9/2019) KOMPAS.com/IDHAM KHALIDSuasana tahlilan di rumah keluarga almarhum Zaenal Minggu (8/9/2019)

MATARAM, KOMPAS.com - Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram (Unram) berharap polisi terbuka dengan penanganan kasus kematian Zaenal Abidin yang berkelahi dengan oknum Polres Lombok Timur pada Kmais (5//9/2019) lalu.

Zaenal disebut menyerang polisi karena persoalan tilang.

“Yang pertama, kami berharap kepolisian terbuka menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi, oleh para pelaku kalau memang ditemukan ada dalam peroses kasusnya Zaenal,” kata Joko Jumadi, selaku penasehat hukum di BKBH Fakultas Hukum Unram, Senin (9/9/2019).

Keluarga Zaenal sebelumnya meminta pendampingan dari BKBH Unram terkait kasus ini.

Baca juga: Tewas Usai Serang Polisi karena Tilang, Zaenal Disebut Alami Gangguan Jiwa, Ini Kata Sang Ayah

Joko sebelumnya mengatakan, pihaknya menduga ada kesalahan SOP kepolisian terkait penanganan kasus Zaenal. 

Salah satu buktinya dikuatkan dengan adanya pemberian tali asih kepada keluarga dan tanda tangan surat pernyataan.

“Kuat dugaan dari kami ada kesalahan SOP, kenapa ini teman-teman kepolisian pasti sudah tahu, kalau tidak ada kesalahan, tidak mungkinlah ada tali asih,” ungkap Joko.

BKBH Unram menyebut, proses pemeriksaan penegakkan hukum dan etik dalam kasus ini harus dilakukan, karena oknum pelaku diduga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 Ayat 3, yang mana jika penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

BKBH Unram meminta agar kasus ini dilakukan pemeriksaan untuk penegakan hukum dan etik oleh Mabes Polri, Kompolnas dan Komnas HAM, secara terbuka.

Baca juga: Zaenal Tewas Setelah Berkelahi dengan Polisi, Keluarga Minta Pendampingan BKBH Fakultas Hukum Unram

Mereka juga meminta Kapolres Lombok Timur dan Kapolda NTB secara profesional dan terbuka dalam kasus ini, bila perlu menghentikan sementara para anggota yang diduga terlibat kasus ini sampai proses pemeriksaan selesai.

Pihaknya meminta kepolisian dan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada pihak keluarga korban dan saksi dalam kasus ini, sehingga tidak terjadi intimidasi yang akan mengganggu proses penegakkan hukum dan etik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Regional
Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Regional
Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Regional
Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Regional
Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Regional
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Regional
Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Regional
Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X