Soal Blok Masela, Gubernur Tak Ingin Orang Maluku Cuma Jadi Penonton

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail menginginkan agar warga Maluku dapat dilibatkan dalam pengelolaan operasi gas abadi Blok Masela.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini tidak ingin warga Maluku di kemudian hari hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Saya tidak ingin anak-anak kita kelak hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” ujar Murad saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Walikota dan Bupati se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9/2019).

Murad mengatakan, sesuai rencana pengembangan (planning of development) Blok Masela sebagaimana telah disepakati Pemerintah RI dan INPEX selaku pengembang, jadwal untuk tahapan konstruksi sudah dilakukan pada 2002.

Sedangkan, tahap produksi baru dilakukan pada 2027.

Baca juga: Gubernur Maluku Murad Ismail Tidak Ingin Ada OTT KPK di Maluku

Hanya saja, menurut Murad, tahapan konstruksi Blok Masela ini akan berjalan setelah persoalan lahan, tata ruang, dan amdal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selesai diproses hingga batas waktu 2022.

“Saya ingin mempercepat prosesnya. Kalau masalah lahan dan amdal sudah beres misalnya di tahun 2020, berarti tahapan konstruksi dan produksi bisa kita majukan dua tahun lebih cepat. Sekarang tergantung INPEX, nanti akan dibicarakan kembali,” kata Murad.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dan masyarakat Maluku juga harus siap.

Sebab, pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Murad meminta seluruh jajaran Pemprov beserta Pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan instansi terkait dapat mempersiapkan dengan baik mekanisme penyerapan tenaga kerja di Blok Masela.

Selain itu, Gubernur juga meminta para bupati dan wali kota untuk aktif mengundang investor untuk berinvestasi di daerahnya.

Ia juga meminta agar para kepala daerah ini memaksimalkan peran pengusaha lokal, sehingga mampu berkontribusi bagi daerah.

“Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dibekali dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai,” kata Murad.

Lebih lanjut, Murad menyebutkan, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku masih tinggi.

Namun, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), telah terjadi penurunan angka kemiskinan, pada Maret 2018 sampai Maret 2019 sebesar 0,43 persen.

Ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Maluku sampai Maret 2019, sebesar 6,09 persen.

“Karena itu, saya mintakan konsistensi kita semua, untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku,” kata Murad.