Ombudsman Temukan Maladministrasi Pengiriman Mahasiswa NTB ke Korea Selatan

MATARAM, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam proses pengiriman mahasiswa asal NTB ke Chodang University di Korea Selatan.

"Itu jelas masuk dalam maladministrasi berupa penyimpangan prosedur. Ada beberapa langkah prosedur yang tidak dilalui," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, saat dikonfirmasi, Selasa (10/9/2019).

Adhar mengatakan, program beasiswa pendidikan ke luar merupakan hal yang mulia dan perlu didukung semua pihak. Hanya saja proses pengiriman harus sesuai prosedur.

Terhadap polemik pengiriman mahasiswa asal NTB ke Chodang University di Korea Selatan. Ombudsman telah melakukan langkah investigasi yang dilakukan selama bulan Agustus 2019 hingga September 2019.

Baca juga: Mahasiswa NTB di Korea: Kondisi Teman-teman Alhamdulillah Baik dan Sehat

Hasil investigasi mencatat, pelaksanaan pengiriman peserta program pendidikan lanjutan tenaga kesehatan dari jenjang D3 ke S1 ke Chodang University diikuti 18 calon mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di NTB.

Mahasiswa diberangkatkan lebih awal

Program pengiriman calon mahasiswa ke Chodang University yang terletak di Muan, Jeolla Selatan, dilakukan berdasarkan Letter of Intent (LoI) antara Gubernur NTB dan President University of Chodang yang ditandatangani di Mataram, 29 Januari 2019.

Namun faktanya meskipun belum terbit Perjanjian Kerja Sama, 18 calon mahasiswa ini justru diberangkatkan ke Korea Selatan pada Maret 2019. Padahal jadwal perkuliahan baru akan dimulai pada September 2019.

Pemberangkatan lebih awal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para calon mahasiswa untuk memperdalam bahasa Korea.

Baca juga: Gubernur NTB Bantah Mahasiswa yang Dikirim ke Korea Selatan Telantar

"Selisih waktu antara Maret hingga September inilah yang kemudian memunculkan persoalan awal, yakni keresahan dan persoalan pertanyaan tentang kepastian jaminan keberlangsungan proses persiapan kuliah," terang Adhar.

Apalagi, lanjut Adhar, beberapa calon mahasiswa mulai merasakan adanya perbedaan antara fakta dan janji dalam proses persiapan kuliah hingga perkuliahan. Dari sinilah polemik dan kesimpangsiuran opini serta informasi di media massa berkembang.

Pemda dinilai terburu-buru

Ombudsman menilai, proses pemberangkatan para calon mahasiswa ke Chodang University tanpa melalui Perjanjian Kerja Sama dan tanpa dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang clear.

Hal ini dianggap sebagai bentuk keputusan Pemda yang tidak didasari asas kehati-hatian sesuai yang dipersyaratakan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Juga berpotensi terjadi perbuatan maladministrasi berupa Penyimpangan Prosedur.

"Sikap pelaksanaan program terkesan sangat terburu-buru dapat menyebabkan permasalahan baik secara administrasi pemerintahan maupun persoalan-persoalan teknis lainnya, bahkan persoalan hukum terkait perlindungan WNI di luar negeri," kata Adhar.

Adhar mengatakan, skema program yang akan dilaksanakan dengan program belajar yang didahului proses kursus bahasa Korea sambil mencari kesempatan magang berkerja, adalah bentuk pelaksanaan program yang rawan terjadi pelanggaran hukum.

Baca juga: Duduk Perkara Siswa SMK Hilang 9 Tahun Saat Magang, Dijual Calo hingga Sang Ibu Tetap Menunggu