Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspadai Hoaks dalam Persaingan UMKM Pangan

Kompas.com - 10/09/2019, 18:28 WIB
Dian Ade Permana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

UNGARAN, KOMPAS.com - Masyarakat diimbau mewaspadai hoaks yang beredar dalam kaitannya dengan industri pangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Tujuan utama hoaks tersebut adalah menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat.

Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM), Peni Kusumastuti Lukito, mengatakan hoaks tersebut bisa dilakukan dengan menyebarkan kabar yang tidak benar atau menciptakan kemasan yang menyesatkan.

"Misal ada produk yang menulis 'Tidak Mengandung Minyak Sawit', tapi ini tidak ada pendukungnya, ini bisa merugikan masyarakat," terangnya usai menjadi pembicara dalam sebuah talkshow di Griya Persada Hotel Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Duduk Perkara Hoaks Kasus Pencabulan Pimpinan Pesantren, Polisi Buru 1 DPO dan Tangkap 4 Tersangka

Sementara untuk pelaku usaha, Peni mengimbau tidak mempercayai calo atau biro jasa saat mengurus perizinan.

"Saat ini mengurus izin itu sangat murah, mudah, dan cepat. Biayanya mulai Rp 200.000, dan ada insentif hingga 50 persen. Untuk uji lab dan bahan, akan dibantu BPOM," tegasnya.

Menurut Peni, konsumen harus cerdas memilah dan memilih produk. Jika ragu dengan sebuah produk, dia mengimbau konsumen tidak segan mencari informasi di laman informasi yang dikelola BPOM.

Dia mengatakan, selain melaksanakan tugas utama, yaitu melakukan pengawasan secara full spectrum yang mencakup pengawasan pre-market dan post-market, BPOM juga memiliki peran lain.

"Yakni pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas yang hanya menggunakan produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar pelaku usaha bisa mandiri dengan diberi bimbingan dan pendampingan sehingga mereka memiliki daya saing.

Perluas jaringan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono meminta BPOM untuk memerluas jaringan layanannya agar edukasi masyarakat semakin baik.

Saat ini, kantor BPOM hanya ada di Semarang, Solo, dan Purwokerto.

"Saya minta dibuka kantor di Pekalongan, Magelang, dan Pati agar semakin mendekatkan layanan ke masyarakat," paparnya.

Baca juga: Polisi Sebar Foto DPO Penyebar Hoaks Kasus Pencabulan Pimpinan Pesantren

Sri Puryono menyampaikan, jumlah UMKM pangan di Jawa Tengah saat ini terus meningkat. Pada 2018 tercatat, jumlah UMKM pangan sebanyak 53.063 usaha dan saat ini meningkat menjadi 56.029 usaha.

"Sementara jumlah serapan tenaga kerja ada 214.000 pekerja dengan aset mencapai Rp 8 triliun," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com