Kalah Jauh dari Papua, Gubernur Maluku Minta APBD Ditambah

Kompas.com - 10/09/2019, 17:42 WIB
Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan permintaan penambahan APBD di hadapan Direktur Fasilitas Kepala Daerah Dan Pereakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi saat Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYGubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan permintaan penambahan APBD di hadapan Direktur Fasilitas Kepala Daerah Dan Pereakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi saat Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019).

AMBON,KOMPAS.com- Gubernur Maluku Murad Ismail meminta pemerintah pusat menambah APBD Maluku.

Permintaan ini disampaikan Gubernur Murad di hadapan Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi yang dihadirkan sebagai pemateri dalam Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019).

"Kita (Maluku) ini kaya, kenapa APBD kita kecil, paling tidak disamakanlah. Kita ini provinsi yang ikut memerdekakan Indonesia. Kalau bisa diperhatikan (persoalan ini) supaya proses pembangunan di Maluku bisa berjalan dengan baik,” kata Murad.

Baca juga: Diajak Perang Gubernur Maluku, Ini Jawaban Menteri Susi

Dia mengatakan, secara geografis Maluku memiliki luas laut mencapai 92,4 persen. Sementara luas daratan Maluku hanya 7,6 persen sehingga berdampak pada APBD Maluku yang kecil yakni hanya Rp 2,8 triliun.

Dari jumlah itu, kata Gubernur, 60 persen anggaran digunakan sebagai belanja pegawai.

Jumlah ini dikatakannya, lebih kecil dari APBD Tangerang Selatan yang mencapai Rp 3 triliun padahal luas wilayah tidak sebesar Maluku.

“Bahkan jika digabungkan seluruh APBD Pemda se-Maluku, hanya mencapai Rp 13 triliun. Masih kalah jauh dari APBD Papua yang mencapai Rp 30 triliun,” ujarnya.

Baca juga: Sekjen KKP: 5 Permintaan Gubernur Maluku Segera Kami Tindaklanjuti

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi yang dikonfirmasi awak media usai kegiatan itu mengatakan, terkait permintaan dari Gubernur Maluku itu hal utama yang harus dilakukan yaitu mewujudkan dulu Undang-Undang Kepulauan.

“Harus disesuaikan dulu, Undang-Undang Provinsi Kepulauan harus diwujudkan dulu, di sana ada pasal-pasal yang mengikat, tidak serta merta minta uang dong, kan harus ada argumennya. Kita harus sesuaikan dengan Undang-Undang. Saya kira langkah yang paling strategis dipercepat proses Undang-Undang Kepulauan itu," jelasnya kepada awak media.

Dia menambahkan, hitung-hitungan untuk penambahan anggaran bisa saja dilakukan, asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

”Dari situ (UU Kepulauan) baru hitung-hitungannya. Harus ditingkatkan untuk Provinsi Kepulauan, terutama Maluku ini yang kepulauan," jelasnya.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Warga, Pemudik Asal Jakarta yang Terlantar 3 Hari di Tasikmalaya Sempat Mencari Neneknya hingga Pasar Cikurubuk

Kepada Warga, Pemudik Asal Jakarta yang Terlantar 3 Hari di Tasikmalaya Sempat Mencari Neneknya hingga Pasar Cikurubuk

Regional
Video Ucapan Selamat Idul Fitri Berbahasa Arab Uskup Purwokerto Viral

Video Ucapan Selamat Idul Fitri Berbahasa Arab Uskup Purwokerto Viral

Regional
Potret Kacaunya Data Bansos di NTT, ASN dan 2 Anaknya Masuk Daftar, Ketua RT Protes Keras

Potret Kacaunya Data Bansos di NTT, ASN dan 2 Anaknya Masuk Daftar, Ketua RT Protes Keras

Regional
Kasus Positif Covid-19 dari Klaster Baru Salatiga Bertambah 6

Kasus Positif Covid-19 dari Klaster Baru Salatiga Bertambah 6

Regional
Rayakan Idul Fitri di Tengah Pandemi, Warga Semarang Tetap Jalankan Tradisi Ziarah Makam

Rayakan Idul Fitri di Tengah Pandemi, Warga Semarang Tetap Jalankan Tradisi Ziarah Makam

Regional
Duduk Perkara Ibu dan Anak Sewa Ambulans untuk Mudik, Ternyata Bukan Sakit Covid-19

Duduk Perkara Ibu dan Anak Sewa Ambulans untuk Mudik, Ternyata Bukan Sakit Covid-19

Regional
[POPULER NUSANTARA] Ganjar Puji Suster Katolik Nyanyi Idul Fitri | Ibu dan Anak Sewa Ambulans untuk Mudik

[POPULER NUSANTARA] Ganjar Puji Suster Katolik Nyanyi Idul Fitri | Ibu dan Anak Sewa Ambulans untuk Mudik

Regional
Kisah Pilu Mbah Deman, Belasan Tahun Hidup Segubuk Bareng Ayam dan Bebek

Kisah Pilu Mbah Deman, Belasan Tahun Hidup Segubuk Bareng Ayam dan Bebek

Regional
Fakta di Balik Benda Misterius di Langit Gunungkidul dan Solo Saat Idul Fitri, Ternyata...

Fakta di Balik Benda Misterius di Langit Gunungkidul dan Solo Saat Idul Fitri, Ternyata...

Regional
Pasien Covid-19 Klaster Pasar Pinasungkulan Manado Bertambah 5 Orang

Pasien Covid-19 Klaster Pasar Pinasungkulan Manado Bertambah 5 Orang

Regional
Tambah 12, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Kaltim Jadi 117 Orang

Tambah 12, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Kaltim Jadi 117 Orang

Regional
Warga Kerap Salah Paham dengan Petugas, Posko Covid-19 ini Dibongkar Kepala Desa

Warga Kerap Salah Paham dengan Petugas, Posko Covid-19 ini Dibongkar Kepala Desa

Regional
Terjangkit dari Ayah, Bayi 12 Bulan di Kutai Kertanegara Positif Covid-19

Terjangkit dari Ayah, Bayi 12 Bulan di Kutai Kertanegara Positif Covid-19

Regional
AirNav: Benda Misterius di Langit Kota Solo Balon Udara

AirNav: Benda Misterius di Langit Kota Solo Balon Udara

Regional
'Tahun Ini Lebih Parah, Belum Lebaran Sudah Banjir'

"Tahun Ini Lebih Parah, Belum Lebaran Sudah Banjir"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X