Kalah Jauh dari Papua, Gubernur Maluku Minta APBD Ditambah

Kompas.com - 10/09/2019, 17:42 WIB
Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan permintaan penambahan APBD di hadapan Direktur Fasilitas Kepala Daerah Dan Pereakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi saat Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYGubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan permintaan penambahan APBD di hadapan Direktur Fasilitas Kepala Daerah Dan Pereakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi saat Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019).

AMBON,KOMPAS.com- Gubernur Maluku Murad Ismail meminta pemerintah pusat menambah APBD Maluku.

Permintaan ini disampaikan Gubernur Murad di hadapan Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi yang dihadirkan sebagai pemateri dalam Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019).

"Kita (Maluku) ini kaya, kenapa APBD kita kecil, paling tidak disamakanlah. Kita ini provinsi yang ikut memerdekakan Indonesia. Kalau bisa diperhatikan (persoalan ini) supaya proses pembangunan di Maluku bisa berjalan dengan baik,” kata Murad.

Baca juga: Diajak Perang Gubernur Maluku, Ini Jawaban Menteri Susi

Dia mengatakan, secara geografis Maluku memiliki luas laut mencapai 92,4 persen. Sementara luas daratan Maluku hanya 7,6 persen sehingga berdampak pada APBD Maluku yang kecil yakni hanya Rp 2,8 triliun.

Dari jumlah itu, kata Gubernur, 60 persen anggaran digunakan sebagai belanja pegawai.

Jumlah ini dikatakannya, lebih kecil dari APBD Tangerang Selatan yang mencapai Rp 3 triliun padahal luas wilayah tidak sebesar Maluku.

“Bahkan jika digabungkan seluruh APBD Pemda se-Maluku, hanya mencapai Rp 13 triliun. Masih kalah jauh dari APBD Papua yang mencapai Rp 30 triliun,” ujarnya.

Baca juga: Sekjen KKP: 5 Permintaan Gubernur Maluku Segera Kami Tindaklanjuti

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi yang dikonfirmasi awak media usai kegiatan itu mengatakan, terkait permintaan dari Gubernur Maluku itu hal utama yang harus dilakukan yaitu mewujudkan dulu Undang-Undang Kepulauan.

“Harus disesuaikan dulu, Undang-Undang Provinsi Kepulauan harus diwujudkan dulu, di sana ada pasal-pasal yang mengikat, tidak serta merta minta uang dong, kan harus ada argumennya. Kita harus sesuaikan dengan Undang-Undang. Saya kira langkah yang paling strategis dipercepat proses Undang-Undang Kepulauan itu," jelasnya kepada awak media.

Dia menambahkan, hitung-hitungan untuk penambahan anggaran bisa saja dilakukan, asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

”Dari situ (UU Kepulauan) baru hitung-hitungannya. Harus ditingkatkan untuk Provinsi Kepulauan, terutama Maluku ini yang kepulauan," jelasnya.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayat Pria dan Wanita Tanpa Busana Ditemukan di Kontrakan, Keluar Cairan Coklat dari Mulut

Mayat Pria dan Wanita Tanpa Busana Ditemukan di Kontrakan, Keluar Cairan Coklat dari Mulut

Regional
Kasus Ketiga Positif Corona di Jombang Berasal dari Klaster Asrama Haji Surabaya

Kasus Ketiga Positif Corona di Jombang Berasal dari Klaster Asrama Haji Surabaya

Regional
ASN Ini Dinyatakan Positif Covid-19 Sebelum Lanjutkan Beasiswa S3 ke Amerika

ASN Ini Dinyatakan Positif Covid-19 Sebelum Lanjutkan Beasiswa S3 ke Amerika

Regional
Sejak Akhir Maret, 7.662 Pemudik Pulang Kampung ke Gunungkidul

Sejak Akhir Maret, 7.662 Pemudik Pulang Kampung ke Gunungkidul

Regional
Duduk Perkara Pemakaman Perawat di Semarang Ditolak Warga, PPNI Turun Tangan hingga Ketua RT Minta Maaf

Duduk Perkara Pemakaman Perawat di Semarang Ditolak Warga, PPNI Turun Tangan hingga Ketua RT Minta Maaf

Regional
Pasien 02 Positif Covid-19 di Ciamis Tertular dari Pasien Positif Klaster Bogor

Pasien 02 Positif Covid-19 di Ciamis Tertular dari Pasien Positif Klaster Bogor

Regional
Hasil Tes Swab Pertama Bupati Karawang dan Tiga Pejabatnya Negatif

Hasil Tes Swab Pertama Bupati Karawang dan Tiga Pejabatnya Negatif

Regional
Pemkab Kuningan Siapkan Tempat Istirahat Tenaga Medis, Salah Satunya Hotel Milik Bupati

Pemkab Kuningan Siapkan Tempat Istirahat Tenaga Medis, Salah Satunya Hotel Milik Bupati

Regional
Akses Jalan Agam-Padang Pariaman Tertimbun Longsor, Hanya Bisa Dilintasi Kendaraan Roda Dua

Akses Jalan Agam-Padang Pariaman Tertimbun Longsor, Hanya Bisa Dilintasi Kendaraan Roda Dua

Regional
Penjelasan Dinkes Soal Angka Kematian Covid-19 di Jateng Lebih Tinggi dari Skala Nasional

Penjelasan Dinkes Soal Angka Kematian Covid-19 di Jateng Lebih Tinggi dari Skala Nasional

Regional
Cerita Pasien Positif Corona Pertama di NTT, Hanya Rasakan Meriang

Cerita Pasien Positif Corona Pertama di NTT, Hanya Rasakan Meriang

Regional
Sempat Hilang, Bocah 7 Tahun Ditemukan Tewas Dalam Perut Buaya, Begini Kronologinya

Sempat Hilang, Bocah 7 Tahun Ditemukan Tewas Dalam Perut Buaya, Begini Kronologinya

Regional
UPDATE Corona di Kepri: Positif Covid-19 Bertambah Jadi 23 Kasus

UPDATE Corona di Kepri: Positif Covid-19 Bertambah Jadi 23 Kasus

Regional
14 Remaja Digerebek di Kamar Hotel Saat Akan Gelar Pesta Seks, Sepasang Mucikari Turut Diamankan

14 Remaja Digerebek di Kamar Hotel Saat Akan Gelar Pesta Seks, Sepasang Mucikari Turut Diamankan

Regional
Positif Covid, Anggota Keluarga Bupati Morowali Utara Tak Tunjukkan Gejala

Positif Covid, Anggota Keluarga Bupati Morowali Utara Tak Tunjukkan Gejala

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X