Bagi Akademisi Papua, Sulit Terima Mahasiswa Baru dalam Jumlah Besar secara Bersamaan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kepulangan ratusan mahasiswa asal Papua ke Jayapura kini menjadi polemik baru yang sedang ramai dibiacarakan di seluruh Indonesia.

Awalnya mencuat wacana bagi para mahasiswa yang merasa tidak aman berada di tempat studinya untuk kembali dan melanjutkan kuliahnya di universitas yang ada di Papua.

"Kita lihat bersama, ini sudah memasuki tahun ajaran baru dan sudah mulai belajar mengajar. Dengan demikian, secara gelondongan kita akan menerima mahasiswa sebanyak itu," ujar Pembantu Rektor III Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Isak Rumbarar, di Jayapura, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Wiranto Sebut Pengangkutan Balik Mahasiswa Papua dengan Hercules Sudah Berjalan

Ia mengingatkan, niat baik pemerintah daerah setempat, MRP dan DPR Papua untuk memindahkan para mahasiswa tersebut di universitas setempat, harus dikaji kembali.

Bukan hanya karena jumlahnya yang cukup banyak, tetapi juga ada aturan yang harus dipenuhi.

"Kami tetap pada aturan bahwa ketika seseorang pindah dari perguran tinggi asal maka ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi dan saat di kampus kami akan dilakukan konversi dan sebagainya," tutur Isak.

Sebelumnya Ketua MRP Timotius Murib menganggap hal ini sebagai sebuah masalah baru yang harus segera diatasi.

"Ini (bisa) dikatakan seperti satu musibah baru yang tidak disangka oleh semua pihak termasuk MRP. Kami berharap Papua dan Papua Barat kita kerja sama dalam rangka menangani kepentingan adik-adik kita untuk perkuliahan mereka," ujarnya.

Baca juga: Ketua MRP Bantah Kepulangan Mahasiswa Papua karena Maklumat yang Dikeluarkan

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku kaget atas banyaknya jumlah mahasiswa yang memilih pulang kampung karena sebelumnya Panglima TNI dan Kapolri telah memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa dan pelajar asal Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua.

"Memang sudah ada imbauan dari kami, saya arahkan waktu itu, kalau di NKRI tidak aman, kami pulangkan. Tapi ini aman, kenapa pulang, untuk apa?" tutur Lukas.

Namun, Lukas memastikan pemerintah daerah akan bersedia memfasilitasi para mahasiswa tersebut bila mereka bersedia kembali berkuliah di tempat sebelumnya.

"Jadi sekarang ini kami pusing mau taruh mereka (kampus mana). Kami akan panggil Gubernur, MRP dan DPR Papua Barat, Direktur Unima, Rektor Uncen, dan para bupati/wali kota untuk bicara kepulangan mahasiswa dalam jumlah besar tanpa pemberitahuan," ujar Lukas.