Ketua MRP Bantah Kepulangan Mahasiswa Papua karena Maklumat yang Dikeluarkan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib membantah kepulangan ratusan mahasiswa Papua ke daerah asalnya, lantaran maklumat yang pernah dikeluarkan MRP pada 21 Agustus 2019.

"MRP dalam mengeluarkan maklumat telah melalui proses dan prosedur yang berlaku, tidak ada tekanan," ujar Timotius di Jayapura, Selasa (10/9/2019).

Menurut Timotius, maklumat itu merupakan keputusan dari 28 kabupaten/kota.

Sebanyak 50 anggota MRP menyikapi situasi yang mengancam kehidupan mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar Papua.

"Kami menyikapi situasi yang mengancam adik-adik kami di kota studi dan MRP juga terdesak dengan demo (19 Agustus), sehingga MRP segera mengeluarkan maklumat agar mereka lebih tenang," tutur Timotius.

Baca juga: MRP Anggap Kepulangan Ratusan Mahasiswa Papua Seperti Musibah Baru

Timotius menolak anggapan bahwa maklumat yang dikeluarkan MRP dibuat secara terburu-buru, sehingga mendorong para mahasiswa tersebut pulang kampung.

Timotius menegaskan, maklumat tersebut harus dibaca secara utuh dan tidak dimaksudkan untuk mendorong para mahasiswa meninggalkan tempat studinya.

Menurut Timotius, walau bagaimanapun, mahasiswa yang sudah pulang ke Papua harus diperhatikan dan segera dicarikan solusi mengenai kelanjutan menempuh program studi.

Ia pun meminta mahasiswa asal Papua yang saat ini masih berada di tempat studinya untuk tidak mengikuti jejak teman-temannya yang lebih dulu pulang kampung.

"Bagi mereka yang rasa aman, biar saja mereka melanjutkan kuliah di tempat studi mereka. Bagi mereka yang pulang itu lah yang kita carikan solusi terbaik," kata Timotius.

Timotius menyebut, sudah ada utusan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meminta MRP meninjau kembali maklumat tersebut.

Menurut dia, MRP akan mengkaji ulang maklumat tersebut.

Dari data terakhir yang disebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, sudah sekitar 830 mahasiswa Papua kembali ke tempat asalnya.

Dari total tersebut, tidak semua mahasiswa kuliah dengan biaya dari Pemerintah Provinsi Papua.

Sebagian bersekolah dengan beasiswa dari pemerintah kabupaten/kota di Papua.