Ridwan Kamil "Putar Otak" Hadapi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pilih Asuransi Swasta?

Kompas.com - 10/09/2019, 11:54 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (10/9/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai menyusun rencana untuk menyikapi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ridwan mengatakan, masih melakukan kajian terhadap sejumlah opsi untuk meng-cover jaminan pelayanan kesehatan masyarkat.

"Kami akan teliti, kan ujungnya yang penting masyarakat ter-cover kesehatannya," ujar Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (10/9/2019).

Salah satu opsinya, kata Emil, ia akan mencari perusahaan asuransi swasta yang memiliki kualitas lebih baik dari BPJS Kesehatan, namun dengan harga yang lebih murah.

Baca juga: Ibu Kota Baru Dikritik Ridwan Kamil Terlalu Luas, Ini Komentar Gubernur Kaltim

 

"Sekarang kalau BPJS dinaikan, pertanyaannya apakah ada asuransi swasta yang harganya lebih murah kualitas lebih tinggi, kami sedang kaji pilihan-pilihan itu. Tapi, utamanya, bagaimana keterjangkauan jadi sebuah solusi," ungkap dia.

Adapun soal opsi pemberian subsidi, Emil menilai hal itu mesti dihitung secara matang dan memperkirakan dampaknya terhadap APBD.

"Kalau solusinya sebagian berpindah atau solusinya pemprov atau pemda meng-cover tambahannya atau subsidi, itu juga kan harus dihitung terhadap APBD seperti apa. Jadi tidak serta-merta tiap kenaikan berharap pemerintah daerah meng-cover. Kalau ada uangnya enggak masalah, kalau enggak ada juga kan harus adil. Intinya, kami sedang mengkaji solusi yang memudahkan masyarakat selain BPJS," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk kelas I dan II masih menuai polemik publik.

Namun, menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu harusnya lebih tinggi.

Baca juga: Ridwan Kamil Cari Sekda yang Tak Berpolitik

"Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp 8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun. Dengan kata lain, claim ratio dari peserta mandiri ini mencapai 313 persen," ujar dia, dalam akun Facebooknya, Jakarta, Minggu (8/9/2019).

"Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300 persen," sambung dia.

Namun, pemerintah hanya memutuskan untuk menaikan iuran hanya 100 persen untuk peserta kelas I dan II. Sementara kelas III naik 65 persen.

Nufransa mengatakan, keputusan itu diambil karena pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat membayar iuran. Sehingga kenaikan ini tidak terlalu memberatkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sesaat Sebelum Tewas, Wanita Ini Diminta oleh Pembunuhnya Sebutkan PIN ATM

Sesaat Sebelum Tewas, Wanita Ini Diminta oleh Pembunuhnya Sebutkan PIN ATM

Regional
Murung di Rumah, Seorang Remaja Putri Ternyata Jadi Korban Pemerkosaan 2 Pemuda

Murung di Rumah, Seorang Remaja Putri Ternyata Jadi Korban Pemerkosaan 2 Pemuda

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 24 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 24 Oktober 2020

Regional
Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Warga dan Tokoh Masyarakat Ikut Prihatin dan Terkejut...

Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Warga dan Tokoh Masyarakat Ikut Prihatin dan Terkejut...

Regional
Gubernur Sulsel Akan “Sikat” Orang Halangi Proyek Pedestrian di Makassar

Gubernur Sulsel Akan “Sikat” Orang Halangi Proyek Pedestrian di Makassar

Regional
Antisipasi Lonjakan Pendatang Saat Libur Panjang, Dishub Jateng Buat 3 Pos Pantau

Antisipasi Lonjakan Pendatang Saat Libur Panjang, Dishub Jateng Buat 3 Pos Pantau

Regional
Upaya Lestarikan Aksara Jawa, Disbud DI Yogyakarta Gandeng PANDI

Upaya Lestarikan Aksara Jawa, Disbud DI Yogyakarta Gandeng PANDI

Regional
Di Tengah Pandemi, Jambi Ekspor 2,1 Ton Kopi Arabika Kerinci ke Jepang

Di Tengah Pandemi, Jambi Ekspor 2,1 Ton Kopi Arabika Kerinci ke Jepang

Regional
Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Meningkat, Status Masih Waspada

Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Meningkat, Status Masih Waspada

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 24 Oktober 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 24 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 24 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 24 Oktober 2020

Regional
Dianggap Langgar Syariat, Ulama di Aceh Minta Pemain PUBG Dihukum Cambuk, Ini Penjelasannya

Dianggap Langgar Syariat, Ulama di Aceh Minta Pemain PUBG Dihukum Cambuk, Ini Penjelasannya

Regional
Jelang Libur Panjang, Pjs Gubernur Jambi Minta Pos Jaga Perbatasan Diaktifkan

Jelang Libur Panjang, Pjs Gubernur Jambi Minta Pos Jaga Perbatasan Diaktifkan

Regional
Seorang Ayah di Jatim Setubuhi Anak Tirinya hingga Hamil 6 Bulan, Terbongkar Usai Ibu Korban Curiga Lihat Tubuh Anaknya

Seorang Ayah di Jatim Setubuhi Anak Tirinya hingga Hamil 6 Bulan, Terbongkar Usai Ibu Korban Curiga Lihat Tubuh Anaknya

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 24 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 24 Oktober 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X