Warga Jayapura Pertanyakan Kompensasi Pemblokiran Layanan Data oleh Kominfo

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemblokiran layanan data di Jayapura, Papua, sudah memasuki hari ke-21.

Selama layanan data dan jaringan internet ditutup oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), warga Jayapura banyak bergantung pada wifi di area publik dan tidak gratis.

Seperti yang diutarakan oleh Albert Matatula, salah satu kontributor media massa nasional yang ada di Jayapura.

Menurut Albert, dia yang bekerja di media televisi membutuhkan kuota internet cukup besar untuk mengirim video ke kantor pusat di Jakarta.

Akibat kondisi saat ini, wifi menjadi satu-satunya pilihan untuk dia bekerja.

"Ya selama ini saya terpaksa harus bekerja di hotel-hotel yang menyediakan wifi, tentu tidak gratis, karena kita harus pesan makan untuk bisa mengakses wifi di situ," tutur Albert di Jayapura, Papua, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Warga Jayapura Tuntut Kompensasi atas Pemblokiran Internet di Papua

Albert juga menuntut adanya kompensasi untuk kuota data yang telah hangus saat pergantian bulan.

"Dari tanggal 19 Agustus 2019, itu kuota data kita sudah tidak bisa digunakan sampai hangus, sekarang tagihan sudah keluar tapi tidak ada keringanan, makanya Kominfo harus kasih kepastian mengenai kompensasi," tutur Albert yang menggunalan produk Telkomsel.

Hal ini pun dipertegas oleh Ketua Ombudsman Papua Sabar Olif Iwanggin yang menegaskan sudah seharusnya Kementerian Kominfo memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan karena kebijakan tersebut.

Menurut dia, untuk mendapatkan kuota data, masyarakat tidak memerolehnya secara gratis, sehingga ketika hal tersebut tidak bisa digunakan, maka harus ada penggantinya.

"Saya pikir tuntutan itu wajar, negara harus menggantikan itu karena jelas kita beli ada potongannya untuk masuk ke kas negara. Jadi wajar (ketika) pelayanan publik itu buruk kompensasi itu penting," ujar Sabar.

Sabar juga menyerukan agar pemblokiran layanan data di Jayapura segera dibuka, karena telah menganggu banyak lini kehidupan.

Menurut dia, saat ini banyak aktivitas masyarakat yang bergantung pada jaringan data, sehingga ketika layanan tersebut ditutup, maka akan menganggu aktivitas warga.

"Semua stakeholder, juga (lembaga) pendidikan mulai dari dasar hingga perguruan tinggi, semua bergantung pada internet, teman-teman perbankan pun menyampaikan hal ini," kata Sabar.

Baca juga: Layanan Data Diblokir, Bagaimana Nasib Sopir Online di Jayapura?

Sebelumnya, layanan data diblokir oleh Kementerian Kominfo sejak 19 Agustus 2019.

Pemblokiran berdasarkan rekomendasi dari pihak keamanan.

Mengantisipasi penyebaran hoaks terkait isu rasisme dijadikan alasan Kominfo untuk menutup akses data di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.

Namun, sebelumnya pemerintah telah menyatakan akan membuka akses layanan data internet di semua wilayah Papua.