Warga Jayapura Pertanyakan Kompensasi Pemblokiran Layanan Data oleh Kominfo

Kompas.com - 10/09/2019, 11:05 WIB
Suasana Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin (2/9/2019). Sejumlah perkantoran mulai beraktivitas kembali setelah sempat tutup pascaunjuk rasa warga Papua pada Kamis (29/8/2019). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/ama. ANTARA FOTO/ZABUR_KARURUSuasana Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin (2/9/2019). Sejumlah perkantoran mulai beraktivitas kembali setelah sempat tutup pascaunjuk rasa warga Papua pada Kamis (29/8/2019). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/ama.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemblokiran layanan data di Jayapura, Papua, sudah memasuki hari ke-21.

Selama layanan data dan jaringan internet ditutup oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), warga Jayapura banyak bergantung pada wifi di area publik dan tidak gratis.

Seperti yang diutarakan oleh Albert Matatula, salah satu kontributor media massa nasional yang ada di Jayapura.

Menurut Albert, dia yang bekerja di media televisi membutuhkan kuota internet cukup besar untuk mengirim video ke kantor pusat di Jakarta.

Akibat kondisi saat ini, wifi menjadi satu-satunya pilihan untuk dia bekerja.

"Ya selama ini saya terpaksa harus bekerja di hotel-hotel yang menyediakan wifi, tentu tidak gratis, karena kita harus pesan makan untuk bisa mengakses wifi di situ," tutur Albert di Jayapura, Papua, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Warga Jayapura Tuntut Kompensasi atas Pemblokiran Internet di Papua

Albert juga menuntut adanya kompensasi untuk kuota data yang telah hangus saat pergantian bulan.

"Dari tanggal 19 Agustus 2019, itu kuota data kita sudah tidak bisa digunakan sampai hangus, sekarang tagihan sudah keluar tapi tidak ada keringanan, makanya Kominfo harus kasih kepastian mengenai kompensasi," tutur Albert yang menggunalan produk Telkomsel.

Hal ini pun dipertegas oleh Ketua Ombudsman Papua Sabar Olif Iwanggin yang menegaskan sudah seharusnya Kementerian Kominfo memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan karena kebijakan tersebut.

Menurut dia, untuk mendapatkan kuota data, masyarakat tidak memerolehnya secara gratis, sehingga ketika hal tersebut tidak bisa digunakan, maka harus ada penggantinya.

"Saya pikir tuntutan itu wajar, negara harus menggantikan itu karena jelas kita beli ada potongannya untuk masuk ke kas negara. Jadi wajar (ketika) pelayanan publik itu buruk kompensasi itu penting," ujar Sabar.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tulis Komentar Nyinyir di Facebook Soal Penusukan Wiranto, Warga Tanjungpinang Diamankan

Tulis Komentar Nyinyir di Facebook Soal Penusukan Wiranto, Warga Tanjungpinang Diamankan

Regional
Sambut Ibu Kota Negara, Balikpapan Kirim ASN Belajar di Singapura

Sambut Ibu Kota Negara, Balikpapan Kirim ASN Belajar di Singapura

Regional
Densus 88 Tangkap Pasangan Suami Istri di Semarang

Densus 88 Tangkap Pasangan Suami Istri di Semarang

Regional
Kisah Siswa SD di Flores Pikul Jeriken Isi 5 Liter Air Tiap Hari, Bangun Lebih Pagi hingga Jalan Kaki 5 Km

Kisah Siswa SD di Flores Pikul Jeriken Isi 5 Liter Air Tiap Hari, Bangun Lebih Pagi hingga Jalan Kaki 5 Km

Regional
Temui Para Guru di Wamena, Mendikbud Jamin Keamanan

Temui Para Guru di Wamena, Mendikbud Jamin Keamanan

Regional
Sayembara Menangkap Pelaku Pembakaran Gunung Kareumbi Jabar, Hadiahnya Jutaan Rupiah

Sayembara Menangkap Pelaku Pembakaran Gunung Kareumbi Jabar, Hadiahnya Jutaan Rupiah

Regional
Penusukan Wiranto, Menteri Agama Minta Semua Pihak Gaungkan Moderasi Beragama

Penusukan Wiranto, Menteri Agama Minta Semua Pihak Gaungkan Moderasi Beragama

Regional
Kisah Anak Bawa Pulang Jasad Ibu karena Rindu, Sempat Diinapkan di Rumah dan Alami Gangguan Jiwa

Kisah Anak Bawa Pulang Jasad Ibu karena Rindu, Sempat Diinapkan di Rumah dan Alami Gangguan Jiwa

Regional
Usai Bagikan KIA yang Pecahkan Rekor Muri, Bupati Bantul Panggul Anak

Usai Bagikan KIA yang Pecahkan Rekor Muri, Bupati Bantul Panggul Anak

Regional
Usulan Pembentukan Provinsi Surakarta Dapat Penolakan, Ini Kata Bupati Karanganyar

Usulan Pembentukan Provinsi Surakarta Dapat Penolakan, Ini Kata Bupati Karanganyar

Regional
Bocah 14 Tahun Sopiri Pikap, Menabrak Pengendara Motor hingga Tewas

Bocah 14 Tahun Sopiri Pikap, Menabrak Pengendara Motor hingga Tewas

Regional
7 Tahun Beraksi, Komplotan Curanmor Larikan 5 Motor Sehari, Jual Ribuan Kendaraan

7 Tahun Beraksi, Komplotan Curanmor Larikan 5 Motor Sehari, Jual Ribuan Kendaraan

Regional
Asap Keluar dari Kap Mesin, Agya Tiba-tiba Meledak dan Terbakar

Asap Keluar dari Kap Mesin, Agya Tiba-tiba Meledak dan Terbakar

Regional
Saat Suami Pertama Kali Bertemu Pembunuh dan Pemutilasi Istrinya...

Saat Suami Pertama Kali Bertemu Pembunuh dan Pemutilasi Istrinya...

Regional
Mendikbud: Ada Ketimpangan Pendidikan di Wamena dan Nduga Dibandingkan Daerah Lain

Mendikbud: Ada Ketimpangan Pendidikan di Wamena dan Nduga Dibandingkan Daerah Lain

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X