Setahun Kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah, Klaim Keberhasilan hingga Hak Angket

Tanggapan DPRD 

Namun, pencapaian ini disoroti Ketua DPRD Sulawesi Selatan Mohammad Roem.

Menurut Roem, satu tahun roda pemerintahan Nurdin dan Andi masih banyak yang perlu dibenahi. 

Roem mengatakan komunikasi Nurdin Abdullah kepada setiap stakeholder dalam menjalankan program kerjanya masih sangat kurang.

Namun ia mengakui program pembangunan infrastruktur yang dijalankan Nurdin selama satu tahun terakhir sudah cukup baik. 

"Ada yang bagus tapi masih banyak juga yang perlu diperbaiki supaya ke depan lebih berhasil," kata Roem.

"Bekerja untuk kepentingan rakyat itu, orang banyak, berkembang terus. Jadi harus bisa, intinya komunikasi dengan semua stakeholder," imbuh politisi asal Golkar ini. 

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif mengatakan, Nurdin terlalu sering melakukan pencopotan di lingkup pemerintahannya. 

Menurut Syahar, hal ini dapat menyebabkan intimidasi tersendiri buat para pegawai di lingkup pemerintahan yang dipimpin Nurdin.

Bahkan program-program yang dijalankan Nurdin, kata Syahar masih tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Yang telah dituangkan RPJMD Itu dong diprioritaskan. Jangan kemana-mana mengobral ini. Kalau begini terus situasi pemerintahan, orang akan berkeja terintimidasi. Sedikit-sedikit copot, sedikit-sedikit ancam," ujar Syahar, Jumat (6/9/2019).

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Priyanto mengatakan, terpilihnya pasangan Nurdin-Andi pada pilgub lalu, memang melahirkan ekspektasi yang tinggi dari pemilihnya terutama harapan untuk terjadinya terobosan atau diferensiasi dari kepemimpinan sebelumnya. 

Namun hal ini, kata Luhur belum terlihat dengan lahirnya polemik demi polemik di masa pemerintahan Nurdin Abdullah.

Menurut Luhur, antara Nurdin dan Andi Sudirman Sulaiman tidak membagi tugas secara proporsional. 

"Kelihatan betul style of leadership yang ditampilkan NA-ASS ke publik, penuh dengan beban konsesi-konsesi politik pra-pilkada. Setidaknya ekspektasi publik tentang janji-janji kampanye populis mereka, belum terwujud," kata Luhur. 

Puncak pembagian tugas yang tidak proporsional itu kata Luhur terlihat di keputusan DPRD Sulsel melakukan hak angket kepada pemerintahan Nurdin.

Konsolidasi birokrasi, kata Luhur belum berjalan efektif. 

Bahkan pelibatan lembaga eksternal semacam KPK RI hingga di level teknis tata kelola pemerintahan hingga ke penempatan pejabat sesungguhnya merefleksikan lemahnya kinerja aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di lingkup Pemprov Sulsel. 

"Beberapa proyek infrastruktur multi-tahun memang perlu ditinjau dan dirapikan soal status hukum dan kepemilikan lahan. Belum lagi penataan organisasi OPD yang cukup lama serta penentuan pejabat defenitif yang penuh dinamika. Kondisi ini tentu tidak sesuai ekspektasi mereka di RPJMD yang ingin langsung kick-off di tahun pertama," ujarnya.