Duduk Perkara Rencana Kontroversi Gubernur NTT Tutup Pulau Komodo

Matur meminta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk datang ke Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat untuk duduk bersama dengan masyarakat, pelaku pariwisata, Pemkab Manggarai Barat dan pengelola Taman Nasional Komodo.

Gubernur NTT sebaiknya meminta kajian dari Pemkab Mabar dan pelaku pariwisata serta lembaga pariwisata yang sudah lama mempromosikan pariwisata di Manggarai Barat.

Matur berharap, Gubernur Viktor membuat kajian-kajian terkait rencana buat pengelolaan Taman Nasional Komodo yang akan dikelola oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur.

"Mengelola TN Komodo tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang dipertimbangan untuk mengelola TN Komodo," ujar dia.

Tanggapan berbeda, justru datang dari Asita Provinsi NTT.

Ketua Asita NTT Abed Frans mengatakan, pihaknya mendukung penutupan pulau yang berada di Kabupaten Manggarai Barat itu.

Menurut Abed, dirinya senang dengan rencana penutupan itu karena sudah ada kejelasan, dibandingkan dengan sebelumnya yang belum diputuskan oleh pemerintah.

Jika sudah disepakati untuk penutupan Pulau Komodo, lanjut Abed, maka pihaknya akan menyesuaikan dengan mengatur paket perjalanan wisata ke TNK secara berimbang.

"Kami tidak keberatan dengan rencana penutupan Pulau Komodo, karena tujuannya untuk penataan menjadi lebih baik lagi," ucap Abed melalui telepon selulernya kepada Kompas.com, Senin (11/2/2019) pagi.

Abed mengatakan, dengan rencana itu pihaknya masih ada waktu 10 bulan untuk menjelaskan kepada wisatawan asing maupun domestik.

"Yang mau kami jelaskan kepada wisatawan itu bahwa bukan penutupan TNK, melainkan hanya Pulau Komodo. Karena itu, kami bisa tawarkan paket kepada wisatawan untuk ke Rinca, Padar, atau Pink Beach, dan obyek wisata lainnya di TNK," sebut Abed.

Abed berharap, dengan penutupan Pulau Komodo, TNK bisa menjadi lebih baik lagi dari saat ini.

Respons Gubernur Viktor

Terkait tanggapan sejumlah pihak, Gubernur Viktor kembali mengatakan soal pentingnya perhatian dan tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup satwa komodo di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut Viktor, komodo itu binatang purba yang hanya dimiliki oleh NTT.

Pihaknya, kata Viktor, harus melihat cukupnya ketersediaan makanan dan keberadaan habitat yang baik, sehingga mereka dapat berkembang-biak dengan baik pula.

Saat ini, lanjut Viktor, salah-satu permasalahannya adalah minimnya ketersediaan makanan, seperti rusa yang selalu dicuri.

Hal ini menyebabkan menurunnya ketersediaan makanan, yang berdampak bagi komodo.

"Kami akan menertibkan mereka yang mencuri rusa dan juga yang mencuri komodo," ucap Viktor, kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/5/2019).

"Kami juga mau agar tidak ada manusia yang tinggal di Pulau Komodo. Mereka yang sekarang tinggal di sana akan kami pindahkan ke Pulau Rinca atau Pulau Padar. Tentunya, dalam urusan memindahkan penduduk ke tempat yang lain itu tidak gampang. Menjadi tugas pemerintah, untuk mengatur hidup mereka agar lebih baik dan lebih layak. Kami akan buat kajian tentang itu," lanjut dia.

Pihaknya mau menciptakan Taman Nasional Komodo sebagai alam liarnya komodo.

Atraksi itu akan menarik bagi wisatawan, bagaimana satwa tersebut mengejar, menangkap dan memakan hewan lain.

"Jadi, kita bukan memanjakan dengan memberinya makan dan komodo menjadi malas," ujar dia.

Viktor mengatakan, kuota pengunjung pun perlu dibatasi. Viktor ingin menjaga kuota maksimum 50.000 orang pengunjung dalam satu tahun.

Setiap pengunjung, kata dia, harus tercatat sebagai member dengan biaya 1.000 dollar AS untuk satu tahun.

Viktor menyebut, awal dari kebijakan penutupan TNK ini banyak yang menolak, tetapi kini banyak yang sudah setuju termasuk Presiden.

Baca juga: Jokowi: Turis ke Pulau Komodo Akan Dibatasi

Pihaknya juga membentuk tim dari pemerintah provinsi dan pusat, untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan dibuat dan juga besaran anggaran yang digunakan.

"Selama ini, kita tidak tahu secara jelas jumlah komodo atau makanan komodo itu sendiri, termasuk juga kondisi habitat alamnya. Makanya, kita akan gunakan teknologi detektor untuk mengetahui kondisi TNK, di antaranya jumlah komodo, makanan dan juga kondisi tempat tinggalnya. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah yang tepat seperti konservasi dan kecukupan makanan bagi mereka seperti rusa dan babi," ujar Viktor.

Kunjungan Jokowi

Terkait polemik itu, pada Rabu (10/7/2019), Presiden Joko Widodo berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat

Orang nomor 1 di Indonesia itu, selama dua hari berada di wilayah paling barat Pulau Flores.

Presiden Jokowi berkomitmen untuk menjaga kelestarian Pulau Komodo dan memprioritaskan konservasi di pulau tersebut.

Untuk mendukung hal tersebut, dalam waktu dekat pemerintah akan mendesain rancangan besar yang mengatur semua aspek, termasuk kuota wisatawan dan integrasi antara Pulau Komodo dengan Pulau Rinca.

“Kita ingin nanti misalnya Pulau Komodo betul-betul lebih ditujukan untuk konservasi sehingga turis di situ betul-betul kita batasi, ada kuota, bayarnya mahal. Kalau enggak mampu bayar enggak usah ke sana. Misalnya seperti itu, tapi mau lihat Komodo juga masih bisa di Pula Rinca,” kata Presiden Jokowi, saat mengunjungi Pulau Rinca, Kamis (11/7/2019) pagi.

Jokowi tidak ingin mengorbankan Pulau Komodo hanya untuk mengejar jumlah turis.

“Jangan sampai kita loss, bukan hanya urusan turisme tapi tidak juga melihat bahwa ini adalah kawasan konservasi,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi memandang wacana penetapan Pulau Komodo menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, tidaklah perlu.

“Enggak mungkin kita buka silakan, silakan, enggak ada seperti itu,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menargetkan pembenahan Pulau Komodo yang terintegrasi dengan Pulau Rinca akan selesai dalam jangka waktu 2-3 tahun.

“Jadi saat bandaranya jadi, runway-nya jadi, hotel-hotel mulai jadi, di sini juga siap,” kata Jokowi.

Protes warga

Nansianus Taris Foto : Warga Pulau Komodo melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Manggarai Barat, Flores, NTT, Rabu (17/7/2019).

Rencana penutupan Pulau Komodo oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, menuai protes dari masyarakat setempat.

Sebagai bentuk protes, masyarakat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor DPRD, dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Rabu (17/7/2019).