Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Jokowi Jual Lahan di Ibu Kota Negara, Pemerintah Disebut Seperti "Broker"

Kompas.com - 07/09/2019, 17:17 WIB
Zakarias Demon Daton,
Khairina

Tim Redaksi

SAMARINDA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menjual lahan di sekitar ibu kota negara seluas 30.000 hektar untuk swasta mengundang beragam tanggapan.

Sebagian pihak mendukung rencana ini, termasuk Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud.

Tetapi, sebagian lain justru mengkritik. Para pengkritik menilai rencana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dari sisi pembiayaan.

Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Dukung Rencana Presiden Jual 30.000 Hektar Lahan di Ibu Kota Baru

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman di Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, rencana penjualan tanah mengkonfirmasi seolah pemerintah tak siap dari sisi pembiayaan dan seakan jadi "broker" tanah.

Apalagi lahan ibu kota adalah aset negara.

"Hal yang perlu diwaspadai adalah penjualan tanah itu. Saya sendiri sebenarnya tidak sependapat. Kenapa, karena pemerintah seolah menjadi "broker" tanah," ungkap Lutfi Wahyudi, Sabtu (7/9/2019) di Samarinda.

Rencana penjualan tanah itu disampaikan Jokowi dalam skema pembiayaan ibu kota negara yang dipindahkan ke sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan PPU di Kalimantan Timur.

Jokowi menyebut salah satu cara dengan menjual 30.000 lahan di sekitar lokasi ibu kota di jual ke masyarakat khusus individu bukan koorporasi. Para pembeli diprioritaskan milenial.

Baca juga: Jokowi Sebut Masyarakat Bisa Beli Lahan di Ibu Kota Baru, Harganya?

Dengan begitu, asumsi pendapatan negara bisa mencapai Rp 600 triliun jika dijual dengan kisaran harga Rp 2 juta per meter. Dana ini digunakan untuk menopang pembangunan ibu kota negara.

Namun, pembelian tanah itu harus disertakan pembangunan minimal dua tahun setelah membeli.

Jika lewat batas dua tahun, negara mengambil alih tanah melalui badan otoritas sebagai pemegang otoritas di ibu kota baru.

Menurut Lutfi, ada kekhawatiran lahan tersebut hanya dibeli oleh masyarakat kelas menengah atas yang memiliki uang. Sedang masyarakat ekonomi ke bawah tak akan mampu.

Selain itu, Lutfi juga mengkhawatirkan pembangunan ibu kota baru menggunakan dana investasi dalam jangka waktu tertentu.

"Ketika jatuh tempo, bisa diperkirakan, misalnya pemerintah tidak sanggup membayar, maka bisa jadi di sana akan muncul tekanan- tekanan dari pihak yang melakukan investasi tersebut," jelasnya.

Jika terjadi demikian, dampaknya yang dirugikan ekonomi Indonesia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Apakah benar pemerintah memindahkan ibu kota itu sudah diperhitungkan dananya dan sanggup menyediakan dana yang diperlukan untuk proses pemindahan dan pembangunan ibu kota," katanya.

"Di situ lah perlu kejujuran pemerintahan bagaimana proses pemindahan ibu kota itu berlangsung baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pemindahan ibu kota itu," tambah dia.

Sebelumnya, Bupati PPU Abdul Gafur Masud mendukung rencana presiden menjual 30.000 hektar.

Menurut Gafur, semua yang diputuskan Presiden pasti berdasarkan pertimbangan matang.

"Kami setuju apapun keputusan presiden terkait ibu kota negara," ungkap Gafur.

Meski demikian, Gafur mengatakan rencana penjualan tanah tersebut masih sebatas wacana bukan keputusan.

"Jadi kita tunggu saja. Yang jelas apapun keputusan presiden kita dukung," tutur dia.

Sebagai informasi, menurut kajian Bappenas, pembiayaan ibu kota negara dibagi dalam empat skema.

Skema pertama, menggunakan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/POLRI, perumahan dinas ASN dan TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau.

Kemudian, untuk peningkatan bandara dan pelabuhan bersumber BUMN.

Lalu, pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur
utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang dengan skema KPBU.

Dan, swasta untuk pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, science-technopark, shopping mall.

Sementara untuk skenario dibagi dua. Skenario pertama, membutuhkan total dana Rp 466 triliun (USD 32,9 billion) dan skenario kedua Rp 323 triliun (USD 22,8 billion).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com