Bupati Penajam Paser Utara Bikin Peraturan Mengatur Harga Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 07/09/2019, 06:45 WIB
Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYFoto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud berencana menerbitkan peraturan bupati (Perbup) untuk mengatur harga tanah di wilayahnya menyikapi rencana pemindahan ibu kota negara.

Perbup ini akan mengunci semua wilayah PPU. Dalam draf perbub yang tengah disusun, jual beli tanah harus melalui kepala daerah.

"Pekan depan kami ketemu Bapak Presiden (Joko Widodo) bahas masalah ini," ungkap Gafur saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (7/9/2019).

Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Dukung Rencana Presiden Jual 30.000 Hektar Lahan di Ibu Kota Baru

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda Senin (2/9/2019).
Sejauh ini, kata Gafur, harga tanah di wilayahnya masih wajar pascapengumuman Presiden Jokowi soal lokasi ibu kota baru.

Memang ada kenaikan harga di wilayah PPU, tapi tidak melejit seperti informasi yang berkembang.

"Lagi pula para lurah sudah diberitahu untuk tidak mengeluarkan segel dan lain-lain semenjak penetapan ibu kota negara," tuturnya.

Baca juga: Gubernur Isran: Kaltim Terpilih Sebagai Ibu Kota Negara Bukan Hasil Lobi

Kabupaten PPU adalah satu lokasi yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara.

Kecamatan Sepaku di sebelah Utara PPU dan Kecamatan Samboja di sisi timur Kutai Kartanegara disebut-sebut sebagai lokasi pastinya.

Dua kecamatan ini adalah sisi pertemuan batas wilayah kedua kabupaten.

Saat ini, Presiden Jokowi belum mengumumkan titik koordinat letak Istana negara nantinya.

Baca juga: 225.000 Hektare Lahan Disiapkan untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Gafur mengatakan, langkah koordinasi dengan Presiden dilakukan agar ia tak salah mengambil langkah.

Pemerintah daerah mengikuti aturan yang dibangun oleh pemerintah pusat. Hal ini agar lebih mudah mendorong pembangunan ibu kota negara.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X