Jubir KPK: Revisi UU KPK Ganggu Investasi dan Program Pemerintah

Kompas.com - 06/09/2019, 22:36 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019) KOMPAS.com/ANDI HARTIKJubir KPK Febri Diansyah dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019)

MALANG, KOMPAS.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menghambat investasi dan program kerja pemerintah.

Sebab, investor akan melihat kepastian hukum jika hendak menanamkan modalnya. Sedangkan program pembangunan pemerintah akan terhambat jika terdapat anggaran yang dikorupsi.

Baca juga: Revisi UU KPK Diketok DPR, Jokowi: Saya Belum Tahu Isinya

Febri mengatakan, revisi itu tidak hanya dipandang dari sisi pemberantasan korupsi. Revisi juga akan mengurangi keyakinan investor terkait kepastian hukum di Indonesia.

“Bukan sekadar soal menangkap dan memproses 1.000 lebih yang sudah ditangani oleh KPK, bukan hanya soal itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana keyakinan masyarakat usaha di Indonesia bahkan di dunia internasional tentang investasi misalnya, maka salah satu indikatornya adalah apakah ada atau tidak kepastian hukum,” katanya dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019).

“Dan, kepastian hukum itu salah satunya adalah apakah konsisten atau tidak pemberantasan korupsi yang dilakukan,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, praktik korupsi akan menyebabkan biaya investasi membengkak. Sehingga jika pemberantasan korupsi lemah, akan berpengaruh terhadap iklim investasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bukan sekadar soal penegakan hukumnya saja. Tapi juga soal bagaimana sektor swasta bisa lebih sehat, investor bisa yakin menanamkan modal dan hal-hal yang lain,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lemahnya pemberantasan korupsi juga akan menghambat program kerja pemerintah.

Program pembangunan yang sudah dicanangkan bisa terganggu ketika terjadi praktik korupsi di dalamnya.

“Selain itu, Presiden Joko Widodo punya program yang cukup banyak ya untuk masyarakat. Misalnya infrastruktur dan program-program yang lain. Kalau misalnya ada korupsi ada pejabat yang melakukan penyelewengan, maka itu akan mengganggu program pemerintah yang didasari atas niat baik,” terangnya.

Baca juga: Fakta Terbaru OTT Bupati Muara Enim, Geledah Kantor Pemenang Tender hingga Rumah Pribadi

DPR sudah menyetujui revisi UU KPK. Revisi itu dinilai akan melemahkan KPK secara kelembagaan karena memuat 10 poin yang dianggap mengganggu sistem pemberantasan korupsi yang sudah berjalan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.