Jubir KPK: Revisi UU KPK Ganggu Investasi dan Program Pemerintah

Kompas.com - 06/09/2019, 22:36 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019) KOMPAS.com/ANDI HARTIKJubir KPK Febri Diansyah dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019)

MALANG, KOMPAS.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menghambat investasi dan program kerja pemerintah.

Sebab, investor akan melihat kepastian hukum jika hendak menanamkan modalnya. Sedangkan program pembangunan pemerintah akan terhambat jika terdapat anggaran yang dikorupsi.

Baca juga: Revisi UU KPK Diketok DPR, Jokowi: Saya Belum Tahu Isinya

Febri mengatakan, revisi itu tidak hanya dipandang dari sisi pemberantasan korupsi. Revisi juga akan mengurangi keyakinan investor terkait kepastian hukum di Indonesia.

“Bukan sekadar soal menangkap dan memproses 1.000 lebih yang sudah ditangani oleh KPK, bukan hanya soal itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana keyakinan masyarakat usaha di Indonesia bahkan di dunia internasional tentang investasi misalnya, maka salah satu indikatornya adalah apakah ada atau tidak kepastian hukum,” katanya dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019).

“Dan, kepastian hukum itu salah satunya adalah apakah konsisten atau tidak pemberantasan korupsi yang dilakukan,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, praktik korupsi akan menyebabkan biaya investasi membengkak. Sehingga jika pemberantasan korupsi lemah, akan berpengaruh terhadap iklim investasi.

“Bukan sekadar soal penegakan hukumnya saja. Tapi juga soal bagaimana sektor swasta bisa lebih sehat, investor bisa yakin menanamkan modal dan hal-hal yang lain,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lemahnya pemberantasan korupsi juga akan menghambat program kerja pemerintah.

Program pembangunan yang sudah dicanangkan bisa terganggu ketika terjadi praktik korupsi di dalamnya.

“Selain itu, Presiden Joko Widodo punya program yang cukup banyak ya untuk masyarakat. Misalnya infrastruktur dan program-program yang lain. Kalau misalnya ada korupsi ada pejabat yang melakukan penyelewengan, maka itu akan mengganggu program pemerintah yang didasari atas niat baik,” terangnya.

Baca juga: Fakta Terbaru OTT Bupati Muara Enim, Geledah Kantor Pemenang Tender hingga Rumah Pribadi

DPR sudah menyetujui revisi UU KPK. Revisi itu dinilai akan melemahkan KPK secara kelembagaan karena memuat 10 poin yang dianggap mengganggu sistem pemberantasan korupsi yang sudah berjalan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Beruang Berkeliaran di Permukiman Selama 3 Hari, Warga Ketakutan

2 Beruang Berkeliaran di Permukiman Selama 3 Hari, Warga Ketakutan

Regional
Pandemi Covid-19, Kerawanan Pilkada di Kabupaten Semarang Meningkat

Pandemi Covid-19, Kerawanan Pilkada di Kabupaten Semarang Meningkat

Regional
Partai Nasdem dan Gerindra Dukung Danny Pomanto di Pilkada Makassar 2020

Partai Nasdem dan Gerindra Dukung Danny Pomanto di Pilkada Makassar 2020

Regional
Belajar dari Kasus Balita Rafadan, Orang Miskin Dilarang Sakit?

Belajar dari Kasus Balita Rafadan, Orang Miskin Dilarang Sakit?

Regional
8 Destinasi Wisata Non Pendakian di Gunung Rinjani Dibuka 7 Juli 2020

8 Destinasi Wisata Non Pendakian di Gunung Rinjani Dibuka 7 Juli 2020

Regional
Tak Lagi Kantongi Izin, 14 Tempat Karaoke di Kota Tegal Nekat Beroperasi

Tak Lagi Kantongi Izin, 14 Tempat Karaoke di Kota Tegal Nekat Beroperasi

Regional
Tekan Covid-19, Jam Malam Diberlakukan di Sidoarjo, Sejumlah Jalan Ditutup

Tekan Covid-19, Jam Malam Diberlakukan di Sidoarjo, Sejumlah Jalan Ditutup

Regional
Bawa Senjata Tajam, Ratusan Warga Bongkar Paksa Peti Jenazah Covid-19 di Jeneponto, Polisi Buru Provokotor

Bawa Senjata Tajam, Ratusan Warga Bongkar Paksa Peti Jenazah Covid-19 di Jeneponto, Polisi Buru Provokotor

Regional
Pekan Depan, Polisi Periksa Legislator Penjamin Jenazah Covid-19 di Makassar

Pekan Depan, Polisi Periksa Legislator Penjamin Jenazah Covid-19 di Makassar

Regional
8 Pasien Positif di Grobogan Sembuh, 6 di Antaranya Warga Gubug

8 Pasien Positif di Grobogan Sembuh, 6 di Antaranya Warga Gubug

Regional
Suami Bunuh Pemuda yang Baru Dikenalnya Ternyata Residivis Kasus yang Sama

Suami Bunuh Pemuda yang Baru Dikenalnya Ternyata Residivis Kasus yang Sama

Regional
Puluhan Warga Datangi RS Minta Pasien Positif Corona Dipulangkan

Puluhan Warga Datangi RS Minta Pasien Positif Corona Dipulangkan

Regional
Satgas Covid-19 Diusir Saat Jemput Pasien Positif yang Kabur di Sumenep

Satgas Covid-19 Diusir Saat Jemput Pasien Positif yang Kabur di Sumenep

Regional
Mobil dengan Kaca Pecah Ditinggal Kabur Hebohkan Warga Jember

Mobil dengan Kaca Pecah Ditinggal Kabur Hebohkan Warga Jember

Regional
Kang Emil Optimis Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan di Jabar Pulih dengan Cepat

Kang Emil Optimis Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan di Jabar Pulih dengan Cepat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X