Jubir KPK: Revisi UU KPK Ganggu Investasi dan Program Pemerintah

Kompas.com - 06/09/2019, 22:36 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019) KOMPAS.com/ANDI HARTIKJubir KPK Febri Diansyah dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019)

MALANG, KOMPAS.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menghambat investasi dan program kerja pemerintah.

Sebab, investor akan melihat kepastian hukum jika hendak menanamkan modalnya. Sedangkan program pembangunan pemerintah akan terhambat jika terdapat anggaran yang dikorupsi.

Baca juga: Revisi UU KPK Diketok DPR, Jokowi: Saya Belum Tahu Isinya

Febri mengatakan, revisi itu tidak hanya dipandang dari sisi pemberantasan korupsi. Revisi juga akan mengurangi keyakinan investor terkait kepastian hukum di Indonesia.

“Bukan sekadar soal menangkap dan memproses 1.000 lebih yang sudah ditangani oleh KPK, bukan hanya soal itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana keyakinan masyarakat usaha di Indonesia bahkan di dunia internasional tentang investasi misalnya, maka salah satu indikatornya adalah apakah ada atau tidak kepastian hukum,” katanya dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019).

“Dan, kepastian hukum itu salah satunya adalah apakah konsisten atau tidak pemberantasan korupsi yang dilakukan,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, praktik korupsi akan menyebabkan biaya investasi membengkak. Sehingga jika pemberantasan korupsi lemah, akan berpengaruh terhadap iklim investasi.

“Bukan sekadar soal penegakan hukumnya saja. Tapi juga soal bagaimana sektor swasta bisa lebih sehat, investor bisa yakin menanamkan modal dan hal-hal yang lain,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lemahnya pemberantasan korupsi juga akan menghambat program kerja pemerintah.

Program pembangunan yang sudah dicanangkan bisa terganggu ketika terjadi praktik korupsi di dalamnya.

“Selain itu, Presiden Joko Widodo punya program yang cukup banyak ya untuk masyarakat. Misalnya infrastruktur dan program-program yang lain. Kalau misalnya ada korupsi ada pejabat yang melakukan penyelewengan, maka itu akan mengganggu program pemerintah yang didasari atas niat baik,” terangnya.

Baca juga: Fakta Terbaru OTT Bupati Muara Enim, Geledah Kantor Pemenang Tender hingga Rumah Pribadi

DPR sudah menyetujui revisi UU KPK. Revisi itu dinilai akan melemahkan KPK secara kelembagaan karena memuat 10 poin yang dianggap mengganggu sistem pemberantasan korupsi yang sudah berjalan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 29 Mei 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 29 Mei 2020

Regional
5 Tenaga Medis RSUD Daya Positif Covid-19, Layanan UGD Dihentikan Sementara

5 Tenaga Medis RSUD Daya Positif Covid-19, Layanan UGD Dihentikan Sementara

Regional
Hindari Sapi, Mobil yang Ditumpangi Anggota Dewan Terguling, 4 Orang Luka Serius

Hindari Sapi, Mobil yang Ditumpangi Anggota Dewan Terguling, 4 Orang Luka Serius

Regional
Begini Tahapan Pembukaan Destinasi Wisata di Gunungkidul

Begini Tahapan Pembukaan Destinasi Wisata di Gunungkidul

Regional
Ini Alasan Risma Marah Soal 2 Mobil PCR yang Tiba-tiba Dialihkan ke Daerah Lain

Ini Alasan Risma Marah Soal 2 Mobil PCR yang Tiba-tiba Dialihkan ke Daerah Lain

Regional
Gugus Tugas Pemprov Jatim Alihkan 2 Mobil PCR, Risma: Saya Enggak Terima

Gugus Tugas Pemprov Jatim Alihkan 2 Mobil PCR, Risma: Saya Enggak Terima

Regional
Luwu Utara Raih Opini WTP Ke-8, Bupati IDP: Ini Bukti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Luwu Utara Raih Opini WTP Ke-8, Bupati IDP: Ini Bukti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Regional
Sedang Parkir Motor di Pasar, Perempuan Ini Dibacok Pria Misterius

Sedang Parkir Motor di Pasar, Perempuan Ini Dibacok Pria Misterius

Regional
Update Covid-19 Cilacap: Tambah 3 Pasien Positif Setelah 12 Hari Nihil Kasus Baru

Update Covid-19 Cilacap: Tambah 3 Pasien Positif Setelah 12 Hari Nihil Kasus Baru

Regional
Begini Gaya Marah Risma ketika Mobil Bantuan Dialihkan ke Daerah Lain

Begini Gaya Marah Risma ketika Mobil Bantuan Dialihkan ke Daerah Lain

Regional
Ekonomi Luwu Utara Tumbuh  7,11 Persen, Tertinggi di Tana Luwu

Ekonomi Luwu Utara Tumbuh 7,11 Persen, Tertinggi di Tana Luwu

Regional
Viral, Video Wanita Keluarga Pasien RS Siloam Makassar Diseret Tim Satgas Covid

Viral, Video Wanita Keluarga Pasien RS Siloam Makassar Diseret Tim Satgas Covid

Regional
Diduga Berusia Ratusan Tahun, Ini Fakta di Balik Penemuan Kerangka dan Koin Kuno di Bogor

Diduga Berusia Ratusan Tahun, Ini Fakta di Balik Penemuan Kerangka dan Koin Kuno di Bogor

Regional
Di Tengah Pandemi, Ekonomi Jatim Kuartal I Tahun 2020 Malah Tumbuh

Di Tengah Pandemi, Ekonomi Jatim Kuartal I Tahun 2020 Malah Tumbuh

Regional
Anggota TNI yang Ditembak Polisi di Jeneponto Meninggal Dunia

Anggota TNI yang Ditembak Polisi di Jeneponto Meninggal Dunia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X