Bupati Penajam Paser Utara Dukung Rencana Presiden Jual 30.000 Hektar Lahan di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 06/09/2019, 18:20 WIB
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONBupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda Senin (2/9/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud mendukung rencana Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menjual 30.000 hektar lahan di sekitar ibu kota baru untuk masyarakat.

Menurut Gafur, semua yang diputuskan Presiden pasti berdasarkan pertimbangan matang.

"Kami setuju apa pun keputusan presiden terkait ibu kota negara," ungkap Gafur saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (6/9/2019).

Meski demikian, Gafur mengatakan rencana penjualan tanah tersebut masih sebatas wacana, bukan keputusan.

Baca juga: Penajam Paser Utara Jadi Ibu Kota Baru, Bupati Diberi Tepung Tawar

"Jadi kita tunggu saja. Yang jelas apa pun keputusan Presiden, kami dukung," tutur dia.

Sebelumnya Jokowi menyampaikan skema pembiayaan ibu kota negara yang dipindahkan ke sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan PPU di Kalimantan Timur.

Salah satunya menjual 30.000 hektar lahan di sekitar lokasi ibu kota ke masyarakat khusus individu bukan korporasi. Para pembeli diprioritaskan milenial.

Dengan begitu asumsi pendapatan negara bisa mencapai Rp 600 triliun jika dijual dengan kisaran harga Rp 2 juta per meter persegi. Dana ini digunakan untuk menopang pembangunan ibu kota negara.

Baca juga: Sejuta ASN Akan Pindah ke Penajam Paser Utara, Pemkab Pastikan Tidak Ada Penggusuran

Namun, pembelian tanah itu harus disertakan pembangunan minimal dua tahun setelah membeli.

Jika lewat batas dua tahun, negara mengambil alih tanah melalui badan otoritas sebagai pemegang otoritas di ibu kota baru.

Atas rencana tersebut Gafur mengaku belum mengetahui informasi resmi atau berkomukasi langsung dengan Presiden.

"Saya pasti dipanggil kalau bahas masalah ibu kota negara, termasuk skema pembiayaan yang melibatkan pemerintah daerah ataupun hal-hal lain terkait ibu kota negara," katanya.

Baca juga: Jadi Ibu Kota Negara, Pemkab Penajam Paser Utara Minta Masukan Akademisi UGM

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X