Deklarasi Digelar di Jayapura, Seruan Damai dan Aman untuk Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Proses pemulihan pasca kerusuhan di Kota Jayapura, Papua, terus berjalan dalam tempo yang cukup cepat.

Delapan hari pasca kerusuhan, yakni pada Kamis (8/9/2019) malam, deklarasi damai sudah dilakukan oleh 34 komponen masyarakat se-Kota Jayapura.

Deklarasi dilakukan di hadapan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dari unsur agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua terus mendorong agar nuansa dikotomi dihilangkan.

FKUB juga meminta semua pihak berpikir sebagai sebuah kesatuan di bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan ada lagi kelompok nusantara, jangan ada lagi kelompok orang asli Papua, kita ini satu, semua warga Indonesia," cetus Ketua FKUB Papua Pendeta Lipius Biniluk, di Jayapura, Jumat (6/9/2019).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun mengingatkan bahwa proses pembangunan suatu daerah atau bahkan sebuah negara tidak akan berjalan optimal bila situasi keamanan tidak kondusif.

Untuk itu, dia meminta seluruh komponen dan elemen masyarakat di Papua dapat bahu-membahu untuk mengendalikan masyarakat.

"Modal terpenting bagi semua komunitas untuk membangun bukan lah sumber daya alam, sumber daya manusia iya, tapi stabilitas keamanan adalah yang terpenting," kata Tito.

Waktunya saling memaafkan

Bekas luka yang tertinggal pasca kerusuhan 29 Agustus 2019, dipastikan belum hilang.

Namun, masyarakat diminta untuk percaya bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan oleh aparat keamanan.

Ketua DPR Papua Yunus Wonda menyerukan agar semua kalangan bisa saling memaafkan dan mulai membangun kembali kehidupannya masing-masing dalam satu kesatuan.

"Di manapun kita berada, di pegunungan, di pesisir dan di pelosok yang jauh, mari kita saling menghargai dan menghormati apa yang telah kita sepakati. Kita harus menciptakan posisi Papua seperti semula," kata Yunus.

"Ini saatnya untuk saling memaafkan, konsolidasi harus terus dilaksanakan, semua pemimpin, semua orang harus menyerukan bahwa hidup damai sangat penting," kata Yunus.

Papua sebagai miniatur Indonesia kembali didengungkan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurut dia, selama ini seluruh komponen masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda bisa hidup berdampingan secara harmonis.

Lukas menegaskan bahwa hal tersebut harus dirajut kembali dengan langkah awal, yakni saling memaafkan.

"Kita harapkan orang Papua harus damai di tanahnya sendiri. Kita tunjukan perdamaian yang selama ini kita pertahankan, menjaga kesatuan dari berbagai suku, budaya dan agama, kita harus tetap bersatu menjaga NKRI," tutur Lukas.

Ganti rugi secepatnya

Dampak aksi perusakan, pembakaran dan penjarahan di Kota jayapura pada 29 Agustus 2019 dipastikan telah menimbulkan kerugian material yang cukup besar.

Wali Kota Jayapura benhur Tommy Mano menyebut, perhitungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, nilai kerugian mencapai Rp 54 miliar.

Namun, ganti rugi dipastikan diberikan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial atau Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB), dan juga pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Hal itu diamini oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan bahwa Pemprov Papua sudah mengalokasikan anggaran untuk mengganti kerugian material akibat kejadian tersebut.

"Kita sudah anggarkan Rp 28 miliar, baik untuk yang korban atau membantu memperbaiki dan membangun rumah kembali," ujar Lukas.

Apresiasi untuk TNI dan Polri

Sejak kerusuhan pecah di Jayapura, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menyatakan akan segera berkantor di Papua.

Sejak 3 September 2019, kedua jenderal tersebut tiba di Jayapura dan segera melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Kehadiran mereka yang sebelumnya didahului dengan penebalan pasukan gabungan, banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Ketua FKUB Papua Pendeta Lipius Biniluk menyampaikan, baru kali ini sosok panglima TNI dan Kapolri berada di suatu daerah dalam waktu yang lama.

Ia menilai kehadiran Panglima TNI dan Kapolri beserta pasukannya tidak lain untuk mengembalikan situasi keamanan Papua seperti semula.

"Kami dari tokoh agama sangat apresiasi atas komitmen itu. Bapak Panglima dan Kapolri sudah lima hari di tanah Papua, itu belum pernah terjadi, itu sangat luar biasa. mereka berdua datang duduk bersama kami, makan, berpikir bersama kami, itulah pemimpin yang kami perlu," katanya.

Hingga kini, situasi kemanan di Jayapura sudah berangsur pulih. Aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan seperti sebelumnya.

Pasar tradisional, pertokoan hingga sekolah sudah kembali beraktivitas.