Tokoh Papua Dituding Sebagai Dalang Kerusuhan, Siapakah Benny Wenda?

Pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda dan Lasaeus Welila melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi.

Diduga mereka kabur ke Papua Nugini. Tak lama kemudian, Benny Wenda diketahui meminta suaka pada pemerintah Inggris.

Benny pernah menolak beberapa tawaran dari Pemerintah Indonesia, termasuk tawaran otonomi khusus untuk Papua.

Baca juga: Polisi Duga Benny Wenda Juga Sebarkan Konten Hoaks Ke Jejaringnya di Eropa dan Afrika

Saudara kandung pimpinan OPM Pegunungan Tengah

Benny Wenda adalah adik kandung Matias Wenda, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pegunungan Tengah.

Dilansir dari Harian Kompas, Benny dan Matias diduga bekerja sama saat penyerangan Polsek Abepura pada 6 Desember 2001 di wilayah perbatasan Jayapura dan Papua Nugini.

Sekitar 500 warga Jayawijaya dikerahkan oleh keduanya ke perbatasan Jayapura dan Papua Nugini, dengan alasan keamanan Jayapura tidak terjamin.

Mereka juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada Desember 2001.

Baca juga: Tersangka Kasus Ujaran Kebencian Tentang Papua Akui Tersulut Emosi soal OPM

Penghargaan dari Oxford

Benny Wenda mendapatkan penghargaan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019.

Penghargaan tersebut diberikan karena Benny Wenda disebut sebagai pelaku kampanye damai untuk demokrasi.

Pemerintah Indonesia mengecam penghargaan tersebut dan menilai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Baca juga: Indonesia Kecam Penghargaan Kota Oxford, Inggris, untuk Separatis Papua Benny Wenda

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulisnya.

Penghargaan yang didapatkan Benny Wenda dianggap bertolak belakang dengan yang dilakukannya selama ini, yakni memisahkan Papua Barat dari NKRI.

"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apa pun," respons Kemenlu.

Baca juga: Wiranto: Di Papua, Tak Seperti yang Disampaikan Benny Wenda

Bertemu Komisi Tinggi HAM PBB

pada Jumat 25 Januari 2019, Benny Wenda bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa difasilitasi oleh Pemerintah Vanuatu.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB.