KPK Hibahkan Aset Rampasan dari Djoko Susilo Senilai Rp 19,5 M ke Pemda DIY

Kompas.com - 04/09/2019, 17:58 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat jumpa pers usai penyerahan hibah aset hasil rampasan negara, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAWakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat jumpa pers usai penyerahan hibah aset hasil rampasan negara, Rabu (4/9/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menghibahkan aset rampasan negara berupa dua bidang tanah dan bangunan ke Pemda DIY, Rabu (4/9/2019).

Aset itu merupakan hasil rampasan negara dari mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan simulator SIM tahun 2011.

Acara penyerahan digelar di gedung Pracimasono, Kompleks kantor Kepatihan Yogyakarta.

Penyerahaan hibah ini dilakukan langsung oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

"Jadi ini sudah inkrah. Jadi pengadilan sudah memutuskan bahwa itu memang bukan milik yang bersangkutan," ujar Saut dalam jumpa pers usai acara kegiatan di kompleks Kantor Kepatihan, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Dilelang KPK, 2 Bidang Tanah Milik Djoko Susilo Laku Rp 428 Juta

Aset rampasan negara ini berada di dalam benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Aset pertama yang dihibahkan ke Pemda DIY yakni sebidang tanah dan bangunan di Jalan Langenastran Kidul No 7.

Luas tanah tercatat 573 meter persegi dan bangunan seluas 226 meter persegi.

Aset kedua yang dihibahkan berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Patehan Lor No 36. Luas tanah 2.057 meter persegi dan bangunan seluas 880 meter persegi.

Nilai total aset ini kurang lebih Rp 19,5 miliar.

Saut mengatakan, Sri Sultan sudah mengajukan permohonan pada awal tahun lalu. Namun, baru bisa di hibahkan saat ini.

Aset rampasan negara ini pada 2011 sudah sempat proses lelang. Hanya saja setelah dilelang tidak ada yang berminat.

"Sudah dilelang lama tetapi tidak laku. Berarti Allah lagi bekerja supaya dikembalikan kepemiliknya. Sultan sudah menjelaskan itu daerah heritage, dilihat hanya bangunan fisik, tetapi mempunyai nilai sejarah," ujarnya.

Saut menjelaskan, dia sudah berbicara dengan Bidang Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekuisi (Labuksi) KPK agar ketika ada benda-benda bersejarah jangan langsung dilakukan lelang.

Selain itu, pihaknya juga akan meyakinkan Kementerian Keuangan agar ketika ada barang rampasan negara yang memiliki nilai sejarah atau masuk dalam cagar budaya agar segera dikembalikan ke pemerintah daerah.

Baca juga: Tok.. Tok.. Tok.., Jeep Wrangler Djoko Susilo Terjual Rp 460 Juta

Sebab, aset tersebut merupakan bagian dari sejarah di daerah itu.

"Bila perlu kita bikin peraturannya," ujarnya.

Sri Sultan mengucapkan terima kasih kepada KPK atas hibah tersebut. 

"Saya kira ini sangat tepat, karena saya takut jatuh pada orang lain. Saya khawatir kalau jatuh pada orang lain akan diisi dengan kepentingan yang lain," tuturnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjatuh Saat Berolahraga, Ketua DPRD Samarinda Tutup Usia

Terjatuh Saat Berolahraga, Ketua DPRD Samarinda Tutup Usia

Regional
Duduk Perkara Wanita Ngamuk dan Lempar Alquran, Emosi Dituding Tukang Lapor Polisi

Duduk Perkara Wanita Ngamuk dan Lempar Alquran, Emosi Dituding Tukang Lapor Polisi

Regional
Investigasi Kematian Warga di Boven Digoel, Komnas HAM Papua Keluarkan 5 Rekomendasi

Investigasi Kematian Warga di Boven Digoel, Komnas HAM Papua Keluarkan 5 Rekomendasi

Regional
Antisipasi Erupsi Gunung Merapi, BPBD Klaten Petakan Tempat Evakuasi Warga

Antisipasi Erupsi Gunung Merapi, BPBD Klaten Petakan Tempat Evakuasi Warga

Regional
Menolak Dirawat di Bantul, Pasien Covid-19 Pilih Pulang ke Madura

Menolak Dirawat di Bantul, Pasien Covid-19 Pilih Pulang ke Madura

Regional
Ini Kondisi Covid-19 di Surabaya Setelah 2 Pekan Waktu yang Diberikan Jokowi Habis

Ini Kondisi Covid-19 di Surabaya Setelah 2 Pekan Waktu yang Diberikan Jokowi Habis

Regional
Ridwan Kamil: Klaster Secapa AD adalah Anomali, Akan Ditangani Langsung Mabes TNI

Ridwan Kamil: Klaster Secapa AD adalah Anomali, Akan Ditangani Langsung Mabes TNI

Regional
Ridwan Kamil Sarankan Pembatasan Akses Warga Sekitar Secapa AD Hegarmanah

Ridwan Kamil Sarankan Pembatasan Akses Warga Sekitar Secapa AD Hegarmanah

Regional
Wali Kota Oded Tak Mau Temuan Klaster Secapa AD Pengaruhi Status Zona Biru Bandung

Wali Kota Oded Tak Mau Temuan Klaster Secapa AD Pengaruhi Status Zona Biru Bandung

Regional
Unik, Pria Gunungkidul Ini Bernama 'Pintaku Tiada Dusta'

Unik, Pria Gunungkidul Ini Bernama 'Pintaku Tiada Dusta'

Regional
Museum Lawang Sewu Kembali Dibuka, Jumlah Pengunjung Dibatasi

Museum Lawang Sewu Kembali Dibuka, Jumlah Pengunjung Dibatasi

Regional
Bupati Karawang Izinkan Ojol Kembali Beroperasi Bawa Penumpang

Bupati Karawang Izinkan Ojol Kembali Beroperasi Bawa Penumpang

Regional
84 Tenaga Medis dan Pegawai RSUD Jayapura Positif Covid-19, Diduga Terpapar dari Pasien

84 Tenaga Medis dan Pegawai RSUD Jayapura Positif Covid-19, Diduga Terpapar dari Pasien

Regional
Kronologi Tewasnya Guru SD, Dibunuh karena Berontak Saat Diperkosa Tetangganya Sendiri

Kronologi Tewasnya Guru SD, Dibunuh karena Berontak Saat Diperkosa Tetangganya Sendiri

Regional
Wanita yang Ngamuk dan Lempar Al Quran Dijerat Pasal Penistaan Agama

Wanita yang Ngamuk dan Lempar Al Quran Dijerat Pasal Penistaan Agama

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X