Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Fakta Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Diminta Bangun Kantor hingga Ada Keluhan dari Bupati

Kompas.com - 04/09/2019, 07:17 WIB
Candra Setia Budi

Editor

KOMPAS.com- Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

Sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke Laut Aru.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo membela Gubernur Maluku Murad Ismail yang memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Berikut fakta selenngkapnya:

1. Nyatakan perang

Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019)KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019)

Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Kesal, Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi

2. Rugikan Maluku

Gubernur Maluku, Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara penandatangan kerjasama terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah antara  (APIP) dan Aparat Penegak Hukum se-Provinsi Maluku di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (13/8/2019).KOMPAS.com/RAHMAT RAHMAN PATTY Gubernur Maluku, Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara penandatangan kerjasama terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah antara (APIP) dan Aparat Penegak Hukum se-Provinsi Maluku di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (13/8/2019).

Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Baca juga: Duduk Perkara Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Berawal dari Moratorium...

3. Ada 1.600 kapal ke Laut Aru

Ilustrasi kapal nelayanKOMPAS.com/ HERU DAHNUR Ilustrasi kapal nelayan

Menurut Murad, sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke Laut Aru.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com