Wagub Minta BKKBN Stop Kampanye KB di Maluku, Apa Alasannya?

Kompas.com - 03/09/2019, 15:00 WIB
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Telaah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Maluku di Santika Hotel, Ambon, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYWakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Telaah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Maluku di Santika Hotel, Ambon, Selasa (3/9/2019).

AMBON, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Provinsi Maluku sebaiknya lebih fokus membimbing ibu hamil ketimbang mengampanyekan program Keluarga Berencana ( KB) di Maluku.

Permintaan ini disampaikan Orno saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Telaah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Maluku di Santika Hotel, Ambon, Selasa (3/9/2019).

“BKKBN jauh lebih baik membimbing ibu hamil agar melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas ketimbang harus mengampanyekan program KB di Maluku,” kata Orno.

Dia menuturkan, populasi penduduk Provinsi Maluku sangat sedikit, tidak lebih dari 2 juta orang.

Baca juga: Di Ambon, Mahasiswa Papua Diajak Makan Malam dan Bernyanyi di Kediaman Wali Kota

Apabila program KB harus gencar dilakukan oleh BKKBN terhadap para ibu dan wanita di Maluku, hal itu akan berdampak bagi pertumbuhan populasi di Maluku.

“Penduduk kami hanya 1,8 juta. Selain Kota Ambon, di Maluku dalam jarak 20 kilometer hanya terdapat secuil penduduk. Apakah bahagia kalau suatu saat penduduk Maluku cuma 500.000 orang?” kata Orno.

Dia mengatakan, jika penduduk Maluku terus berkurang, hal itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pembanguan di Maluku.

Dia mencontohkan, banyak investor yang ingin menanamkan investasinya kerap menanyakan jumlah penduduk di Maluku.

Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur dan sarana kesehatan.

Menurut dia, jika jumlah penduduk di Maluku berkurang, itu akan berpengaruh pada jumlah penerimaan DAK dan DAU karena pembagian dana tersebut dilakukan bukan hanya berdasarkan hitungan jumlah luas wilayah, melainkan juga jumlah penduduk.

Baca juga: Rugikan Maluku, Gubernur Murad Moratorium Ekspolitasi Hutan

“Jadi, berpengaruh terhadap DAK juga. Contoh, investor yang mau masuk pasti akan tanya itu sebab jumlah penduduk menjadi pangsa pasar,” kata dia.

Dia pun meminta BKKBN tidak lagi mengampanyekan program KB di Maluku dengan membagi-bagikan alat kontrasepsi kepada pasangan yang sudah menikah karena hal itu hanya akan berdampak terhadap pertumbuhan penduduk di Maluku.

“Jadi jangan lagi bagikan alat kontrasepsi karena pada akhirnya akan membuat jumlah penduduk di Maluku semakin menurun,” ujar dia.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X