Rugikan Maluku, Gubernur Murad Moratorium Ekspolitasi Hutan

Kompas.com - 02/09/2019, 16:37 WIB
Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYGubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019)

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku, Murad Ismail mengungkapkan eksploitasi hutan di Maluku yang dilakukan sejumlah perusahaan selama ini tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan Maluku.

Menurut Murad, ada perusahan yang beroperasi mengambil kayu dari hutan Maluku dan diekspor ke luar daerah berkat izin HPH yang dikantongi, namun keberadaan perusahan tersebut tidak memberikan keuntungan apapun kepada Maluku.

"Contohnya HPH tidak memberikan dampak bagi Maluku adalah beroperasinya PT Jayanti di Maluku. Semua kayu diekspor ke luar daerah dan kita tidak dapat apa-apa,” kata Murad, di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Gubernur Maluku Tebar Ancaman untuk ASN yang Suka Nongkrong di Rumah Kopi

Murad mengatakan, untuk melindungi hutan Maluku dan kekayaan yang ada di dalamnya agar tetap aman dan tidak lagi dieksploitasi, pihaknya kini telah memberlakukan moratorium untuk membatasi perusahan tidak beroperasi di wilayah hutan Maluku.

Terkait keputusannya itu, Murad mengaku ada pihak yang menghubunginya untuk meminta agar mencabut kebijakan tersebut.

Menurut Murad, orang yang menghubunginya dan meminta ia mencabut moratorium pengolahan hutan merupakan orang yang dikenalinya.

“Ada salah seorang senior yang sempat menghubungi via WhatsApp meminta agar mencabut moratorium HPH, lalu saya bilang, komandan justru saya melakukan ini karena tugas kepala daerah itu mengentaskan kemiskinan, mensejahterahkan masyarakatnya dan harus mampu menjaga sumber daya alam,” ungkap dia.

“Agar dapat dimanfaatkan generasi saat ini dan yang akan datang. Saya gubernur orang Maluku, saya lakukan ini karena Maluku tidak dapat apa-apa," tambah dia.

Baca juga: Gubernur Murad: Tak Perlu ke Luar Negeri untuk Mengundang Investor

Selain itu, lanjut Murad, ada juga pihak yang meminta rekomendasi ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin operasi di Pulau Seram untuk pengeboran gas.

Namun, menurut Murad, menteri meminta kepada mereka untuk meminta langsung rekomendasi dulu ke gubernur.

"Kita kalau tidak begitu, sampai kapan kita bisa maju. Makanya untuk HPH semua saya moratorium," pungkas dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kakek 72 Tahun Kumpulkan 2.900 Telur Penyu dalam Sebulan, Dijaga sampai Menetas

Cerita Kakek 72 Tahun Kumpulkan 2.900 Telur Penyu dalam Sebulan, Dijaga sampai Menetas

Regional
PSBB Kabupaten Bogor Berakhir, Jumlah Pasien yang Sembuh Meningkat

PSBB Kabupaten Bogor Berakhir, Jumlah Pasien yang Sembuh Meningkat

Regional
Kasus Pengunduran Diri 64 Kepala Sekolah SMP Diadukan ke KPK

Kasus Pengunduran Diri 64 Kepala Sekolah SMP Diadukan ke KPK

Regional
Gubernur Kalbar Copot 2 Kepala SMK, PGRI: Tidak Boleh Sewenang-wenang

Gubernur Kalbar Copot 2 Kepala SMK, PGRI: Tidak Boleh Sewenang-wenang

Regional
Demonstran Penolak RUU HIP Boleh Bertemu Anggota Dewan, asal Ikut Rapid Test

Demonstran Penolak RUU HIP Boleh Bertemu Anggota Dewan, asal Ikut Rapid Test

Regional
Dalam 3 Hari, Pasien Corona di Kalsel Bertambah 403 Orang, Kini Catat 4.621 Kasus

Dalam 3 Hari, Pasien Corona di Kalsel Bertambah 403 Orang, Kini Catat 4.621 Kasus

Regional
14.483 Orang Mengungsi dan 24 Jiwa Meninggal Akibat Banjir Masamba

14.483 Orang Mengungsi dan 24 Jiwa Meninggal Akibat Banjir Masamba

Regional
Pasien Covid-19 di Ogan Ilir Mencapai 107 Orang, Kantor Pemkab Ditutup

Pasien Covid-19 di Ogan Ilir Mencapai 107 Orang, Kantor Pemkab Ditutup

Regional
Karyawan Toko Positif Covid-19, Pusat Belanja BTC Solo Tutup 7 Hari

Karyawan Toko Positif Covid-19, Pusat Belanja BTC Solo Tutup 7 Hari

Regional
Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Regional
Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Regional
Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Regional
Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Regional
Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Regional
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X