Ketua PP Muhammadiyah Yakin Jokowi Dengarkan Aspirasi Publik soal Capim KPK

MALANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dibawa pada kepentingan sektoral.

Menurutnya, semua pihak tidak boleh memanfaatkan KPK dalam kepentingan jangka pendek dan sempit yang dapat mengenyampingkan kepentingan bangsa.

"Jangan sampai KPK dan lembaga-lembaga pemerintahan itu jadi tempat perebutan kepentingan yang sempit, yang kemudian menghilangkan dan mengeleminasi kepentingan bangsa yang lebih besar," kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (2/9/2019).

Baca juga: Busyro Muqoddas: Presiden Kunci Penyelesaian Masalah Seleksi Capim KPK

Haedar Nashir meminta polemik seleksi calon pimpinan KPK tidak diperpanjang.

Dia yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan memilih yang terbaik dari 10 nama yang tersisa.

"Jangan terus-terusan berpolemik. Kita berharap presiden, DPR, itu betul-betul nanti memilih calon-calon pimpinan KPK yang terbersih dari yang ada," kata Haedar.

Haedar juga menyakini bahwa Presiden Jokowi sudah mendengar dan mempertimbangkan segala aspirasi yang muncul terkait seleksi capim KPK.

"Saya pikir, segala aspirasi sudah muncul dari berbagai kekuatan sipil. Insya Allah presiden juga arif dan memahami aspirasi itu, juga DPR," katanya.

Haedar berharap KPK tidak dilemahkan secara kelembagaan.

Haedar menyakini bahwa masih banyak generasi bangsa yang bersih yang mampu membawa KPK menjadi lebih baik.

"Saya percaya di negeri ini masih banyak elite, termasuk calon-calon KPK dan mereka ketika terpilih nanti betul-betul punya integritas. Jadi dia harus bertanggungjawab bahwa pemberantasan korupsi ini pertaruhan bangsa," kata Haedar.