Saat Kerusuhan di Jayapura, Kantor Gubernur Papua Dijarah, Gedung KPU Dibakar

Kompas.com - 02/09/2019, 09:43 WIB
Suasana di salah satu ruangan Biro Humas dan Protokoler Papua yang juga menjadi sassaran penjarahan dan perusakan massa, Kota Jayapura, Senin (2/9/2019) KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDISuasana di salah satu ruangan Biro Humas dan Protokoler Papua yang juga menjadi sassaran penjarahan dan perusakan massa, Kota Jayapura, Senin (2/9/2019)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kantor Gubernur Papua yang menjadi tujuan akhir para peserta aksi di Kota Jayapura, Papua, pada 29 Agustus lalu tidak luput dari aksi perusakan dan penjarahan.

Bahkan Kantor KPU Papua yang berada satu kompleks di Kantor Gubernur Papua, hangus dibakar massa.

Untuk menghitung kerugian, para aparatur sipil negara diminta untuk melakukan inventarisasi.

"Kondisi kantor ada beberapa bagian yang menjadi dampak dari kejadian kemarin, ada beberapa dibongkar, tetapi semua sudah kita laporkan ke gubernur, wagub dan sekda. Beberapa (OPD) sudah mulai melakukan pembersihan," ujar Asisten II Sekda Papua Muhammad Musa'ad, di Jayapura, Senin (2/9/2019).

Baca juga: 5 Poin Maklumat Kapolda Papua Pascakerusuhan Jayapura

"Hari ini diminta semua melakukan inventarisasi, siapa tahu ada inventaris kantor yang hilang.  Itu penting karena itu adalah barang inventaris negara yang harus kita catat," sambungnya.

Selain menjarah, massa membakar Kantor KPU Papua yang terletak di bagian utara Kantor Gubernur Papua. Kantor Dinas Kominfo Papua yang terletak di sebelahnya pun coba dibakar massa. Namun gagal.

Jika memang barang-barang hilang, Pemprov Papua akan mengusulkan untuk dihilangkan dari neraca aset dan tidak memberatkan saat pelaporan.

Musa'ad memastikan Pemprov Papua akan menyurati kepolisian agar mereka datang ke Kantor Gubernur Papua dan membuat berita acara.

Meski tengah melakukan pembersihan dan inventarisasi, para ASN di lingkungan Pemprov Papua dipastikannya akan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kantor tidak berhenti, pelayanan tidak boleh dihentikan. Tidak ada yang namanya perintah menghentikan pelayanan," katanya.

Baca juga: 6 Poin Imbauan Gubernur Terkait Situasi yang Terjadi di Papua

Selain itu, para ASN juga diminta untuk bisa menyuarakan pesan perdamaian kepada seluruh masyarakat tanpa memandang suku, ras dan agama.

"Kita minta semua ASN untuk menjadi ujung tombak menumbuhkan suasana damai di Provinsi Papua. ASN ini harus menjadi lokomotif untuk perubahan di Papua. Jadi hilangkan dikotomi Papua dan nonPapua, kita semua nusantara," kata Musa'ad.

Sebelumnya diberitakan, massa peserta aksi menduduki kantor Gubernur Papua selama satu hari.

Mereka baru dipindahkan oleh aparat keamanan menuju ke tempat tinggal masing-masing pada 30 Agustus.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X