Dukung Pemindahan Ibu Kota, Warga Hibahkan Lahan 15 Hektar untuk Kantor Kemendagri

SAMARINDA, KOMPAS.com - Warga di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan lahan 15 hektar secara cuma-cuma untuk pembangunan kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hibah lahan tersebut sebagai bentuk apresiasi warga terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kaltim.

Lahan itu kini dipasang plang oleh warga yang bertuliskan, "Mendukung pemindahan ibu kota negara. Kami menyediakan lahan seluas 15 hektar untuk rencana pembangunan Kantor Kemendagri. Betulungan etam bisa (Saling tolong kita bisa)"

Lurah Loa Ipuh Darat, AR Ambo Dalle mengatakan, lahan tersebut adalah eks konsesi perusahaan tambang batu bara milik PT Tanito Harum yang distop izin perpanjangan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lahan tersebut kini dikuasai warga secara kolektif.

Baca juga: Rumor Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru dan Klarifikasi Pemerintah...

Alasan lain menyiapkan lahan khusus kantor Kemendagri, lanjut Ambo Dalle, karena menurut warga nama Kemendagri lebih familiar ketimbang kementerian lain.

"Kenapa buat Kemendagri, karena nama itu sering mereka dengar atau lebih familiar. Itu saja alasannya," kata Ambo Dalle, Minggu (1/9/2019).

"Secara umum warga sangat senang dengan rencana pemindahan ibu kota. Luapan kesenangan itu mereka sepakat siapkan lahan," ucapnya.

Lahan yang disiapkan warga cukup strategis, terletak di pinggir jalan poros menuju dua kabupaten, yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Jarak lahan ini menuju Kecamatan Samboja dan Sepaku PPU, ditempuh kurang lebih tiga jam. Dua kecamatan itu digadang-gadang jadi lokasi ibu kota negara.

Sedangkan, Ketua RT 05 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Triyono mengatakan, warga ingin pembangunan kantor kementerian berdampak positif terhadap kehidupan mereka.

"Kami ingin ada pembangunan kantor di sini, wilayah sini, biar daerah kami maju," ucap Triyono.

Baca juga: Gubernur Kaltim Pastikan Izin Tambang dan Perkebunan di Lokasi Ibu Kota Negara Tak Diperpanjang

Soal Kantor Kemendagri, Triyono mengatakan warga mengusulkan kementerian ini karena tak begitu kenal dengan kementerian lain. Namun, warga menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat untuk membangun apa saja.

Meski pemerintah pusat belum menentukan titik koordinat ibu kota negara, namun warga sekitar berharap ada pembangunan di wilayah mereka sehingga bisa merasakan efek pemindahan ibu kota.

Menurut Triyono, warga akan mempersiapkan lahan lagi jika dibutuhkan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan ibu kota negara.