Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS DAERAH

Wagub Jabar: Untuk Capai Birokrasi 3.0 Diperlukan Investasi SDM

Kompas.com - 30/08/2019, 19:44 WIB
Mikhael Gewati

Editor

KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) saat ini sedang bertransformasi menaikkan level birokrasi dari Birokrasi 2.0 ke Birokrasi 3.0 alias Birokrasi Dinamis.

Berbeda dengan Birokrasi 2.0, pembangunan dalam Birokrasi Dinamis tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat dan bisnis.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, untuk mencapai Birokrasi 3.0 diperlukan investasi sumber daya manusia (SDM), termasuk para calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Jawa Barat.

"Kami sedang menaikkan level birokrasi dari 2.0 ke 3.0. Ini membutuhkan kesiapan semua termasuk SDM khususnya dari para CPNS yang akan mengabdi di pemerintahan," ujar Uu saat menutup pelatihan dasar CPNS golongan III angkatan I-III lingkungan Pemprov Jabar di kampus Poltekes Sarijadi, Bandung, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Menakar Birokrasi Dinamis Jawa Barat

Uu menjelaskan, inti dari Birokrasi 3.0 adalah pemerintah yang dinamis dan bertindak sebagai akselerator.

Untuk itu, Pemprov Jabar saat ini menerapkan pola kerja sama pentahelix sebagai pola kerja yang harus dilakukan yang melibatkan unsur ABGCM, yakni academy, business, government, community, dan media.

"Kami harap pola ini nantinya bisa diikuti oleh para CPNS agar semua pembangunan berjalan secara harmonis," kata Uu.

Uu berharap setelah mengikuti latihan dasar ini, para CPNS terus meningkatkan kompetensi agar menjadi aparatur sipil negara (ASN) juara dengan tiga nilai yang harus dimiliki.

Baca juga: Wagub Jabar: Lembaga Keagamaan Harus Melek Digital Agar Maju

"Pertama integritas, kemudian melayani sepenuh hati, dan profesional. Tujuan akhir adalah birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani," tutur Uu seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Untuk mendorong semua ASN bekerja disiplin dan profesional, pemerintah telah menyusun undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Pemerintah saat ini, lanjut Uu, melihat ASN sebagai aset penting yang menjadi modal pembangunan bangsa.

"Karena itu, salah satu faktor yang terus kami perbaiki adalah kesejahteraan para ASN termasuk pola karier dan jabatan. Kami yakin para ASN Jabar akan memberikan kemampuan terbaik bagi bangsa," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com