Jadi Ujung Tombak Pembangunan Desa, Kades di Jabar Harus Bawa Perubahan

KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Kepala Desa (Kades) merupakan ujung tombak dalam pembangunan desa dan masyarakatnya. Maka itu, semua Kades di Jabar harus bisa membawa perubahan bagi desanya.

"Para Kepala Desa harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi," kata Uu dalam keterangan tertulisnya.

Uu sendiri mengatakan itu saat memberi arahan kepada 88 Kades dalam acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tata Kelola Pemerintahan Desa Gelombang IV Angkatan IX-XI di Kampus BPSDM Provinsi Jabar, Kota Cimahi, Rabu (28/8/2019).

Acara itu diikuti oleh Kades dari enam Kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang.

Kegiatan Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa tahun ini akan dilaksanakan sampai angkatan XIII dengan jumlah perangkatan 30 orang. Jumlah total peserta Angkatan I-VII sebanyak 270 Kades.

Baca juga: Wagub Jabar: Pada 2045 Indonesia Bisa Jadi Negara Maju, Asalkan

Lebih lanjut, Uu mengatakan semua individu mempunyai potensi. Namun, tidak semuanya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi.

Oleh karena itu, kegiatan diklat tersebut digelar guna menggali potensi yang dimiliki semua Kades di Jabar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar Muhamad Solihin mengatakan, tujuan diadakannya diklat untuk Kades guna mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

Selain itu, Kades diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar merealisasikan program unggulan yang bernama Desa Juara.

"Oleh karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi bagi para Kepala Desa, melalui Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa ini," kata Solihin.

Baca juga: Wagub Jabar: Lembaga Keagamaan Harus Melek Digital Agar Maju

Solihin pun menjelaskan, materi yang diberikan dalam diklat terdiri dari Kepemimpinan Visioner Kepala Desa, Pelayanan Prima dan Etika Publik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tata Ruang Desa.

Kemudian Pengembangan UMKM di Desa, Pemetaan Potensi Desa, Pendidikan Antikorupsi, Pembinaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa, Inovasi Desa dan One Village One Company, Teknologi Digital dan Kolaborasi bagi Percepatan Pembangunan Desa, Sharing dan Benchmark ke desa-desa unggulan, serta pembuatan rencana tindak lanjut.

Peserta Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa melaksanakan kegiatan belajar di kelas selama empat hari. Selain itu, peserta mengunjungi desa-desa unggulan yang ada di Jawa Tengah selama tiga hari, yakni ke Desa Ponggok.

Kades Ponggok sendiri mampu mengubah desanya dari desa miskin menjadi desa mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta yang mengelola wisata Umbul Ponggok, Toko Desa, Ponggok Ciblon, dan budidaya perikanan dengan pendapatan Rp16 miliar per tahun.

"Diharapkan peserta mendapatkan inspirasi dan dapat menerapkan apa yang didapat dari benchmark di desanya," ucap Solihin.