Biaya Kampanye Tinggi, Anggota Dewan di Pamekasan Mulai Gadaikan SK ke Bank

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Tingginya biaya kampanye selama pemilihan legislatif membuat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jawa Timur, segera mencari solusi untuk mengganti biaya tersebut.

Salah satunya dengan cara menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka ke salah satu bank daerah di Pamekasan.

Setelah para anggota Dewan dilantik pada pertengahan Agustus 2019, beberapa marketing bank di Pamekasan hilir mudik di dalam Kantor DPRD Pamekasan.

Mereka menawarkan kredit ke sejumlah anggota dewan.

Baca juga: Tak Diundang ke Pelantikan Anggota DPRD Sumbar, Mahasiswa Unjuk Rasa

Nuri Cahyani, salah satu karyawan bank di Pamekasan menuturkan, ada beberapa produk pinjaman yang ditawarkan ke anggota DPRD Pamekasan.

Menurut dia, cukup banyak yang tertarik untuk mengajukan kredit, mulai dari pinjaman berskala kecil hingga skala besar.

"Kami coba-coba beri tawaran pinjaman ke anggota Dewan, siapa tahu ada yang tertarik. Ternyata respons mereka cukup baik," ujar Nuri, Rabu (28/8/2019).

Namun, Nuri enggan membeberkan identitas masing-masing anggota Dewan yang sudah menyatakan kesiapannya untuk meminjam dana ke bank.

MR, salah satu anggota DPRD Pamekasan mengaku sudah mengajukan kredit ke salah satu bank untuk menutupi biaya selama kampanye Pileg kemarin.

Adapun, jaminan yang diajukan hanya SK pengangkatan anggota DPRD sesuai dengan persyaratan yang diminta pihak bank.

Pinjaman yang diajukan MR melebihi Rp 500 juta.

"Rahasia kalau jumlah pinjamannya. Pokoknya di atas 500 juta," ujar MR yang enggan ditulis identitasnya.

MR mengaku, biaya kampanye yang paling besar saat pertemuan tertutup dengan masyarakat.

Sebab, masyarakat membutuhkan transportasi dan konsumsi selama pertemuan.

Hal serupa juga dilakukan AN, anggota dewan lainnya yang sudah dua periode terpilih.

Menurut AN, pinjaman ke bank hanya untuk menutupi sebagian biaya saat kampanye kemarin.

Biaya kampanye AN lebih banyak menggunakan simpanan pribadinya selama menjadi anggota dewan periode pertama.

"Kalau saya hanya Rp 200 juta saja. Takut yang mau pinjam banyak. khawatir ruwet di tengah jalan," ungkap AN.

Selain MR dan AN, banyak anggota dewan lainnya yang telah mengajukan pinjaman.

Namun, mereka enggan untuk mengungkapkan ke media. Mereka beralasan, pinjaman atau kredit tidak pantas dipublikasikan.