Hal itu, ujar Sofyan, akan mempermudah proses pembebasan lahan.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan segera menyiapkan rancangan undang-undang terkait pemindahan ini.
"Sehubungan dengan itu, pemerintah akan segera menyiapkan RUU untuk disampaikan ke DPR RI," katanya.
Biaya pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, akan menghabiskan Rp466 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 19% akan didanai APBN.
"(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," ujar Jokowi.
Baca juga: Sebelum Dipilih Jadi Ibu Kota, Penajam Paser Utara Disebut Tertinggal dan Dianaktirikan
Presiden Jokowi memaparkan beragam alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.
"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Jokowi.
Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total jumlah penduduk Indonesia.
"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," ujarnya.
Mengapa di Kalimantan Timur?
"Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor," bebernya.
Baca juga: Jadi Ibu Kota Baru, Ini Keunggulan Kalimantan Timur
Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.
Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektare.
Baca juga: 300.000 Hektar Lahan di Penajam Paser Utara Siap Dipilih Jadi Lokasi Ibu Kota Baru
Dari segi sosial, Farid tidak melihat adanya potensi pertentangan antara para pendatang dan para masyarakat lokal.
"Masyarakat Kalimantan Timur secara sejarah adalah masyarakat yang memang dikenal baik menerima pendatang," ujar Farid.
Selain itu, kata Farid, dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lainnya, daerah Kalimantan Timur bisa disebut yang paling urban, sehingga perpindahan ibu kota tidak akan mengganggu pola kehidupan masyarakat yang ada.
Baca juga: Terpilih Jadi Ibu Kota Negara, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kutai Kartanegara
Yang perlu diperhatikan, kata Farid, adalah daerah Samarinda dan Balikpapan, yang memang sudah merupakan wilayah perkotaan, dan akan mendukung daerah ibu kota.
Kajian mengenai kedua daerah itu krusial agar ke depannya, daerah urban itu tidak akan mengalami persoalan-persoalan seperti yang dihadapi di Jakarta, seperti kemacetan, dan sebagainya.