Warga Jayapura Tuntut Kompensasi atas Pemblokiran Internet di Papua

Kompas.com - 26/08/2019, 15:36 WIB
Ilustrasi pemblokiran internet, internet Papua diblokir ShutterstockIlustrasi pemblokiran internet, internet Papua diblokir

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemblokiran layanan data Telkom Grup yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, telah memasuki hari ke-8.

Kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran informasi tidak benar terkait aksi protes dugaan tindakan rasisme yang diterima mahasiswa Papua tersebut pun telah menuai pro dan kontra.

Bahkan sejumlah warga di Kota Jayapura pada Senin (26/08/2019) menggelar unjuk rasa untuk meminta pemblokiran segera diakhiri dan ada kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat.

"PT Telkomsel sebagai anak perusahaan dari PT Telkom segera mengganti kerugian konsumen selama 1 minggu dalam bentuk dispensasi 1 bulan," ujar Koordinator Koalisi Konsumen Bersatu, Leo Himan.

Baca juga: Layanan Data di Papua Diblokir, Proyek Rp 700 Miliar Gagal Dilelang

Ia mengancam, bila dalam 2 hari Kementerian Kominfo tidak menghidupkan jaringan data, maka akan ada unjuk rasa susulan dengan jumlah massa lebih besar.

Sementara itu, General Manager Telkom Witel Papua, Sugeng Widodo menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan oleh Kementerian Kominfo, dan Telkom tidak memiliki wewenang untuk menghidupkan layanan data di Papua dan Papua Barat.

Menurut dia, 98 persen perkantoran dan masyarakat di Jayapura menggunakan layanan Telkom Group, sehingga pemblokiran ini diakuinya akan sangat mempengaruhi aktifitas masyarakat.

Dari sisi kuota data yang biasa digunakan, Telkom dalam kondisi normal telah menggunakan lebih dari 100 Gbps data untuk konsumen di Jayapura.

"Jadi kontrolnya di Kominfo, Kominfo bisa mengetahui, penggunaan mana saja yang paling banyak diakses dan apa yang diakses, sehingga kami mengikuti arahan sesuai dari Kominfo," terangnya.

Mengenai tuntutan kompensasi, Sugeng menyebut hal tersebut belum ada dalam wacana Telkom.

Baca juga: Birokrasi Lumpuh, Pemerintah Provinsi Papua Minta Pemblokiran Layanan Internet Dicabut

Sementara itu, General Manager Sales Telkomsel Regional Papua-Maluku, Alfon Oktrianda menyebut sudah ada pembahasan mengenai kompensasi bagi konsumen. Namun keputusan tersebut akan dibuat oleh manajemen pusat.

"Telkomsel belum bisa memberikan informasi pasti mengingat pemblokiran ini merupakan instruksi dari pemerintah," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Gelora Klaim Sudah Punya Pengurus di 500 Kecamatan di Jabar

Partai Gelora Klaim Sudah Punya Pengurus di 500 Kecamatan di Jabar

Regional
Keracunan Massal Usai Muludan di Sukabumi, Warga Santap Gudeg hingga Sambal

Keracunan Massal Usai Muludan di Sukabumi, Warga Santap Gudeg hingga Sambal

Regional
Gagal Panen, Pasokan Ikan Air Tawar di Pasar Tradisional Cianjur Menurun

Gagal Panen, Pasokan Ikan Air Tawar di Pasar Tradisional Cianjur Menurun

Regional
Mobil Mercy Tabrak Belakang Truk Brimob, Sopir Tewas, 2 Luka

Mobil Mercy Tabrak Belakang Truk Brimob, Sopir Tewas, 2 Luka

Regional
Banjir di Sumbar, 327 Rumah Warga Tergenang, Satu Bocah Tewas

Banjir di Sumbar, 327 Rumah Warga Tergenang, Satu Bocah Tewas

Regional
Usai Makan Ikan, 1 Warga Tewas, 5 Dirawat di Rumah Sakit

Usai Makan Ikan, 1 Warga Tewas, 5 Dirawat di Rumah Sakit

Regional
Cerita Ones, Guru Pedalaman Papua Dapat Beasiswa di Rusia, Ingin Bangun Sekolah di Kampung Halaman

Cerita Ones, Guru Pedalaman Papua Dapat Beasiswa di Rusia, Ingin Bangun Sekolah di Kampung Halaman

Regional
Susul Aceh dan NTB, Bank Nagari Jadi BPD Syariah Ketiga di Indonesia

Susul Aceh dan NTB, Bank Nagari Jadi BPD Syariah Ketiga di Indonesia

Regional
Kawah Gunung Karangetang Terus Keluarkan Lava, Warga Diimbau Tak Mendekat

Kawah Gunung Karangetang Terus Keluarkan Lava, Warga Diimbau Tak Mendekat

Regional
Penipuan Umrah di Banyumas, Dijanjikan Berangkat Gratis hingga Investasi Benda Antik

Penipuan Umrah di Banyumas, Dijanjikan Berangkat Gratis hingga Investasi Benda Antik

Regional
Jatuh dari Motor, Pria Ini Tewas Tertabrak Mobil

Jatuh dari Motor, Pria Ini Tewas Tertabrak Mobil

Regional
Segel Kantor DLH Kota Parepare Akhirnya Dibuka

Segel Kantor DLH Kota Parepare Akhirnya Dibuka

Regional
Setelah Mengaku Hamil, Mahasiswi UIN Alauddin Makassar Dibunuh Kekasih

Setelah Mengaku Hamil, Mahasiswi UIN Alauddin Makassar Dibunuh Kekasih

Regional
Partai Gelora Klaim sebagai Partai Islam Nasionalis

Partai Gelora Klaim sebagai Partai Islam Nasionalis

Regional
Diselundupkan dari Malaysia, 4 Anak Singa, 1 Leopard, dan 58 Kura-kura Dimasukkan dalam Kotak

Diselundupkan dari Malaysia, 4 Anak Singa, 1 Leopard, dan 58 Kura-kura Dimasukkan dalam Kotak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X