Warga Jayapura Tuntut Kompensasi atas Pemblokiran Internet di Papua

Kompas.com - 26/08/2019, 15:36 WIB
Ilustrasi pemblokiran internet, internet Papua diblokir ShutterstockIlustrasi pemblokiran internet, internet Papua diblokir

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemblokiran layanan data Telkom Grup yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, telah memasuki hari ke-8.

Kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran informasi tidak benar terkait aksi protes dugaan tindakan rasisme yang diterima mahasiswa Papua tersebut pun telah menuai pro dan kontra.

Bahkan sejumlah warga di Kota Jayapura pada Senin (26/08/2019) menggelar unjuk rasa untuk meminta pemblokiran segera diakhiri dan ada kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat.

"PT Telkomsel sebagai anak perusahaan dari PT Telkom segera mengganti kerugian konsumen selama 1 minggu dalam bentuk dispensasi 1 bulan," ujar Koordinator Koalisi Konsumen Bersatu, Leo Himan.

Baca juga: Layanan Data di Papua Diblokir, Proyek Rp 700 Miliar Gagal Dilelang

Ia mengancam, bila dalam 2 hari Kementerian Kominfo tidak menghidupkan jaringan data, maka akan ada unjuk rasa susulan dengan jumlah massa lebih besar.

Sementara itu, General Manager Telkom Witel Papua, Sugeng Widodo menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan oleh Kementerian Kominfo, dan Telkom tidak memiliki wewenang untuk menghidupkan layanan data di Papua dan Papua Barat.

Menurut dia, 98 persen perkantoran dan masyarakat di Jayapura menggunakan layanan Telkom Group, sehingga pemblokiran ini diakuinya akan sangat mempengaruhi aktifitas masyarakat.

Dari sisi kuota data yang biasa digunakan, Telkom dalam kondisi normal telah menggunakan lebih dari 100 Gbps data untuk konsumen di Jayapura.

"Jadi kontrolnya di Kominfo, Kominfo bisa mengetahui, penggunaan mana saja yang paling banyak diakses dan apa yang diakses, sehingga kami mengikuti arahan sesuai dari Kominfo," terangnya.

Mengenai tuntutan kompensasi, Sugeng menyebut hal tersebut belum ada dalam wacana Telkom.

Baca juga: Birokrasi Lumpuh, Pemerintah Provinsi Papua Minta Pemblokiran Layanan Internet Dicabut

Sementara itu, General Manager Sales Telkomsel Regional Papua-Maluku, Alfon Oktrianda menyebut sudah ada pembahasan mengenai kompensasi bagi konsumen. Namun keputusan tersebut akan dibuat oleh manajemen pusat.

"Telkomsel belum bisa memberikan informasi pasti mengingat pemblokiran ini merupakan instruksi dari pemerintah," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Terpapar Corona, Kantor RSUD Soekarno Babel Diliburkan

Pegawai Terpapar Corona, Kantor RSUD Soekarno Babel Diliburkan

Regional
Mobilitas Tinggi, Seratusan Polisi di Tegal Jalani Tes Usap Massal

Mobilitas Tinggi, Seratusan Polisi di Tegal Jalani Tes Usap Massal

Regional
Saat Kades Kesurupan, Raih Keris Penari Jaipong di Indramayu

Saat Kades Kesurupan, Raih Keris Penari Jaipong di Indramayu

Regional
Lari Liar Mulai Muncul di Wonogiri, Bupati: Kami Kaji Daya Tariknya

Lari Liar Mulai Muncul di Wonogiri, Bupati: Kami Kaji Daya Tariknya

Regional
Terungkap, Anggota DPRD Palembang yang Ditangkap BNN Ternyata Residivis

Terungkap, Anggota DPRD Palembang yang Ditangkap BNN Ternyata Residivis

Regional
Ditolak Menikah, Bambang Nekat Culik Bayi Pujaan Hatinya

Ditolak Menikah, Bambang Nekat Culik Bayi Pujaan Hatinya

Regional
Fakta Bupati Berau Meninggal Positif Covid-19, Sempat Dampingi Menteri KKP Lepas Tukik

Fakta Bupati Berau Meninggal Positif Covid-19, Sempat Dampingi Menteri KKP Lepas Tukik

Regional
[POPULER NUSANTARA] Fakta Terkini Banjir Bandang Sukabumi | IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu

[POPULER NUSANTARA] Fakta Terkini Banjir Bandang Sukabumi | IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu

Regional
Di Makassar, Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Kamar Hotel, Ini Faktanya

Di Makassar, Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Kamar Hotel, Ini Faktanya

Regional
Kronologi Status Positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Malang, Negatif Saat Tes Swab Ulang

Kronologi Status Positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Malang, Negatif Saat Tes Swab Ulang

Regional
'Kalau Masyarakat Sudah Kena Covid-19, Tenaga Medis Juga, Siapa Mau Rawat Siapa?'

"Kalau Masyarakat Sudah Kena Covid-19, Tenaga Medis Juga, Siapa Mau Rawat Siapa?"

Regional
Pemberian Sanksi kepada Maskapai Dikritik DPR, Gubernur Kalbar: Kalau Kasusnya Melonjak Memang Dia Peduli Sama Kita

Pemberian Sanksi kepada Maskapai Dikritik DPR, Gubernur Kalbar: Kalau Kasusnya Melonjak Memang Dia Peduli Sama Kita

Regional
Akses Data Nasabah dengan Leluasa, Relationship Manager BRI Bobol Rekening 11 Orang, Total Rp 2,1 Miliar

Akses Data Nasabah dengan Leluasa, Relationship Manager BRI Bobol Rekening 11 Orang, Total Rp 2,1 Miliar

Regional
IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu dan Minta Pj Wali Kota Makassar Lakukan Tes Swab

IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu dan Minta Pj Wali Kota Makassar Lakukan Tes Swab

Regional
Kasus Covid-19 di RSUD Soedono Madiun, Direktur: Asal Muasalnya Kami Duga dari Luar

Kasus Covid-19 di RSUD Soedono Madiun, Direktur: Asal Muasalnya Kami Duga dari Luar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X