Birokrasi Lumpuh, Pemerintah Provinsi Papua Minta Pemblokiran Layanan Internet Dicabut

Kompas.com - 26/08/2019, 10:44 WIB
Massa aksi yang tergabung dalam Mahasiswa Papua melakukan aksi solidaritas di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/8). Dalam aksinya mereka menolak pernyataan rasisme terhadap orang Papua. dok BBC IndonesiaMassa aksi yang tergabung dalam Mahasiswa Papua melakukan aksi solidaritas di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/8). Dalam aksinya mereka menolak pernyataan rasisme terhadap orang Papua.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Papua meminta agar pemblokiran layanan internet dicabut karena mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Namun demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak akan mencabut selama tidak ada rekomendasi "kondusif" dari aparat keamanan dan masih bertebarannya konten-konten video yang diklaim provokatif di media sosial.

Pelambatan disusul pemblokiran akses internet untuk layanan seluler di Papua dan Papua Barat, dilakukan sejak Senin (21/8/2019) menyusul pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Fakfak.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Alasan Oknum Polisi Beri Miras kepada Mahasiswa Papua | 4 Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun

Demonstrasi dilakukan untuk memprotes insiden penangkapan dan dugaan ucapan rasial kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (16/08).

Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, mengatakan birokrasi di Papua lumpuh gara-gara terputusnya akses internet.

Itu terlihat dari sulitnya komunikasi gubernur ke jajarannya dan juga ke pemerintah pusat, serta mandeknya urusan administrasi.

"Kami sangat terganggu dari jalur komunikasi dengan daerah dan pusat. Administrasi yang bersifat elektronik yang biasa masuk setiap hari semua terganggu," ujar Gilbert kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (25/8/2019).

Baca juga: Kasus di Asrama Mahasiswa Papua, 5 TNI Diskors dan Diseret ke Pengadilan Militer

Gilbert menuturkan, jika akses internet tak kunjung normal maka akan menimbulkan kemarahan di masyarakat, sebab masyarakat menganggap ada diskiriminasi. Itu mengapa ia berharap, pada Senin (26/8/2019) internet sudah pulih.

"Jangan sampai sepekan lebih. Jangan nanti masyarakat berpolemik ada diskriminasi dengan internet. Cukup diskriminasi yang kemarin dibilang monyet. Jangan lagi komunikasi internet didiskriminasi," pungkasnya.

"Jadi komunikasi jangan dianggap sepele. Internet sudah maju, masyarakat dan pemda sangat butuh akses internet. Indonesia maju dengan internet ya maju untuk semua," sambungnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.