Tiga Prediksi Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Kompas.com - 26/08/2019, 09:37 WIB
Gubernur Kaltim Isran (putih) didampingi Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata (batik tengah) bersama sejumlah narasumber dari akademisi Universitas Mulawarman Samarinda dalam dialog pemindahan Ibu Kota Negara di Hotel Swiss Bell, Balikpapan, Rabu (21/8/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONGubernur Kaltim Isran (putih) didampingi Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata (batik tengah) bersama sejumlah narasumber dari akademisi Universitas Mulawarman Samarinda dalam dialog pemindahan Ibu Kota Negara di Hotel Swiss Bell, Balikpapan, Rabu (21/8/2019).
Editor Khairina

KOMPAS.com - Apabila Presiden Joko Widodo jadi menetapkan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, diprediksi titik ibu kota negara akan ada di tiga kawasan, yakni Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sepaku, dan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara. Alasannya, karena keduanya dekat Balikpapan.

"Lokasi calon ibu kota sudah ditetapkan di Kaltim meski belum diputuskan titik persisnya, namun berdasarkan analisaku, di tiga kawasan itu," ujar Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKPPKD) Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi di Samarinda, Sabtu seperti ditulis Antara.

Ia meyakini, tim pusat akan memilih salah satu dari tiga lokasi ini.


Baca juga: Draf Pergub Kaltim Siapkan 200 Ribu Hektar untuk Lahan Ibu Kota Negara

Bahkan, bisa jadi ketiganya untuk pengembangan ke depan karena masing-masing titik merupakan kawasan strategis dan memiliki keunggulan antara lain lahan luas, aman, dan jauh dari pemukiman.

Dia menambahkan, seandainya ibu kota kemudian diputuskan di Samboja, maka kawasan Sepaku-Penajam tetap diuntungkan karena akan menjadi daerah penyangga.

Bahkan, untuk pemukiman pegawai, diperkirakan sebanyak 1,5 juta jiwa juga lebih tepat diarahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jika memang untuk perumahan pegawai mengarah ke Penajam, lanjutnya, maka Penajam Paser Utara akan diuntungkan dalam banyak hal.

Sebab, ada percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang dimulai dari menyelesaikan pembangunan Jembatan Pulau Balang untuk menghubungkan Balikpapan-Penajam.

"Total anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar awal persiapan ibu kota baru ini kan Rp 466 triliun secara tahun jamak yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021. Anggaran awal yang akan dikeluarkan kemungkinan Rp 50 triliun. Inilah salah satunya bisa untuk Jembatan Pulau Balang," ucap Aji.

Baca juga: Gubernur Kalimantan Timur Buat Pergub Halau Broker Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara

Sementara, berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dipilihnya Kaltim menjadi ibu kota baru karena memiliki beberapa keunggulan.

Keunggulan itu antara lain memiliki dua bandara besar, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan kemudian Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda.

Selanjutnya, terdapat jalan tol Balikpapan-Samarinda, memiliki Pelabuhan Semayang, infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografi heterogen atau sebagian besar penduduknya merupakan pendatang yang tentu lebih terbuka berinteraksi dan menerima perubahan, kemudian masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Atas berbagai keunggulan ini, maka lokasi ibu kota tidak jauh dari tiga kawasan yang saya sebut tadi. Setelah ibu kota benar-benar pindah, maka infrastruktur dasar akan terpenuhi yang pada akhirnya akan menurunkan incremental capital rasio (icor) alias produksi, konsumsi dan distribusi barang/jasa mengecil sehingga mampu meningkatkan investasi," ucap Aji.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menyiapkan draf Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penataan Kawasan Khusus Non Komersial di lokasi ibu kota negara, Bukit Soeharto.

Kurang lebih 200 ribu hektar lahan di kawasan itu telah siap. Lahan itu menjurus ke sisi timur Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sisi barat Kabupaten Kutai Kertanegara, termasuk luas Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 64.814,98 hektar.

Lewat Pergub, luasan lahan tersebut tak bisa diperjualbelikan oleh siapapun. Sebab, semua kawasan adalah lahan milik negara.

“Kami akan teken, begitu lokasi pasti ditentukan Presiden,” ungkap Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kamis (22/8/2019) saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Adipura, Samarinda.

Isran mengatakan, draf Pergub sudah ada. Namun, belum dicantumkan lokasi pasti karena belum ada penentuan.

“Begitu diumumkan, kami tinggal masukkan titik koordinat,” kata Isran lagi. 

Jika luasan lahan tersebut ditemukan overlap dengan izin konsesi tambang batu bara atau perkebunan, maka menunggu hingga izin selesai. Tak akan diperpanjang lagi.

Isran menegaskan,semua kawasan yang ada di Bukit Soeharto adalah milik negara. Jika ada warga yang bermukim di sana, diberi pilihan pindah atau tetap menetap namun ditata kembali.

(KOMPAS.com/Zakarias Demon Daton)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X