Ada Penolakan Danau Rana Jadi Destintasi Wisata Dunia, Ini Tanggapan Pemkab Buru

AMBON, KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, Maluku, untuk menjadikan Danau Rana sebagai salah satu destinasi wisata dunia di Maluku telah menjadi kebijakan prioritas yang harus direalisasikan.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buru, Istanto Setyahadi mengatakan, upaya pengembangan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia yang dilakukan pihaknya berbasis pada konsep pariwisata yang menjunjung tinggi nilai adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.

“Upaya menjadikan Danau Rana sebagai destinasi pariwisata dunia dilakukan dengan konsep pariwisata berbasis adat dan kerifan masyarakat lokal. Jadi, anggapan Danau Rana akan dirusak kelestariannya baik secara lingkungan maupun adat dan budaya itu keliru,” kata Istanto, kepada Kompas.com, saat dikonfirmasi, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Masyarakat Adat Pulau Buru Tolak Danau Rana Dijadikan Destinasi Wisata Dunia

Dia mengungkapkan, pengembangan Danau Rana sebagai destinasi pariwisata dunia tak lain bertujuan untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut.

Dengan begitu akan muncul banyak dampak kegiatan pariwisata di wilayah itu.

Selain itu, kata dia, dengan dijadikannya Danau Rana sebagai destinasi pariwisata dunia maka secara otomatis pemerintah akan membangun sejumlah sarana pendukung yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Tentunya akan sangat memberikan dampak positif seperti aksebilitas jalan, sarana telekomunikasi dan banyak manfaat lainnya yang berdampak langsung kepada masyarakat secara ekonomis,” terang dia.

Dia menegaskan, pengembangan Danau Rana sebagai destinasi pariwisata dunia tentu akan memperhatikan berbagai aspek lainnya seperti aspek lingkungan, kondisi sosial masyarakat, hingga espek budaya masyarakat setempat.

“Jadi, ini sangat bermanfaat sekali terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat setempat,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat Buru yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Adat-Pulau Buru (AMA-PB) menggelar aksi protes atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buru menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia.

Baca juga: 200 Anggota Brimob Polda Maluku Dikerahkan Amankan Situasi Papua

Aksi protes atas kebijakan itu dilakukan di Kantor Gubernur Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku pada Kamis (22/8/2019).

Dalam aksinya, para pendemo menilai kebijakan itu hanya akan merusak tatanan adat dan budaya masyarakat setempat dan juga merusak lingkungan Danau Rana.

Para pendemo pun menuntut agar pemerintah kabupaten Buru membatalkan kebijakannya tersebut.