Masyarakat Adat Pulau Buru Tolak Danau Rana Dijadikan Destinasi Wisata Dunia

Kompas.com - 22/08/2019, 16:48 WIB
Puluan massa Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru saat menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah kabupaten Buru menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia di Kantor DPRD  Maluku, Kamis (22/8/2019) KOMPAS.com/RAHMAT RAHMAN PATTYPuluan massa Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru saat menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah kabupaten Buru menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia di Kantor DPRD Maluku, Kamis (22/8/2019)

AMBON, KOMPAS.com - Puluhan warga Pulau Buru, Maluku yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru (AMA-PB) menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan Pemerintah Kabupaten Buru mencanangkan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia.

Unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis (22/8/2019) dipusatkan di tiga tempat yakni di monumen Gong Perdamaian Dunia, Kantor Gubernur Maluku dan juga Kantor DPRD Maluku di kawasan Karang Panjang Ambon.

Dalam aksi tersebut, demonstran juga membawa sejumlah spanduk berisi pesan menentang kebijakan pemerintah kabupaten Buru untuk menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia.

"Kami menolak tegas kebijakan pemkab Buru untuk menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia. Danau Rana adalah pusat peninggalan budaya dan sejarah, tempat pusaka 24 suku di Pulau Buru dan merupakan tempat sakral yang mempunyai nilai religius yang harus dijaga dan dilestarikan,” kata Koordinator Lapangan Helmy Lesbassa dan Fery Liligoly.

Baca juga: Lewat Asian African Carnival, Ridwan Kamil Ingin Bandung Jadi Tujuan Wisata Dunia

Para pengunjuk rasa menentang kebijakan tersebut karena keputusan pemerintah kabupaten Buru itu juga tidak melibatkan tokoh-tokoh adat dari 24 anak suku di Pulau Buru.

Menurut mereka, menjadikan Danau Rana sebagai objek wisata akan sangat berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan juga berpotensi merusak tatanan adat dan budaya setempat. Karena itu mereka meminta agar Bupati Buru segera mencabut kebijakannya itu.

“Kalau Danau Rana jadi lokasi wisata itu akan sangat mengancam kelestarian alam, juga adat dan budaya masyarakat adat Pulau Buru, jadi kami menolak kebijakan itu,” kata pengunjuk rasa.

Dalam aksinya itu demonstran juga menuntut agar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku agar dicopot fari jabatannya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku Welem Wattimena, dan sejumlah anggota DPRD Maluku yang menemui pengunjuk rasa di kantor DPRD Maluku mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.  

“Apa yang menjadi tuntutan ini akan kami sikapi, dengan melanjutkan ke pimpinan komisi B dan D agar dibicarakan nanti, bersama dengan dinas Pariwisata. Pertemuan nanti akan melibatkan DPRD dapil Buru dan Buru Selatan,” katanya. 

Baca juga: Fenomena Keindahan Burung Migran Saat Mengunjungi Danau Limboto

 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X