Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Baru, Wagub Minta Warga Manfaatkan Peluang

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi penunjukkan Kaltim sebagai Ibu Kota negara

Hadi mengatakan, warga Kaltim, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini. Meski, rencana pemindahan Ibu Kota baru ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.

Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan Ibu Kota baru.

"Warga Kaltim harus siap bekerja lebih keras memanfaatkan peluang postif ini," ungkap Hadi melalui pesat WhatsApp kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Bukit Soeharto Kalimantan Timur, Kawasan Konservasi Masa Orde Baru Calon Pengganti Ibu Kota Baru

Hadi mengatakan, siap menjalankan perintah terkait pemindahan Ibu Kota baru.

"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait Ibu Kota baru," ungkap Hadi.

Dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil di Jakarta usai rapat Rancangan UU Pertanahan di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kamis (22/8/2019).

Sofyan tidak menyebut jelas lokasi persis karena menghindari para broker tanah.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor turut menyampaikan keyakinannya Kaltim terpilih sebagai IKN. Karena hampir semua aspek dalam kajian Bappenas terpenuhi di Kaltim.

Adapun kajian Bappenas yang mengunggulkan Kaltim di antaranya, dekat dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda.

Baca juga: Ibu Kota Baru Kalimantan Timur Bukan di Hutan Bukit Soeharto

Dekat akses jalan Tol Samarinda-Balikpapan yang diperkirakan akhir tahun ini rampung. Dekat Pelabuhan penumbang Semayang Balikpapan dan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.

Kaltim juga dinilai punya akses jaringan energi dan air yang memadai. Struktur demografi heterogen. Lokasi delineasi dilewati oleh ALKI II disekitar Selat Makasar.

Bebas bencana gempa dan kebakaran hutan. Tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Memiliki ketersedian lahan dengan status APL, Hutan produksi dengan konsesi HTI dan hutan konsesi yang bebas konsesi.

Sementara, kelemahan Kaltim diantaranya rawan banjir pada wilayah yang dekat Hulu DAS dan ketersedian sumber daya air tanah rendah.