Mahasiswa Minta KPK Tak "Gantung" Kasus Wali Kota Tasikmalaya

Kompas.com - 22/08/2019, 13:13 WIB
Mahasiswa dan elemen masyarakat menyegel ruang Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang berstatus tersangka KPK selama ini, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAMahasiswa dan elemen masyarakat menyegel ruang Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang berstatus tersangka KPK selama ini, Kamis (15/8/2019).

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Elemen mahasiswa dan aktivis antikorupsi Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, merasa kecewa dengan penetapan tersangka Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini.

Sebab, sampai sekarang kasusnya seakan tak berujung alias "digantung" dan belum ada kepastian akhir dari KPK.

Meski berstatus tersangka KPK, Budi Budiman masih tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dan tak ditahan.

Bahkan Wali Kota Budi sempat melakukan rotasi dan mutasi ratusan pejabat di lingkungan Pemkot Tasikmalaya dua pekan lalu, dengan alasan penyegaran.

Baca juga: Tersangka KPK, Wali Kota Tasikmalaya Menangis Saat Rapat Paripurna di DPRD

Sebagai ungkapan kekecewaannya, mahasiswa dan aktivis melakukan aksi teatrikal di gedung DPRD Kota Tasikmalaya sejak Jumat (19/7/2019) lalu. 

Mereka meminta KPK untuk tidak menggantung kasus wali kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Para mahasiswa juga menuntut KPK segera menahan Budi yang sudah berstatus tersangka.

Dalam aksinya tersebut, mereka sempat menempel spanduk di pagar besi kantor dewan bertuliskan "KPK Terlalu Gegabah Telah Menetapkan Wali Kota Tersangka Korupsi Tanpa Ditahan".

Beberapa perwakilan aksi tersebut pun berdialog dengan anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang dipimpin langsung Ketua DPRD Agus Wahyudin.

Mahasiswa juga menuntut Budi Budiman segera mundur dari jabatannya.

Koordinator aksi, Jamaludin mengatakan, aksi teatrikal di depan gedung DPRD itu merupakan sikap dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang jengah dipimpin oleh tersangka kasus korupsi.

Ia meminta DPRD sebagai wakil rakyat menjaga nilai moral di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tasikmalaya. 

"Mereka harusnya mendesak wali kota untuk mundur, tapi mereka seperti main aman. Kita sangat merasa kecewa. Kita akan terus memaksa DPRD bersikap," jelas dia.

Selama ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah bersikap dengan menyatakan, tak elok seorang tersangka korupsi masih menjabat sebagai kepala daerah. Seharusnya, kata Jamal, Budi Budiman sadar diri dan segera meninggalkan posisinya sebagai wali kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi dari para mahasiswa. Namun, tak ada yang bisa dilakukan DPRD untuk mendesak wali kota mundur. 

"Itu kan dimasalahkan hanya etika. Tapi etika kita terbatas pada etika orang lain, seperti kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain," katanya.

Segel kantor wali kota

Aksi-aksi mahasiswa terus berlanjur di DPRD Kota Tasikmalaya. Pekan lalu, mereka sempat menyegel ruang wali kota dengan kertas tempel bertuliskan "Jangan Halangi Pemberantasan Korupsi".

Kordinator aksi Rizki Erlangga mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai aspirasi masyarakat bahwa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman harus turun dari jabatannya karena berstatus tersangka oleh KPK.

"Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, kita tetap konsisten meminta agar wali kota turun dari jabatannya," ujar Rizki.

Alasan tuntutan itu karena Wali Kota Tasikmalaya dinilai terlibat dalam kasus korupsi.

"Kita ingin membersihkan Kota Tasikmalaya ini sebagai kota santri agar bersih dari korupsi," tambah dia.

Aksi-aksi mahasiswa dan elemen masyarakat terus bergulir, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari KPK meski telah menetapkan wali kota Tasikmalaya sebagai tersangka.

Padahal, sebelumnya tim KPK selama beberapa hari melakukan penggeledahan di empat lokasi, yakni ruang kantor Wali Kota Tasikmalaya, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.

Diberitakan sebelumnya, Budi ditetapkan tersangka dalam kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

"KPK meningkatkan penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan BDB sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019) lalu.

Baca juga: Setelah Tak Ditahan KPK, Wali Kota Tasikmalaya Rotasi dan Mutasi Pegawai

Budi disangka memberikan uang Rp 400 juta kepada Yaya Purnomo selaku pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Budi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Detik-detik Paidi Pingsan Lihat Sang Istri Tewas Terlilit Tali Sapi yang Digembalakan

Detik-detik Paidi Pingsan Lihat Sang Istri Tewas Terlilit Tali Sapi yang Digembalakan

Regional
Kontak Erat dengan Pasien Corona, Wakil Bupati Kubu Raya Positif Corona: Saya Tak Ingin Ini Klaster Baru

Kontak Erat dengan Pasien Corona, Wakil Bupati Kubu Raya Positif Corona: Saya Tak Ingin Ini Klaster Baru

Regional
'Kalau Risma Jadi Juru Kampanye Pasangan Nomor 1, Mengundurkan Diri Dulu'

"Kalau Risma Jadi Juru Kampanye Pasangan Nomor 1, Mengundurkan Diri Dulu"

Regional
Kisah Febfi Sebarkan Kebaikan dengan Sediakan Internet Gratis Keliling, Berawal dari Meninggalnya Sang Anak

Kisah Febfi Sebarkan Kebaikan dengan Sediakan Internet Gratis Keliling, Berawal dari Meninggalnya Sang Anak

Regional
Ini Jawaban Kapolres Blitar Dituding Maki Kasat Sabhara dan Biarkan Penambangan Liar

Ini Jawaban Kapolres Blitar Dituding Maki Kasat Sabhara dan Biarkan Penambangan Liar

Regional
Cerita Bambang Surono, Dapat Tawaran Nyanyi karena Mirip Didi Kempot

Cerita Bambang Surono, Dapat Tawaran Nyanyi karena Mirip Didi Kempot

Regional
Setelah Mengundurkan Diri karena Dimaki, Kasat Sabhara Laporkan Kapolres Blitar ke Polda Jatim

Setelah Mengundurkan Diri karena Dimaki, Kasat Sabhara Laporkan Kapolres Blitar ke Polda Jatim

Regional
Klaster Baru Penularan Corona di Kota Kupang Muncul dari Karyawan Bank

Klaster Baru Penularan Corona di Kota Kupang Muncul dari Karyawan Bank

Regional
Dipecat PDI-P, Anak Bupati Semarang: Saya Manut Bapak

Dipecat PDI-P, Anak Bupati Semarang: Saya Manut Bapak

Regional
10 Orang di Sekretariat DPRD Maluku Positif Corona

10 Orang di Sekretariat DPRD Maluku Positif Corona

Regional
Pegawai Bappeda Meninggal karena Covid-19, Gedung Pemkab Bojonegoro Disterilkan

Pegawai Bappeda Meninggal karena Covid-19, Gedung Pemkab Bojonegoro Disterilkan

Regional
Bawaslu Jateng Bentuk 44.077 Pengawas TPS Pilkada 2020

Bawaslu Jateng Bentuk 44.077 Pengawas TPS Pilkada 2020

Regional
Kesadaran Masyarakat Rendah, Bupati Tuban Perpanjang Pemberlakuan Jam Malam

Kesadaran Masyarakat Rendah, Bupati Tuban Perpanjang Pemberlakuan Jam Malam

Regional
Positif Covid-19, Tenaga Medis RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Meninggal

Positif Covid-19, Tenaga Medis RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Meninggal

Regional
Ganjar Usul Peserta Pilkada 2020 Berkampanye Lewat Media Massa

Ganjar Usul Peserta Pilkada 2020 Berkampanye Lewat Media Massa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X