Mahasiswa Minta KPK Tak "Gantung" Kasus Wali Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Elemen mahasiswa dan aktivis antikorupsi Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, merasa kecewa dengan penetapan tersangka Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini.

Sebab, sampai sekarang kasusnya seakan tak berujung alias "digantung" dan belum ada kepastian akhir dari KPK.

Meski berstatus tersangka KPK, Budi Budiman masih tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dan tak ditahan.

Bahkan Wali Kota Budi sempat melakukan rotasi dan mutasi ratusan pejabat di lingkungan Pemkot Tasikmalaya dua pekan lalu, dengan alasan penyegaran.

Baca juga: Tersangka KPK, Wali Kota Tasikmalaya Menangis Saat Rapat Paripurna di DPRD

Sebagai ungkapan kekecewaannya, mahasiswa dan aktivis melakukan aksi teatrikal di gedung DPRD Kota Tasikmalaya sejak Jumat (19/7/2019) lalu. 

Mereka meminta KPK untuk tidak menggantung kasus wali kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Para mahasiswa juga menuntut KPK segera menahan Budi yang sudah berstatus tersangka.

Dalam aksinya tersebut, mereka sempat menempel spanduk di pagar besi kantor dewan bertuliskan "KPK Terlalu Gegabah Telah Menetapkan Wali Kota Tersangka Korupsi Tanpa Ditahan".

Beberapa perwakilan aksi tersebut pun berdialog dengan anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang dipimpin langsung Ketua DPRD Agus Wahyudin.

Mahasiswa juga menuntut Budi Budiman segera mundur dari jabatannya.

Koordinator aksi, Jamaludin mengatakan, aksi teatrikal di depan gedung DPRD itu merupakan sikap dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang jengah dipimpin oleh tersangka kasus korupsi.

Ia meminta DPRD sebagai wakil rakyat menjaga nilai moral di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tasikmalaya. 

"Mereka harusnya mendesak wali kota untuk mundur, tapi mereka seperti main aman. Kita sangat merasa kecewa. Kita akan terus memaksa DPRD bersikap," jelas dia.

Selama ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah bersikap dengan menyatakan, tak elok seorang tersangka korupsi masih menjabat sebagai kepala daerah. Seharusnya, kata Jamal, Budi Budiman sadar diri dan segera meninggalkan posisinya sebagai wali kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi dari para mahasiswa. Namun, tak ada yang bisa dilakukan DPRD untuk mendesak wali kota mundur.