Pengamat Unpar: Kecemburuan Jadi Sebab Bekasi Ingin Gabung Jakarta

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menyebut, munculnya isu sejumlah daerah yang ingin pisah dengan Jawa Barat merupakan bentuk kecemburuan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi.

Asep menyoroti soal keinginan Kota Bekasi yang bergabung dengan DKI Jakarta. Ia menyebut munculnya wacana itu bukan faktor politik.

Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah DKI Jakarta dinilai lebih maju. Padahal sumbangan pendapat dari Bekasi ke Jabar salah satu yang terbesar.

"Karena wilayah perbatasan itu memang kecemburuannya tinggi. DKI sangat bagus, jalan mulus, perumahan, kesehatan, pendidikan, tapi sebelahnya wilayah Jabar agak kurang, timbul lah kecemburuan," ujar Asep saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Muncul Wacana Bekasi Gabung Jakarta dan Bogor Raya, Ini Kata Ridwan Kamil

"Jadi bukan politik tapi kecemburuan sosial, ekonomi. Jangan dianggap ini isu anti-Jabar, anti-Sunda, ini sesuatu yang rasional. Itu dugaan kuat saya." 

Asep berpendapat, munculnya isu tersebut sangat wajar selama niatnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi rencana Bekasi dan wilayah penyangga lain untuk bergabung dengan DKI Jakarta sudah lama didengungkan.

Asep menilai, banyak dampak positif dengan bergabungnya Bekasi ke DKI Jakarta. Seperti perhatian pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

"Sepanjang rencana itu untuk mensejahterakan rakyatnya bukan menyusahkan sah saja secara hukum. Mungkin nanti juga ada Depok atau misalnya Banten yang melepaskan Tangerang menjadi DKI Raya," paparnya.

Baca juga: Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Namun, lanjut Asep, hal tersebut tak bisa semata dinilai dari aspek ekonomi. Menurut dia, ada nilai lain yang perlu dipertimbangkan secara matang seperti aspek kultural dan geopolitik.

"Banyak hal yang harus diukur potensinya, masalahnya, tantangannya dari aspek fisik, geografis, ekonomi utamanya, kualitas SDM yang mesti diukur dengan cermat dan detail jangan sampai ada kekalahan. Secara politik DKI itu enggak punya daerah otonom tapi wilayah administratif. Jadi nanti enggak ada DPRD nanti kalau gabung dengan Jakarta," ujar Asep. 

Provinsi Bogor Raya

Adapun soal wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, Asep menilai hal tersebut belum dirasa memiliki nilai urgensi.

Terlebih saat ini pemerintah pusat sedang menggodok moratorium daerah otonomi baru untuk sejumlah daerah di Jabar termasuk pembentukan Kabupaten Bogor Barat.

"Bogor sudah ada kebijakan untuk jadi DOB.  Kalau isunya provinsi tidak relevan. Mudah-mudahan DPR yang akan datang bisa menyelesaikan DOB tentang Bogor Barat," ungkapnya. 

Baca juga: Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Sebelumnya, setelah muncul isu pembentukan Provinsi Bogor Raya, Kota Bekasi juga menggulirkan wacana bergabung dengan Jakarta.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjelaskan, isu pemekaran memang masuk dalam agenda politiknya. Namun, kebutuhan pembentukan daerah otonomi baru hanya untuk level kota dan kabupaten.

"Jadi pemekaran itu banyak ada 15. Tapi saya takut salah nyebut. Tapi argumen saya kebutuhannya itu ada di level kabupaten kota bukan provinsi," tutur Emil, sapaan akrabnya, Kamis (22/8/2019).

Soal rencana Bekasi gabung DKI Jakarta, Emil menilai hal itu sebagai keinginan yang wajar. Sama halnya ketika Banten memilih berpisah dengan Jawa Barat.

Namun, untuk kasus Bekasi, ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapi.

"Kalau Bekasi, pertama ini kewenangan pusat. Jadi kalau namanya aspirasi mah boleh namanya politik tiap zaman bergeser-geser. Tapi konsekuensi Bekasi kalau ke Jakarta berarti wali kotanya dipilih dirotasi mutasi oleh gubernur. Karena masuk Jakarta itu daerah khusus ibu kota," tuturnya.

Baca juga: Wacana Bekasi Gabung Jakarta, JJ Rizal Sebut sebagai Momen Bentuk Masterplan Jabodetabek Bopunjur