Duduk Perkara Kerusuhan di Fakfak dan Timika

KOMPAS.com - Kerusuhan pecah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019) pagi.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani membenarkan terjadinya kerusuhan di Fakfak pada Rabu pagi. Massa membakar kantor Dewan Adat dan Pasar Thumburuni di Fakfak serta beberapa fasilitas umum lainnya.

"Beberapa jam lalu terjadi pembakaran kantor Dewan Adat dan Pasar Tumburuni," kata Lakotani.

Menurut Lakotani, kerusuhan ini disebabkan adanya konsentrasi massa sejak Selasa (20/8/2019) malam yang berada di dua titik.

Baca juga: Fakta Kerusuhan Fakfak, Kantor Tutup, Sekolah Libur hingga Bisa Dikendalikan...

Lakotani menambahkan, penyebab kerusuhan di Fakfak masih merupakan lanjutan dari aksi protes atas rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Ia menduga aksi kerusuhan ini sudah ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Hal senada diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo.

Menurutnya kericuhan di Fakfak, Papua Barat disebabkan karena provokasi sekelompok orang.

"Hanya segelintir orang yang memang mencoba memprovokasi masyarakat. Itu sedang diidentifikasi. Dan beberapa simbol-simbol juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian," ujar Dedi saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Polri: Kerusuhan di Fakfak Dipicu Provokasi Sekelompok Orang

Aparat disiagakan

KOMPAS.com/RACHMAWATI Massa saat berkumpul di Pasar Fakfak Papua Barat, Rabu (21/8/2019)

"Ada pergerakan massa di Fakfak juga, diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital, tetapi Insya Allah bisa dikendalikan," ujar Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Iqbal, personel TNI-Polri mengedepankan upaya persuasif dengan melakukan komunikasi dengan massa.

"Kepolisian, TNI, mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana, tokoh masyarakat," ucap Iqbal.

Baca juga: Selain ke Fakfak, BKO Brimob Juga Akan Dikirim ke 3 Kabupaten di Papua Barat

Ia mengatakan ada tambahan personel sebanyak 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 orang yang didatangkan dari Polda terdekat.

Mereka didatangkan bukan hanya untuk mengamankan Fakfak, tapi juga sejumlah titik demonstarsi lainnya seperti Sorong dan Manokwari.

"Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen. Kita tidak tahu eskalasinya bagaimana, saat ini masih dikendalikan polres setempat," tutur Iqbal.

"Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil secara cepat, mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," ucapnya.

Baca juga: Kemkominfo: Akses Internet di Fakfak Sengaja Diperlambat Selama 9 Jam

Setelah pengiriman personel ke Manokwari, Sorong dan Fakfak, menurut Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, personel Brimob Bantuan Kendali Operasi (BKO) akan dikirim ke 3 kabupaten lain.

"Untuk daerah lain supaya tidak meluas, kita sedang pertimbangkan untuk kita kirim (BKO). Di Maybrat berdasarkan laporan Pak Kapolda, itu sudah dikirim untuk membantu pengamanan di sana dan juga di Sorong Selatan. Saya kira Kaimana juga akan kita kirim," ujar Lakotani saat dihubungi, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Kerusuhan di Fakfak, Kondisi Sudah Terkendali

Akses internet Fakfak diperlambat

Dok. Instagram @makassar_jobb. Pasar Thumburuni di Fakfak yang dibakar massa pada kerusuhan yang pecah di kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019) pagi.

Rencananya, akses internet akan mulai pulih pukul 18.00 WIT, sehingga perlambatan akses internet akan dilakukan selama 9 jam.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu melalui sambungan telepon ke Kompas.com, Rabu (21/8/2019) siang.

"Throttling ini hanya di Fakfak, daerah lain sudah mulai normal sejak kemarin," kata dia.

Baca juga: Ini Langkah Antisipasi Polri Atasi Kerusuhan di Fakfak, Papua Barat

Menurut dia, throttling merupakan perlambatan akses bandwhidth atau kecepatan akses data, bukan blokir total akses layanan data atau internet.

Artinya, pengguna layanan telekomunikasi masih bisa mengirimkan gambar atau video, tetapi lama sampainya. Sementara itu, layanan suara untuk menelepon dan layanan SMS masih berfungsi.

Sebelumnya, Ferdinandus mengatakan, perlambatan akses internet ini atas permintaan Polri.

"Polri meminta Pak Menteri, kemudian perintah tim kami untuk memperlambat seluruh operator seluler yang berfungsi di sana. Biasanya sampai sore atau malam," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak meneruskan informasi yang masih meragukan.

Baca juga: Kerusuhan Pecah di Fakfak, Kantor Dewan Adat dan Pasar Thumburuni Dibakar Massa

Kerusuhan di Timika

ANTARA FOTO/JEREMIAS RAHADAT Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat/wpa/nz.

Jurnalis Kompas.com, Irsul, yang memantau di lapangan mengatakan, ribuan demonstran yang berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Mimika merusak berbagai fasilitas umum seperti gedung DPRD Mimika, bangunan di sekitar gedung DPRD hingga mobil yang berada di jalan.

"Selain itu, massa juga memblokade jalan Cendrawasih," kata Irsul via sambungan telepon.

Sementara itu, dua aparat terluka saat menghalau massa dalam peritiwa kerusuhan di Timika, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Demo di Fakfak, Massa Bakar Kantor Lembaga Adat dan Blokade Jalan

Saat peristiwa terjadi, massa pengunjuk rasa melempar batu ke arah petugas yang berjaga di gedung DPRD Mimika.

Akibatnya, dua aparat terluka, yakni satu dari Polri dan satu lagi dari TNI. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Kerusuhan terjadi saat sedang massa pengunjuk rasa tiba-tiba melempar batu ke arah kantor DPRD Mimika dan ke polisi.

Saat dipukul mundur, massa terpecah bagi dua ke arah Kota Timika dan SP 2.

Baca juga: Situasi di Timika Mimika Mulai Kondusif, Kapolres Patroli Keliling Kota

SUMBER: KOMPAS.com  (Devina Halim, Aprillia Ika, Irsul Panca Aditra)