Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: DPR, DPRD, Kita Enggak Usah Buat UU Banyak-banyaklah...

Kompas.com - 21/08/2019, 14:41 WIB
Candra Setia Budi

Editor

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pemda dan DPR, DPRD tidak perlu buat banyak-banyak peraturan daerah (Perda).

“Buat satu dua tapi kualitasnya yang baik, melindungi kepentingan rakyat, melindungi kepentingan negara, melindungi kepentingan daerah. Itu yang dibutuhkan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019) malam.

Presiden juga mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua DPR RI agar tidak membuat undang-undang yang banyak.

“Pak, sekarang kita nggak usah buat undang-undang banyak-banyak lah, sedikit tapi kualitasnya yang baik. Saya sudah sampaikan juga pada asosiasi DPRD,” tegasnya.

Jokowi menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan Sheikh Muhammad dari Uni Emirat Arab (UEA) saat berkunjung ke Abu Dhabi tahun 2015 lalu.

Jokowi mengaku diajak naik mobil Sheikh Muhammad, tidak mengikuti mobil yang sudah disiapkan, dan beliau sendiri yang langsung mengendarai mobilnya.

“Artinya apa? Keprotokolan itu sudah tidak ada, tidak ada. Hampir tidak ada di sana. Begitu cepat, simple dan sederhana. Tidak diatur-atur, diatur-atur, ribet, ruwet,” katanya. 

Pengalaman yang dirasakan Jokowi saat bertemu dengan Sheikh Muhammad di UEA berbanding terbalik, menurut Presiden, beda dengan di sini, yang terlalu banyak diatur, terlalu banyak Peraturan Undang-undang, Perpres, Permen, Pergub, Perda, Perwali, Perbupati.

“Kita ini menjerat diri kita sendiri, yang buat kita sendiri, yang bingung kita sendiri, yang nggak bisa cepat juga kita sendiri,” katanya.

“Lho yang bikin ini kita sendiri, kok kitanya nggak cepet, gara-gara yang kita buat itu,” sambungnya.

Jokowi mengaku, saat ia masih menjadi Walikota Solo merasakan betapa cepatnya pemerintah UEA melayani permohonan izin investasi di negaranya. 

“Saya datang ke sana karena sudah online saat itu, saya datang ke situ saya tanda tangan. Kemudian mereka diperintah kembali lagi ke meja awal, izin-izin sudah selesai semuanya. Enggak ada 30 menit , dan itu sudah 17 tahun yang lalu,” jelasnya.

Ia membandingkan waktu yang diperlukan untuk izin membangun pembangkit listrik di Indonesia, yang (waktu itu, red) harus menyelesaikan 259 izin, dan perlu waktu 6 tahun.

Sekarang diakuinya tinggal 58 perizinan, tetapi waktunya juga masih 1 tahunan, belum sesuai yang diharapkan Presiden Jokowi.

“Coba, sekarang bandingkan. Bagaimana kita akan maju kalau ini diteruskan. Tidak bisa lagi. Budaya seperti ini diterus-teruskan,” katanya.

Presiden mengingatkan bahwa kecepatan Itulah yang akan membawa negara ini menjadi negara maju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com